Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU)

SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA PERGUNU

Pada dekade 50 s.d 60 an Persatuan Guru Nahdlatul Ulama sudah ada sebagai organisasi massa di bawah panji Nahdlatul Ulama, seperti halnya Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat NU, Muslimat NU dan lain-lain,dan pada waktu itu NU tampil sebagai Partai Politik. PERGUNU pada saat itu memiliki peran yang strategis di bidang pendidikan khususnya dalam pengembangan serta pembinaan tenaga guru di kalangan NU. Mulai tahun 1970 PERGUNU sudah tidak tampak aktivitasnya, disebabkan adanya politik monoloyalitas pada era Orde Baru, dan semua organisasi profesi pada saat itu satu persatu tidak berdaya dan akhirnya mati. Organisasi yang tidak loyal kepada pemerintah (Golkar) akan mendapatkan tekanan berat, bukan saja tekanan terhadap organisasi, tetapi para individu pemegang pimpinan akan diperlakukan diskriminatif oleh kekuatan zaman itu. Sebagai bukti rasa takut akan tekanan berat tersebut, kami sudah enam tahun lebih mencari tahu dan berusaha untuk menemukan dokumen autentik tentang PERGUNU pada akhir dekade 60 an dan awal dekade 70 an, siapa pengurusnya, di mana kantornya, dan dokumen penting lainnya, tidak/belum dapat kami temukan, sejak dari Cabang sampai dengan Pusat. Guru-guru NU akhirnya berserakan dan terpinggirkan tidak memiliki peran dalam percaturan pendidikan nasional, kalau toh ada itu bersifat lokal dan perorangan secara tidak terang-terangan atas nama NU. Pasca NU kembali ke KHITHOH 26 sampai sekarang PERGUNU tidak terdaftar sebagai Badan Otonom NU, akibatnya guru-guru NU tidak memiliki wadah organisasi untuk membina profesi dan memperjuangkan nasib guru NU, bahkan makin hari makin habis guru-guru NU yang berstatus sebagai pegawai negeri, karena pada era orde baru ada kekuatan yang mendiskriditkan para terdidik dari kalangan NU terutama dalam pengangkatan PNS, praktek diskriminatif itu masih kami rasakan sampai saat ini, karena para makelar-makelar yang sudah berpraktek puluhan tahun masih memiliki jaringa yang kuat dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan memproses pengangkatan PNS guru, akibatnya pada saat ini untuk mencari calon Kepala Kantor Depag atau calon Kepala Madrasah Negeri yang berstatus PNS dari NU sangat sulit.

Tanpa adanya tendensi apologetic, kenyataan dengan tidak tampilnya guru-guru NU dalam percaturan pendidikan secara sehat dan demokratis, bangsa ini makin hari makin jauh dari moral dan akhlak. Hal ini kita buktikan maraknya korupsi, manipulasi, KKN, pemerkosaan, narkoba, kejahatan seksual, tidak tegaknya keadilan karena hukum sudah menjadi kmomuditas bagi orang-orang elite, bahkan di mana-mana muncul gerakan-gerakan   yang mendorong ke arah disintregasi bangsa, yang tampaknya sulit untuk diselesaikan dan di perbaiki lagi. Reformasi bukan sebagai obat, tetapi kehidupan rakyat makin terpuruk, hutang makin membengkak dan mendorong penjualan aset negara  yang strategis. Kesemuanya itu terjadi akibat lemahnya sistim pendidikan nasional terutama rendahnya mutu dan martabat guru di tengah kehidupan masyarakat bangsa ini, dan bahkan negara ini terancam sebagai bangsa yang termiskin, terkorup dan terbodoh di dunia.

Pada saat-saat bangsa menghadapi krisis multidimensial, maka bangkit kembali organisasi profesi yang kami namakan PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA (PERGUNU) pada tanggal 31 Maret 2002 di Surabaya, suatu organisasi sebagai wadah bagi guru-guru NU yang tadinya bercerai-berai kami himpun kembali, dengan membangun paradigma baru yakni: PROFESIONALISME, dan Independent, artinya tidak berafiliasi kepada partai politik manapun, dan tidak melakukan politik praktis. Oleh karena itu PERGUNU tidak di benarkan ikut-ikut dalam dukung-mendukung calon dalam pemilihan Bupati, Wali Kota, Gubernur, maupun Presiden.

PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA (PERGUNU) adalah sebuah nama yang sudah di kenal oleh masyarakat Nahdliyin sejak dekade limapuluhan, dan dapat kita jelaskan sebagai berikut:
PERSATUAN :memiliki pengertian sama atau equivalent dengan Organisasi, Perkumpulan, Perhimpunan, Asosiasi.
GURU: mencakup semua sebutan bagi pendidik, misalnya ustadz, kyai, dosen, dan sebagainya. Sementara orang beranggapan, bahwa Dosen kurang tepat bila di sebut guru, tetapi bila orang mau melihat obyektif, bahwa di atas dosen ada gelar atau sebutan Guru Besar atau Maha Guru. Contoh lain: Tanggal: 25 Nopember adalah sebagai Hari Guru Nasional, maka sudah tidak di perlukan lagi adanya Hari Dosen Nasional, karena Hari Guru sudah inklud hari Dosen.
NAHDLATUL ULAMA: menggambarkan ciri dari organisasi ini, karena bertujuan untuk membangun generasi muda NU mendatang lebih berkualitas dan siap berkiprah di era global, sejajar dengan organisasi lain, dan seharusnya lebih hebat lagi.

Nama PERGUNU menurut istilah Bahasa Arab sudah jami’ mani’, artinya sebuah nama yang sudah mencakup semua substansi serta terbebas dari salah tafsir, sebab sudah jelas di bingkai dengan wadah Nahdlatul Ulama. Sebenarnya dinamakan apapun saja bukanlah suatu kesalahan, tetapi dengan nama PERGUNU, masyarakat khususnya masyarakat Nahdliyin cukup mudah mengenalnya dengan akrab, seperti bila kita menyebut Tuhan dengan “ALLAH”, lebih mudah dipahami di bandingkan dengan sebutan “ Ar Rohman atau Ar Rohim “, walaupun Ar Rohman dan Ar Rohim adalah Allah jua wujudnya. Penyebutan Nabi kita dengan “ Muhammad “ lebih mendunia dibandingkan dengan nama: “ Al Amin “ dan sebagainya.

Program kerja strategis PERGUNU:

  1. Melakukan konsolidasi organisasi dengan membentuk Wilayah dan Cabang di seluruh Indonesia dalam waktu yang cepat.
  2. Mengkritisi serta advokasi kebijaksanaan pendidikan yang ada untuk lebih disempurnakan serta terhindar dari hambatan yang berarti.
  3. Mengadakan pendidikan dan pelatihan guru.
  4. Mengadakan penelitian dan pengembangan baik untuk kepentingan menyangkut keguruan maupun organisasi secara keseluruhan.
  5. Mengadakan kerjasama lintas sektoral, baik pemerintah maupun badan swasta yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan peningkatan profesi guru.
  6. Peningkatan peranan perempuan, karena perempuan sangat tepat bila menjadi guru.

Untuk dapat merumuskan program kerja yang efektif dan efisien serta menyatukan visi, misi, dan langkah PERGUNU ke depan, dalam konteks Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional No.: 20 Tahun 2003, dan Undang-Undang Guru dan Dosen No.: 14 Tahun 2005, maka PERGUNU harus memiliki Badan Hukum yang disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan alhamdulillah, kini PERGUNU telah memiliki Badan Hukum yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: C-88.HT.01.03.TH.2007,  tanggal 26 Nopember 2007, dan telah di masukkan ke dalam Tambahan Berita-Negara Republik Indonesia tanggal: 26 Februari 2008, Nomor: 17.

Dalam kontek pembangunan Jam’iyah Nahdlatul Ulama, PERGUNU bangkit kembali dan telah mendapatkan Rekomendasi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, No.: 679/B.II.03/6/2002, tanggal: 1 Juni 2002, dan sampai kini masih berjuang keras agar dapat diterima sebagai Badan Otonom (Banom) Nahdlatul Ulama, agar PERGUNU memiliki kesempatan ikut berpartisipasi aktif dalam membangun Generasi Muda Nahdlatul Ulama ke depan melalui jalur pendidikan khususnya Guru dan Dosen. Bahkan dalam Seminar dan Lokakarya yang diselenggarakan oleh PP. LP. Ma’arif tanggal: 18-19 Desember 2006
dalam salah satu keputusannya menyatakan: “Organisasi Profesi Pendidik Nahdlatul Ulama (PERGUNU)”.

Kini PERGUNU telah memiliki kesempatan luas dan sah berdasarkan undang-undang, untuk menjadi Organisasi Profesi Pendidik Nahdlatul Ulama. Hal ini sesuai pula dengan salah satu rumusan dalam Semiloka dengan tema: “Implementasi UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bagi Pengembangan Organisasi Profesi Pendidik di Lingkungan NU”, yang diselenggarakan oleh PP. LP. Ma’arif tanggal: 18-19 Desember 2006 di Jakarta: Organisasi Profesi Pendidik Nahdlatul Ulama adalah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU).

Di dalam UU No. 14 Tahun 2005:
Pasal: 1:
(13). Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru yang mengembangkan profesinalitas guru.
Pasal: 7:
(1). Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip berikut: a., b. dst.
i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
Pasal 41:
(1).    Guru membentuk organisasi profesi yang independen.
(2).    Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi. Kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3).    Guru wajibmenjadi anggota organisasi profesi.
(4).    Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5).    Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan pengembangan profesi guru.

Pasal 42. Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:
a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
b. memberikan bantuan hukum kepada guru;
c. memberikan perlindungan profesi guru;
d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan
e. memajukan pendidikan nasional.

Pasal 43:
(1).    Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik.
(2).    Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

PERGUNU sebagai organisasi profesi guru yang baru saja lahir, legal dan sah berdasar undang-undang, berusaha keras untuk mampu menginventarisir dan menganalisi semua faktor yang ada dan berkembang, baik faktor positif maupun faktor negatif serta mempertimbangkan peluang yang ada, dibangun menjadi sumber kekuatan organisasi untuk melangkah ke depan menjadi organisasi modern dan profesional, dan mampu memberikan pengaruh positif terhadap semua lapisan masyarakat Indonesia terutama di bidang pendidikan anak bangsa ini. Sebagai faktor positif: PERGUNU memiliki masa yang cukup besar yang memiliki semangat kebersamaan yang kental yang didukung oleh kekuatan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Adapun kelemahan PERGUNU saat ini adalah: lemah dan rendahnya sumberdaya manusia, kendala dalam hal profesionalisme, terlalu lama kehilangan wadah pembinaan serta infra struktur organisasi yang masih lemah. Sedangkan peluang yang di tangkap oleh PERGUNU adalah: (1) Kebijaksanaan pemerintah mendatang tertuju kepada masalah pendidikan dan guru, karena seluruh lapisan masyarakat telah menyadari betapa pentingnya peranan pendidikan terutama guru. (2) PB NU memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berdirinya Badan-badan Otonom NU, termasuk PERGUNU.

Perlu kami jelaskan, bahwa PERGUNU akan merekrut anggotanya dari semua orang  yang berprofesi sebagai pendidik, baik pada pendidikan formal sejak Guru Taman Kanak-Kanak sampai Guru Besar di Perguruan Tinggi, swasta maupun negeri, pendidikan non formal baik kursus-kursus, pondok pesantren besar atau kecil, dan pendidikan informal, yakni pendidikan di rumah tangga, guru-guru privat, guru-guru TPQ, guru ngaji di musholla dan masjid. Jadi PERGUNU akan berada dimana saja di masyarakat yang di sana terjadi proses pendidikan, baik di desa maupun di perkotaan, sehingga pada gilirannya PERGUNU adalah nafas pendidikan bangsa ini. Untuk bitu semua diperlukan adanya kerjasama dengan semua pihak dan kelompok masyarakat, baik pemerintah, swasta atau perorangan yang berkompten di bidang pendidikan, termasuk akan melakukan kerjasama dengan komunitas perfilman, seniman, budayawan, pengusaha, penerbitan, perss, serta komunitas-komunitas khusus. Dan pada gilirannya PERGUNU akan mampu menjembatani antar komunitas masyarakat dan profesi yang beraneka ragam, menjadi perekat persatuan ummat untuk membangun bangsa dan negara kesatuan RI yang adil, aman makmur, tentram, dan sejahtera di bawah naungan ridlo Allah Ta’alaa, lewat pendidikan.

Kebutuhan akan pendidikan yang baik, kebutuhan guru yang profesional serta sejahtera merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi pada saat ini, apabila bangsa ini ingin mengejar ketertinggalannya dengan bangsa-bangsa lain terutama bangsa serumpun. Dan hal ini harus menjadi perhatian seluruh bangsa Indonesia dimanapun mereka berada, profesi apapun yang meka tekuni, dan pada status sosial manapun mereka berada, apakah sebagai orang tua, tokoh masyarakat, terutama pemerintah. Dan tidak sepatutnya bila masih ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa pendidikan bukan tanggung jawab dan bukan profesi kami, sehingga mereka berpangku tangan dan sekedar sebagai penonton atau penunggu datangnya kemakmuran dari langit secara tiba-tiba. Kemakmuran harus diperjuangkan dan hanya satu jalan, yakni pendidikan dimana unsur utamanya adalah tenaga pendidik (guru).

Untuk membangun moral serta akhlak  guru sebagai pengemban profesi, maka PERGUNU akan membingkainya dalam bentuk kode etik guru, sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah surat al Furqon: 63-75 dan Sabda Rasulullah tentang tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari Qiyamat, serta sifat Nabi Muhammad SAW: Shidiq, Fathonah, tabligh dan Amanah, bahwa guru harus memiliki kepribadian atau karakter sebagai berikut:

  1. Adil dalam berfikir, berbicara dan bertindak selaku pemimpin di bidang tugas profesinya bahkan di pergaulan masyarakat luas.
  2. Memiliki dedikasi dan etos kerja yang tinggi pada profesinya, sebagai ibadah kepada Allah.
  3. Mencintai ilmu pengetahuan, dan selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya sebagai seorang pendidik, sesuai dengan tuntutan era global. Karena guru harus mampu memberikan pencerahan sebagai cerminan manusia arif dan bijak.
  4. Selalu berdzikir kepada Allah di setiap kondisi dan situasi, terlebih di malam hari, untuk mendapatkan pencerahan dan petunjuk Allah untuk semua permasalahan yang di hadapinya.
  5. Menjunjung tinggi supremasi hukum, baik hukum positif kenegaraan maupun hukum agam (syari’ah), menjauhkan diri dari semua bentuk kejahatan dan kema’siyatan, antara lain korupsi, perzinaan, pemerkosaan, kemusyrikan, penyelundupan, dan lain- lain.
  6. Memiliki ruhul jihad fii sabilillah, sanggup berkorban tanpa pamrih, atau rame ing gawe sepi ing pamrih (pahlawan tanpa tanda jasa).
  7. Memiliki integritas dan kapabelitas yang tinggi, transparan dan acountabel.

Adapun hal yang berkaitan dengan sistim pendidikan nasional diupayakan terbangunnya sistim pendidikan yang Islami. Dan khusus tentang tujuan pendidikan Nasional PERGUNU berusaha keras agar mengacu kepada norma dan dasar Islam, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Luqman: 12-19, di sana digambarkan, bahwa tujuan pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:

  1. Membangun manusia sebagai makhluk individu: (a). beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, yang terbebas dari kemusyrikan, (b). berbakti kepada kedua orang tua, sebagai simbol menghormati setiap orang yang telah berjasa kepadanya, termasuk para pendidik, (c). tunduk serta patuh terhadap supremasi hukum, karena setiap pelanggaran sekecil apapun pasti ada balasannya, (d). rajin sholat, sebagai simbol tekun beribadah kepada Allah dan memperkuat tali hubungan dengan Tuhannya.
  2. Membangun manusia sebagai makhluk sosial: (a) demokratis, berdiri tegak di atas kebenaran serta menghormati perbedaan, (b) mampu membangun masyarakat lingkungannya, dengan kemampuan beramar ma’ruf nahi anil mungkar, (c) sabar menderita di dalam berjuang untuk meraih suatu cita-cita di tengah persaingan yang sangat ketat, (d) berakhlakul karimah, setelah mandiri dan sukses tidak congkak, sombong, tidak arogan, dan menghormati hak asasi manusia lain.

PERGUNU yakin tujuan pendidikan nasional ala Islami ini akan mudah difahami dan diinternalisasikan oleh masyarakat luas karena mereka meyakini bahwa mewujudkan tujuan dimaksud dipandang sebagai ibadah kepada Allah, dan dipandang sebagai ibadah kepada Allah, dan dipandang sebagai pengamalan ajaran Islam yang bersumber kepada al  Qur’an dan as Sunnah.

Dalam kesempatan ini kami Pengurus Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) meghimbau kepada seluruh warga Nahdliyin yang berprofesi sebagai guru atau dosen segera bergabung dengan kami mendaftarkan diri menjadi anggota PERGUNU, dan membangun PERGUNU menjadi satu organisasi profesi yang benar-benar bermanfaat bagi seluruh anggota, nusa bangsa dan agama.

Demikian beberapa hal penting yang menjadi arah perjuangan PERGUNU untuk menyongsong hari esok yang cerah bagi masyarakat bangsa Indonesia, yang mayoritas beragama Islam. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk serta pertolongan-Nya untuk tercapainya perjuangan ini.

VISI DAN MISI

PERGUNU memiliki visi ke depan:
Mewujudkan guru-guru yang profesional dan berakhlaqul karimah, sebagai unsur pokok dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sedangkan misi PERGUNU adalah:

  1. Mewadahi serta menghimpun guru di lingkungan Jam’iyah NU
  2. Membela, menjaga, memelihara serta meningkatkan harkat dan martabat guru, sebagai pendidik bangsa.
  3. Meningkatkan profesionalisme guru.
  4. Mengembangkan sistim pendidikan nasional yang Islami.
  5. Membangun masyarakat berpendidikan yang Islami.
  6. Meningkatkan kesejahteraan guru agar dapat melaksanakan tugas profesi secara baik.

[pp-pergunu.com]

Lembaga Pelayanan Kesehatan N U

LPKNU adalah Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama yang bertugas melaksanakan kebijakan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama di bidang di bidang kesehatan.

V I S I :
Terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang sehat jasmani,rohani dan sosial serta berkemampuan untuk memelihara dan menanggulangi kesehatannya secara optimal.

M I S I :

1. Mengupayakan pemberian pelayanan kesehatan bagi warga nahdliyin dan masyarakat umumnya yang mencakup upaya promotif,preventif,kuratif dan rehabilitatif melalui pendirian berbagai fasilitas kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat.
2. Mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar mengenali resiko kesehatan yang mengancam dan mempunyai kemampuan untuk menanggulanginya secara mandiri serta mempraktekkan perilaku hidup sehat.
3. Terlibat secara aktif dalam mewujudkan perundang-undangan dan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan publik.

Sesuai dengan Anggaran Dasr NU, BAB VI. pasal 10, untuk melaksanakan tujuannya, Nahdlatul Ulama membentuk perangkat organisasi yang meloiputi: Lembaga dan Badan Otonom. Dalam Anggaran Rumah Tangga NU, BAB V, Pasal 16, dinyatakan bahwa, Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama; khususnya yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Secara spesifik, pada ayat 3 dinyatakan bahwa: Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LPKNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan.

LEMBAGA TA’MIR MASJID INDONESIA (HTMI)

PROFIL
LEMBAGA TA’MIR MASJID INDONESIA
NAHDHATUL ULAMA (LTMI-NU)

LATAR BELAKANG

Kontribusi masjid dalam pembentukan peradaban Islam tak terbantahkan. Bahkan, dalam sejarah Islam awal, masjid merupakan pusat peradaban. Betapa tidak, ketika Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah, pertama kali yang dilakukan adalah membangun masjid, lalu kemudian pasar. Dengan kata lain, peradaban Islam pada fase awal dimulai dengan terbentuknya masyarakat masjid. Masyarakat masjid inilah yang menjadi pilar utama peradaban Islam, untuk selanjutnya, peradaban Islam mendominasi peradaban dunia selama tujuh abad.

Dalam konteks Indonesia, peranan masjid tak kalah urgennya. Pusat-pusat Islam di Nusantara pada umumnya berada di kisaran masjid, madrasah dan pesantren. Kekuatan rakyat Indonesia melawan penjajahan, tak lepas dari peranan masjid. Dari masjid, wacana kemerdekaan didengungkan. Namun, perkembangan kemudian setelah Indonesia relatif lebih baik, masjid tereduksi fungsinya. Masjid hanya untuk kegiatan ibadah mahdlo: untuk salat Jumat dan lima waktu. Wacana-wacana tentang masjid sebagai sumber peradaban, memotivasi umat agar makmur dan sejahtera, relatif kurang terdengar. Lambat laun nilai-nilai kemasjidan dalam masyarakat terus berkurang. Akhirnya, seperti sekarang ini, peradaban umat manusia berada pada posisi ketidakseimbangan. Kriminalitas merajalela di mana-mana, maksiat menyerang semua panca indera kita. Manusia kembali ke perilaku jahiliyah.

Bagaimana mengembalikan peradaban umat manusia ke posisi keseimbangan? Islam sudah memberi contoh, mulailah dari masjid: membangun masyarakat masjid. Dalam kerangka itulah Lembaga Ta’mir Masjid Indonesia-Nahdlatul Ulama (LTMI-NU) menempatkan perannya: membangun kembali masyarakat masjid yang sudah terbenam.

LTMI-NU sendiri, terlahir dengan nama Haiah Ta’miril Masajid Indonesia (HTMI) pada tahun 1976 sebagai lembaga di bawah naungan PBNU. Pada Muktamar NU yang ke-31, di Asrama Haji, Donohudan, Solo tahun 2004, berubah namanya menjadi LTMI-NU. Beberapa ulama yang sudah terlebih dahulu berkiprah antara lain KH Ahmad Syaikhu, KH Ayatullah Sholeh, KH Ahmad Syaihu Ratib, Prof KH Drs Irfan Zidny, dan Sutrisno Hadi. Jumlah masjid seluruh Indonesia yang di bawah jaringan LTMI-NU hingga sekarang mencapai 125.000 masjid, dari total masjid seluruh Indonesia yang kini berjumlah sekitar 700.000.

Dalam kepengurusan periode tahun 2005-2010 LTMI-NU akan memfokuskan diri untuk menjadikan masjid sebagai pusat peradaban. Membentuk generasi baru yang mempunyai wawasan Islam rahmatalil’alamien.

VISI

Masjid sebagai pusat peradaban dengan mengintegerasikan aspek ubudiyah, mu’amalah (iqtishodiyah/ekonomi), ijima’iyah (social) dan tarbiyah (education).

MISI :

• Menjadikan masjid sebagai gerakan moral dengan meningkatkan iman dan takwa dan menjadi pusat gerakan mencerdaskan umat.

• Menjadikan masjid sebagai inspirasi membangun peradaban umat dalam mewujudkan Islam rahmatan lil’lamin.

• Menjadikan masjid sebagai pusat konsolidasi ukhuwah diniyah, ukhuwah insaniyah dan ukhuwah wathaniyah.

• Menjadikan masjid sebagai instrumen mewujudkan kemaslahatan umat.

• Menjadikan masjid sebagai pusat beribadah dan juga sebagai solusi terhadap segenap persoalan yang berkembang dalam masyarakat.

GARIS BESAR PENGEMBANGAN

Garis Besar Pengembangan LTMI-NU meliputi beberapa aspek :

Peningkatan Ubudiyah

LTMI-NU akan membentuk wahana untuk meningkatkan ubudiyah (beribadah) masyarakat secara konprehensif dan lintas usia: mulai dari anak-anak hingga orang yang akan memasuki usia senja. Program pembinaan ubudiyah anak yaitu melalui TPQ/TPA yang dimodifikasi dengan kurikulum TK. Pembinaan ubudiyah remaja dan majelis ta’lim muslimat dan bapak-bapak.

Peningkatan Kualitas Pendidikan

LTMI-NU akan menjadikan masjid sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal (luar sekolah). Dalam hal ini, LTMI-NU akan memaksimalkan ruangan (space) masjid sebagai sarana pendidikan, baik di dalam masjid maupun kelebihan tanah wakaf di sekitar masjid seperti model-model sekolah unggulan.

Pusat Kesehatan

LTMI-NU akan memprogramkan masjid dijadikan pusat kesehatan masyarakat. Target ke depan, setidaknya di setiap kecamatan ada masjid yang punya satu poliklinik. Jangka Panjang, program ini akan ditindaklanjuti dengan pendirian holding pengadaan obat-obatan dan alat-alat medis.

Pemberdayaan Ekonomi Umat

LTMI-NU akan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan perekonomian umat, mulai dari perkaderan interpreneur, pembentukan wadah perekonomian seperti Lembaga Keuangan Syariah Mikro (LKSM), Koperasi Masjid (Kopmas) dan Baitul Maal Masjid (BMM).

Memperluas Jaringan

LTMI-NU berusaha memperluas jaringan di berbagai daerah dan berusaha mengembangkan jaringan ke tingkat regional dan bahkan di tingkat Internasional. Dengan luasnya jaringan ia akan menjadi perekat dan sebagai instrument dalam usaha membangun masyarakat husnuttafahum (saling pengertian) baik di kalangan internal maupun di tingkat global.

Membuat Pilot Projek

LTMI-NU berusaha membuat berbagai proyek percontohan (uswatun hasanah project) masjid di berbagai daerah dan wilayah di berbagai Nusantara.

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU)

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama atau disingkat LBM  NU adalah sebuah lembaga otonom Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama yang berkecimpung pada pembahasan masalah-masalah kekinian yang berkembang di Masyarakat dengan berpedoman pada Al Quran dan Al Hadits dan Kutub at Turats para mujtahid terdahulu.

Situs ini dikembangkan atas ide DR.KH.Agus Zainal Arifin salah seorang Wakil Ketua Rabithah Ma’ahid al Islam Pusat, untuk mensosialisasikan hasil musyawarah para kyai dalam menyikapi masalah-masalah kemasyarakatan ditinjau dari sudut pandang fiqh syariah.

Dalam Situs ini terdapat tiga macam hasil musyawarah bahtsul masail yaitu

  1. Hasil Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh LBM NU Wilayah Jawa Timur yang dikumpulkan dalam rubrik TOPIK
  2. Hasil Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh LBM NU Cabang se Jawa Timur yang dikumpulkan dalam rubrik  DAERAH
  3. Hasil Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh Forum Musyawarah Pondok Pesantren Se Jawa Madura atau disingkat FMPP yang dikumpulkan dalam rubrik FMPP.

Ketiga lembaga ini masing-masing berdiri secara otonom, oleh karena itu dimungkinkan hasil bahtsul masail yang diputuskan ada yang memiliki kesamaan pembahasan atau bahkan ada sedikit banyak perbedaan keputusan, namun demikian kesemuaannya dapat dipertanggungjawabkan karena telah melalui pembahasan yang matang.

Lembaga Waqaf dan Pertahanan NU

Sejarah Wakaf NU

Jika melihat keberadaan Jam’iyah Nahdlatul Ulama yang lahir sejak tahun 1926, yang di bidangi oleh Ulama dan sampai kini dipimpin oleh Ulama, sudah barang tentu aset harta yang diserahkan kepada Nahdlatul Ulama akan lebih aman dan amanat. Dari aspek yang lain keberadaan Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan keputusannya tertanggal 15 september 1989, nomor: C2-7028. HT.01. 05.Th. 89.
Dari aspek struktur, Nahdlatul Ulama memiliki jaringan yang lengkap yaitu dari Pengurus Besar di Jakarta sampai ketingkat Ranting di Desa-desa, termasuk didalamnya memiliki perangkat Majlis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama di tingkat Kecamatan. Dari aspek pengalaman Nahdlatul Ulama sebagai “pengelolah dan pemelihara” aset tanah wakaf sudah dilakukan secara baik dan bermanfaat, lantaran digunakannya sebagai sarana ibadah masjid, langgar,m dan lain-lain. Dari aspek pengalaman, kultur masyarakat Nahdlatul Ulama cukup peka dan sensitif bila ada gelagat penyimpangan terhadap harta wakaf yang tidak sejalan dengan tuntunan fiqh wakaf.
Maka cukup pantas dan layak, bila calon wakif yang akan berniat mewakafkan tanah menjatuhkan pilihan utama dan terutama kepada nazhir Nahdlatul Ulama dan menurut ketentuan pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa: Kekayaan Nahdlatul Ulama dan perangkatnya berupa dana, harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan sebagai kekayaan organisasi Nahdlatul Ulama. Selanjutnya di ayat 3 disebutkan bahwa: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat melimpahkan penguasaan, pengelolaan dan/atau pengurusan kekayaan Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa dan Pengurus Majlis Wakil Cabang (PWNU Jatim, 2006: 14).
Pengurusan dan pengelolaan harta wakaf sejak awal kelahiran NU sudah menjadi program yang dikelola dengan manajemenyang cermat dan rapi dan langsung dipimpin oleh Rois Akbar Pengurus Besar Nahdlatl UlamaKH. Hasyim Asy’ari. Sebuah dokumen autentik berupa STATUTEN dan Reglement Stiehhting Waqfiah telah dibuat pada tanggal 23 Pebruari 1937 di hadapan notaris Hendrik Wilien Nazembreg notaris Surabaya, yang erdiri dari 11 pasal atau artikel yang asalah pasalnya menyebutkan: bahwa perhimpunan Nahdlatul Ulama secara resmi mendirikan Dewan Pengurus Wakaf, sebagai Rois adalah KH. Hasyim Asy’ari dan sebagai katib adalah KH. Wahab Hasbullah.
Keberadaan Stiehting Waqfiah NU telah dilengkapi dengan Anggaran Rumah Tangga yang terdiri dari 31 pasal. Diantara pasal yang menyebutkan bahwa harta wakaf boleh diambil buah atau hasilnya untuk kepentingan umum. Responsi yang tinggi di kalangan para pendiri Nahdlatul Ulama terhadap kegiatan perwakafan adalah bahwa Anggaran Rumah Tangga Stiehting Waqfiah NU telah disetujui secara resmi oleh Kongres Perhimpunan Nahdlatul Ulama ke 14 pada tanggal 4-5 Juli 1939 di Magelang dan dijadikan Plant Nahdltul Ulama secara Nasional. Srutur Stiehting Waqfiah dari Muktamar Nahdlatul Ulama ke Muktamar yang lain adalah mengalami reposisi struktur, tetapi namanya tetap stiehting waqfiah.
Pada Muktamar NU ke 15 pada tanggal 10-15 Desember 1940 posisi Stiehting Waqfiah berada di bawah bagian harta yang langsung dalam pembinaan dan pengawasan Syuriyah NU. Perkembangan selanjutnya nama Stiehting Waqfiah menjadi sub unit tersendiri yang berpusat di Surabaya. Pada Muktamar NU ke 28 pada tanggal 25-28 Nopember 1989di Yogyakarta, posisi struktur Stiehting Waqfiah masuk dalam prangkat lajnah dan namanya berubah menjadi Lajnah Waqfiah yang tugas pokoknya sebagaimana Stiehting. Nama dan posisi sebagai Lajnah Waqfiah pada saat Muktmar Nahdlatul Ulama ke 29 tanggal 1-5 Desember 1994 di Capsung dimasukkan pasal 16 ayat 2 (e) Anggaran Rumah Tangga yang bertugas untuk mengurus tanah dan bangunan yang diwakafkan kepada NU.
Pada Muktamar NU ke 30 tanggal 21-26 Nofember1999 di Lirboyo Kediri, nama Lajnah berubah menjadi AUQOF jamak dari waqfiah. Namun, tugas dan wewenang lajnah tersebut tidak berubah. Dalam Muktamar tersebut terdapat keputusan rekomendasi yang ditujukan pada Pengurus Besar NU agar Stiehting Waqfiah agar dibubarkan secara formal, sehingga tidak ada dualisme struktur. Kemudian selanjutnya pada Muktamar NU pada tanggal 28 Nopember- 2 Desember 2004 di Boyolali Jawa Tengah, Lajnah Auqof dirubah menjadi Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama yang bertugas mengurus, mengelola, dan mengembangkan tanah, bangunan, dan harta benda wakaf milik NU (PWNU Jatim, 2006: 7-8).

Tata Cara Wakaf Tanah kepada NU

Apabila warga Nahdlatul Ulama atau anggota masyarakat umum berniat mewkafkan tanah kepada Nahdlatul Ulama, maka proses yang perlu dilakukan adalah:

