Lembaga Waqaf dan Pertahanan NU

Sejarah Wakaf NU

Jika melihat keberadaan Jam’iyah Nahdlatul Ulama yang lahir sejak tahun 1926, yang di bidangi oleh Ulama dan sampai kini dipimpin oleh Ulama, sudah barang tentu aset harta yang diserahkan kepada Nahdlatul Ulama akan lebih aman dan amanat. Dari aspek yang lain keberadaan Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan keputusannya tertanggal 15 september 1989, nomor: C2-7028. HT.01. 05.Th. 89.
Dari aspek struktur, Nahdlatul Ulama memiliki jaringan yang lengkap yaitu dari Pengurus Besar di Jakarta sampai ketingkat Ranting di Desa-desa, termasuk didalamnya memiliki perangkat Majlis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama di tingkat Kecamatan. Dari aspek pengalaman Nahdlatul Ulama sebagai “pengelolah dan pemelihara” aset tanah wakaf sudah dilakukan secara baik dan bermanfaat, lantaran digunakannya sebagai sarana ibadah masjid, langgar,m dan lain-lain. Dari aspek pengalaman, kultur masyarakat Nahdlatul Ulama cukup peka dan sensitif bila ada gelagat penyimpangan terhadap harta wakaf yang tidak sejalan dengan tuntunan fiqh wakaf.
Maka cukup pantas dan layak, bila calon wakif yang akan berniat mewakafkan tanah menjatuhkan pilihan utama dan terutama kepada nazhir Nahdlatul Ulama dan menurut ketentuan pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa: Kekayaan Nahdlatul Ulama dan perangkatnya berupa dana, harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan sebagai kekayaan organisasi Nahdlatul Ulama. Selanjutnya di ayat 3 disebutkan bahwa: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat melimpahkan penguasaan, pengelolaan dan/atau pengurusan kekayaan Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa dan Pengurus Majlis Wakil Cabang (PWNU Jatim, 2006: 14).
Pengurusan dan pengelolaan harta wakaf sejak awal kelahiran NU sudah menjadi program yang dikelola dengan manajemenyang cermat dan rapi dan langsung dipimpin oleh Rois Akbar Pengurus Besar Nahdlatl UlamaKH. Hasyim Asy’ari. Sebuah dokumen autentik berupa STATUTEN dan Reglement Stiehhting Waqfiah telah dibuat pada tanggal 23 Pebruari 1937 di hadapan notaris Hendrik Wilien Nazembreg notaris Surabaya, yang erdiri dari 11 pasal atau artikel yang asalah pasalnya menyebutkan: bahwa perhimpunan Nahdlatul Ulama secara resmi mendirikan Dewan Pengurus Wakaf, sebagai Rois adalah KH. Hasyim Asy’ari dan sebagai katib adalah KH. Wahab Hasbullah.
Keberadaan Stiehting Waqfiah NU telah dilengkapi dengan Anggaran Rumah Tangga yang terdiri dari 31 pasal. Diantara pasal yang menyebutkan bahwa harta wakaf boleh diambil buah atau hasilnya untuk kepentingan umum. Responsi yang tinggi di kalangan para pendiri Nahdlatul Ulama terhadap kegiatan perwakafan adalah bahwa Anggaran Rumah Tangga Stiehting Waqfiah NU telah disetujui secara resmi oleh Kongres Perhimpunan Nahdlatul Ulama ke 14 pada tanggal 4-5 Juli 1939 di Magelang dan dijadikan Plant Nahdltul Ulama secara Nasional. Srutur Stiehting Waqfiah dari Muktamar Nahdlatul Ulama ke Muktamar yang lain adalah mengalami reposisi struktur, tetapi namanya tetap stiehting waqfiah.
Pada Muktamar NU ke 15 pada tanggal 10-15 Desember 1940 posisi Stiehting Waqfiah berada di bawah bagian harta yang langsung dalam pembinaan dan pengawasan Syuriyah NU. Perkembangan selanjutnya nama Stiehting Waqfiah menjadi sub unit tersendiri yang berpusat di Surabaya. Pada Muktamar NU ke 28 pada tanggal 25-28 Nopember 1989di Yogyakarta, posisi struktur Stiehting Waqfiah masuk dalam prangkat lajnah dan namanya berubah menjadi Lajnah Waqfiah yang tugas pokoknya sebagaimana Stiehting. Nama dan posisi sebagai Lajnah Waqfiah pada saat Muktmar Nahdlatul Ulama ke 29 tanggal 1-5 Desember 1994 di Capsung dimasukkan pasal 16 ayat 2 (e) Anggaran Rumah Tangga yang bertugas untuk mengurus tanah dan bangunan yang diwakafkan kepada NU.
Pada Muktamar NU ke 30 tanggal 21-26 Nofember1999 di Lirboyo Kediri, nama Lajnah berubah menjadi AUQOF jamak dari waqfiah. Namun, tugas dan wewenang lajnah tersebut tidak berubah. Dalam Muktamar tersebut terdapat keputusan rekomendasi yang ditujukan pada Pengurus Besar NU agar Stiehting Waqfiah agar dibubarkan secara formal, sehingga tidak ada dualisme struktur. Kemudian selanjutnya pada Muktamar NU pada tanggal 28 Nopember- 2 Desember 2004 di Boyolali Jawa Tengah, Lajnah Auqof dirubah menjadi Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama yang bertugas mengurus, mengelola, dan mengembangkan tanah, bangunan, dan harta benda wakaf milik NU (PWNU Jatim, 2006: 7-8).

Tata Cara Wakaf Tanah kepada NU

Apabila warga Nahdlatul Ulama atau anggota masyarakat umum berniat mewkafkan tanah kepada Nahdlatul Ulama, maka proses yang perlu dilakukan adalah:

a. Bagi Wakif (yang akan mewakafkan)
1. Memenuhi tokoh Nahdlatul Ulama atau pengurus Nahdlatul Ulama setempat sesuai dengan niat ranting Nahdlatul Ulama, Ke majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, Ke Cabang Nahdlatul Ulama, ke pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau ke pengurus besar Nahdalatul Ulama di Jakarta, untuk menyampaikan niat wakaf tersebut dan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.
2. Menunjukkan surat tanah yang akan diwakafkan :
– Apakah tanahnya sudah bersertifikat, atau
– Masih dalam bentuk petok D/leter C atau Girik,
– Hanya menguasai tanah bekas egindom yang belum ada suratnya.
3. Calon wakif dapat menyampaikan keinginan atau tujuan wakaf tersebut untuk apa ?
– Pendidikan,
– Masjid dan mushalla,
– Untuk kepentingan syariat Islam yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama, dan
– Dapat juga hanya menyerahkan kepad Nahdlatul Ulama, unutk apa nantinya pemanfaatan tanah tersebut terserah Nahdlatul Ulama
b. Bagi penerima di internal Nahdlatul Ulama
1 Bila ada orang yang berniat mewakafkan tanah kepada Nahdlatul Ulama, maka para tokoh Nahdlatul Ulama atau pengurus Nahdlatul Ulama yang ditemui oleh calon wakif, harus bersikap pro aktif menjemput bola. Harus segera dilakukakan forum penerimaan sesui dengan tingkatan struktur Nahdlatul Ulama yang diminati calon wakif. Lokasi pertemuan bisa dikantor Nahdlatul Ulama yang dimaksud calon wakif atau dirumah wakif. Ikrar wakaf lisan yang di ucapkan harus segera ditindak lanjuti dengan dibuatkan surat pernyatan ikrar wakaf kepada Nahdlatul Ulama sesuai dengan struktur Nahdlatul Ulama, sebagai penerima wakaf
2 Pihak pengurus Nahdlatul Ulama yang menerima wakaf, meneliti keabsahan surat kepemilikan tanah yang di wakafkan, sesuai dengan kondisinya. Bila berbeda posisi status surat, maka akan berbeda pula tindak lanjut penyelesaian surat tanahnya.
3 Apabila penyerahan tersebut dilakukan diluar struktur majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama maka diperlukan adanya pertemuan tehnis kordinasi dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan mjelis wakil cabang Nahdlatul Ulama setempat dimana lokasi tanah wakaf tersebut di serahkan.
4 Dalam pertemuan dengan calon muakif tersebut, dapat dibicarakan apakah calon wakif bersedia datang ke kantor urusan agama bersama pengurus Nahdlatul Ulama atau membuat surat kuasa penyerahan yang juga diatur oleh aturan perundangan wakaf
5 Apabila posisi majlis wakil cabang Nahdlatul Ulama setempat sudah memiliki surat pengesahan Nazhir di kantor urusan agama sebagai nazhir badan hukum Nahdlatul Ulama, maka proses akta ikrar wakaf dapat dilakukan dengan menyerahkan surat-surat yang diperlukan sebagaimana yang di atur oleh surat edaran Dirjen Depag RI Nomor 15 tahun 1990.
Dalam pengajuan surat pengesahan nazhir di kantor urusan agama, harus minta dibuatkan akta formulir mode W.5.a yang memang khusus untuk badan hukum dan bukan formulir model W.5 yang digunakan untuk nazhir perorang atau kelompok dan dilampirkan kopi surat menteri kehakiman tahun 1989.

3. Proses Pensertifikatan Tanah Wakaf NU
Ada bebrapa proses macam cara untuk memproses sertifikat tanah yang diwakafkan kepada Nahdlatul Ulama, hal ini tergantung keadaan surat tanah yang akan diwakafkan tersebut.
Proses pensertifikatan tanah wakaf tersebut antara lain :
Proses wakaf dari tanah milik adat/yayasan;
Jika seorang mewakafkan sebidang tanah (pekarangan, sawah, dan tambak) kepada Nazhir Badan Hukum Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta, maka :
a. Orang tersebut hendaknya datang ke kantor atau rumah pengurus Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama kecamatan setempat dengan didampingi pengurus ranting Nahdlatul Ulama desa atau kelurahan setempat (minimal 2 orang), dengan membawa bukti identitas wakif berupa KTP/KSK yang masih berlaku dan SPPT PBB beserta STTSnya (Sarat dasar).
b. Selanjutnya pengurus wakil cabang Nahdlatul Ulama kecamatan Setempat selaku perwakilan nazhir badan hukum Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta di tingkat kecamatan, dengan seorang wakif dan dua orang pengurus ranting setempat datang ke kantor urusan agama untuk dibuatkan ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf serta surat pengantar pendaftaran ke kantor pertanahan.
c. Setelah itu nazhir Nahdlatul Ulama kecamatan setempat datang kekantor kepala desa atau kepala kelurahan minta surat keterangan riwayat tanah dan keterangan tanah wakaf sebagai kelengkapan dari akta ikrar wakaf untuk permohonan pendaftaran penegasan / pengakuan hak dikantor pertanahan kabupaten/kota setempat.
Dengan demikian lampiran-lampiran sebagai berikut :
d. Permohonan lampiran 13 (PMNA No. 3/1997 pasal 73 ayat 1)
1 Fotokopi KTP atau KSK pihak pertama dan pihak kedua.
2 Fotokopi Letet C desa yang dilegalisir kepala desa atau lurah.
3 Surat keteranga kepemilikan tanah yasan/tanah milik adat.
4 Surat pernyataan penguasaan fisik yang dikuatkan dua orang saksi dan dikuatkan oleh kepala desa/lurah. (PMANA No.3/1997 pasal 76 ayat 2).
5 Surat keterangan riwayat tanah dari kepala desa /lurah. (permendagri No. 6/1997 pasal 6).
6 SPPT dan STTS PBB tahun terakhir.
7 Surat keterangan wakaf dari kepala desa/lurah model WK.
8 Surat pengesahan Nazhir Badan Hukum Nahdlatul Ulama dari KUA kecamatan setempat (model W 5a, bukan model W 5).
9 Fotokopi SK. Menkeh Nomor. C2-7028.HT.01.05TH.19989.
Setelah persyaratan mulai no 1 – 10 di tambah dengan akta ikrar wakaf selesai, langkah selanjutny didaftarkan di kantor pertanahan Kabupaten atau kota setempat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembuatan akta ikrar wakaf. Setelah pendaftaran diterima oleh petugas loket, selanjutnya membayar bea dan biayanya, langkah berikutnya adalah penguuran dilokasi tempat tanah didaftarkan proses gambar ukur (GU) atau surat ukur (SU) selesai kurang lebih satu bulan, selajutnya proses panitia A waktunya kurang lebih satu bulan, kemudian pengumuman waktunya selama dua bulan (PMANA No.3/1997 pasal 86 ayat 2). Selanjutnya proses terakhir penerbitan sertifikat hak milik dan diikuti proses penyelesaian sertifikat tanah wakaf, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 pasal 10 ayat 3 menyatakan “jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan yang dimaksud dalam ayat dua dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan sertifikat”. Permohonan pendaftaran perwakafan tanah hak milik yang belum terdaftar di kantor direktorat agraria (sekarang kantor badan pertahanan) Kabupaten atau Kota. Selanjutnya nazhir badan hukum Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta perwakilan di kecamatan mengambil sertifikat tanah wakaf saja di loket pengambilan produk. Untuk sertifikat hak miliknya dimatikan berdasarkan akta ikrar wakaf yang telah dibuat dan didaftarkan di kantor pertanahan Kabupaten atau Kota.
4. Hak Pengelolaan Tanah Wakaf NU
Pengelolaan tanah yang diwakafkan kepada Nahdlatul Ulama dapat dilakukan secara fleksibel. Hal ini tergantung pada institusi atau perangkat Nahdlatul Ulama yang menerima wakaf tersebut, karena pada dasarnya posisi Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama hanya sebagai nazhir formal mewakili Nahdlatul Ulama. Apabila wakaf tersebut diniatkan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, ranting atau badan otonominya, maka kewenangan penguasaan dan pengelolaannya diserahkan kepada yang menerima wakaf. Dimanfaatkan sendiri atau diserahkan kepada struktur Nahdlatul Ulama tingkat dibawahnya.
Demikian juga perwakafan tanah yang diniatkan diserahkan kepada lembaga dan atau perangkat di lingkungan Nahdlatul Ulama, maka proses legalitas aktanya ke kantor urusan agama harus lewat majlis wakil cabang Nahdlatul Ulama setempat adapun penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga atau perangkat yang menerima wakaf, termasuk sertifikat wakfnya. Hal ini didasarkan pada surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama no. 166/A.II.03/IV/1992 tanggal 27 april 1992 tentang pendelegasisan pengurus hak atas tanah dan bangunan milik Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia, Junto ketentuan pasal 21 ayat 3 anggaran dasar Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa : pengurus besar Nahdlatul Ulama dapt melimpahkan penguasaan, pengelolaan dan atau pengurusan kekayaan Nahdlatul Ulama kepada pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus cabang istimewa dan pengurus majlis wakil cabang tidak perlu khawatir terhadap semua harta benda yang dimiliki oleh struktur Nahdlatul Ulama di masing-masing tingkatan akan dikuasai oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama

F. Peranan Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Jawa Timur dalam Pengelolaan Wakaf

1. Inventarisasi Aset Wakaf
Pendataan inventarisasi tanah NU baik secara perorangan maupun badan hukum mulai dari wilayah, Cabang-cabang, majlis wakil cabang, dan sampai pada ranting-ranting NU. LWP PWNU menata aset wakaf NU di Jawa Timur dengan menyerahkan wakaf pada badan NU sampai tuntas mendapatkan sertifikat wakaf atau ikrar wakaf melalui jalur sturuktural pemerintahan dari kelurahan atau kepala desa dan badan pertanahan Nasional. Dalam rangka untuk melakukan inventarisasi menbutuhkan dana yang cukup. Dalam hal ini, LWP PWNU melakukan terobosan bekerjasama dengan Departemen Agama kerjasama dan pemerintah daerah dalam sertifikasi tanah dengan dana APBD setempat berupa subsidi untuk mengurusi sertifikat wakaf NU, seperti tanah, bangunan, masjid, sekolah, kuburan, dan musalla (Wawancara Irhaz Sairazi, tanggal 19 Nopember 2009).
Program yang sangat urgen yang dilakukan oleh LWP PWNU Jawa Timur adalah skala prioritas. Program ini sesuai dengan kebutuhan yang mendesak karena jika tidak menjadi perhatian utama akan menimbulkan tersia-sianya aset wakaf NU. Prioritas utama dalam inventarisir aset wakaf NU adalah tempat ibadah. Aset wakaf NU yang berupa sarana ibadah sangat banyak sekali ketimbangan dengan sarana yang lain, maka perlu pembenahan yang harus menjadi prioritas utama. Hal itu karena banyak terjadi kasus sehingga raib, seperti masjid Asasu Muttaqin di Semu Mulyo Surabaya wakaf yang telah diserahkan pada NU (Wawancara Irhaz Sairazi, tanggal 19 Nopember 2009). Dalam hal ini, LWP PWNU menggunakan fiqh awlawiyah (fiqh prioritas) sesuai kebutuhan yang mendesak sebagaimana dalam sebuah kaidah, “taqdim al-ahamm min al-muhimmat” (mendahlukan sesuatu yang lebih penting dari beberapa kepentingan).
Oleh karena perlu memahami wakaf secara proporsional sebagai amanah umat dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum (al-mashlahah al-‘ammah). Wakaf tidak hanya berhenti pada pengurus priode tertentu, akan tetapi berkesinambungan (istimrariyah) sehingga hasinya secara optimal dapat dinikmati warga NU (Misbahul Munir, Wawancara tanggal 23 Nopember 2009).
Dalam hal ini, LWP PWNU perlu mengadakan terobosan baru untuk mengembangan wakaf produktif agar hasilnya dapat dinikamati oleh masyarakat secara keseluruhan dengan seoptimal mungkin sesuai dengan tujuan wakif. Faktor pendukung untuk mengembangkan wakaf produktif di Jawa Timur adalah banyaknya aset NU berupa tanah yang sangat luas sekitar 375028.31m2. Hal ini merupakan potensi yang sangat besar untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi apalagi prioritas utama NU di antaranya adalah pemberdayaan ekonomi warga NU.
Hambatan yang dialami dalam menginventarisir aset wakaf NU adalah (1) kesulitan dana dalam pembiaan proses sertifikat (2) banyak surat-surat wakaf tidak jelas identitasnya dan mayoritas melalui lisan bukan bentuk tulisan. Hal itu sangat rawan menimbulkan problem yang subtansial melalui proses hukum seperti Kecamatan Kencong Kabupaten Jember terjadi proses hukum tentang sengketa tiga bidang sawah, (3) belum ada kesadaran wakaf warga NU pada NU sebagai nazhir badan hukum, (4) banyak wakaf yang diserahkan pada yayasan belum diserahkan pada NU sbagai nazhir badan hukm (Saiful Munir, Wawancara tanggal 19 Nofember 2009), dan (5) aset NU sebagai hak milik bukan wakaf sehingga dalam pengelolaanya membutuhkan waktu dan dana untuk operasionalnya, seperti aset milik NU di Jalan Darmo.
Wakaf sebagai bagian sedekah dan akadnya dapat dilakukan secara sepihak (tabarru’ karena tujuannya untuk kebaikan semata-mata) dan jika dilakukan secara tersembunyi dianggap lebih baik. Penempatan wakaf dalam kontek muamalah menuntut adanya pernyataan lisan atau tertulis yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang serta dihadiri oleh saksi. Oleh karena itu kepastian hukum dan tranparansi yang dicatat dalam dokumen resmi merupakan tuntutan modernitas tertib administratif. Apalagi wakaf berkaitan dengan kegiatan ekonomi, maka pencatatan wakaf yang dilakukan oleh pihak yang berwenang secara hukum adalah niscaya. Perkembangan masyarakat menuntut penggabungan antara pernyataan lisan dan pernyataan tertulis. Pernyataan lisan dinilai sebagai alat bukti yang kurang kuat dan pernyataan secara tertulis sebagai alat yang kurang kuat pula, maka perlu penggabungan keduanya adalah bukti yang kuat. Kaidah inilah yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Jaih Mubarak 2008: 45). Pada prnsipnya bahwa keharusan pencatatan dalam wakaf tidak ada dalilnya. Maka pencatatan wakaf, dalam ilmu ushul fiqh termasuk qiyas awlawi yang dianalogikan dengan hutang piutang. Walaupun mayoritas ulama mengatakan bahwa melakukan pencatatan hutang hukumnya sunnah. Hal itu karena konteks pada waktu itu pencatatan (akta autentik) kurang efektif ketimbang dengan lisan. Oleh karena itu, ayat “idza tadayantum bi dain faktubuh” perlu dilakukan ijtihad ulang yang tidak hanya berarti sunnah tetapi dapat bergeser menjadi wajib sesuai dengan tuntutan modernitas sebagaimana kaidah ushul fiqh, “ma la yutimm al-wajib illa bih fahuwa wajib” (apabila suatu kewajiban tidak sempurna dengan suatu hal maka hukumnya wajib). Maka inventarisir yang dilakukan oleh LWP PWNU Jawa Timur merupakan tanggung jawab moral sebagai organisasi keagamaan yang mengayomi beberapa cabang, majlis wakil cabang, dan ranting NU. Tujuannya agar menjaga aset wakaf NU dari sia-sia dan sengketa perebutan dari ahli waris berikutnya sehingga wakaf tersebut dapat diaplikasikan sesuai dengan tujuan wakif.

2. Online SIWAK (Sistem Informasi Wakaf NU)

Untuk memperbaiki manajemen aset Nahdlatul Ulama, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur telah mengembangkan Sistem Informasi Wakaf Nahdlatul Ulama atau disingkat SIWAK NU. Sistem tersebut mulai disosialisasikan pada turba PWNU yang berlangsung mulai Rabu tanggal 18 Pebruari 2009. Dengan sistem ini dalam pandangan Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Jatim Saiful Munir, berharap aset NU akan dapat dikelola secara transparan, akuntabel dan lebih berdayaguna ketika turba perdana di Pondok Pesantren Al-Qodiri, Gebang, Jember. Tujuan utama sistem tersebut dirancang untuk melengkapi regulasi yang sudah ada. Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait manajemen aset NU. Sistem ini diharapkan akan melengkapi kebijakan dan regulasi yang sudah diterbitkan oleh PBNU. dengan adanya sistem tersebut, kemajuan pengelolaan aset wakaf NU akan dapat dimonitor secara berkala oleh pengurus NU di masing-masing tingkatan. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan pengurus lembaga wakaf ke depan akan lebih terukur.
Menurut Nurvan Indra Praja perancang SIWAK NU bahwa sistem ini didesain untuk memberikan informasi detail tentang aset NU. Mulai dari lokasi lahan atau bangunan, wakif, nazhir dan peruntukannya, dan status sertifikat tanahnya. Informasi detail tersebut dapat diakses oleh pengurus PWNU agar dapat mengecek perkembangan manajemen aset yang dimilikinya (nujatim.or.id)/[nawawirofin.blogspot.com]

Satu Tanggapan

  1. terima kasih mempublikasikan tulisan saya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: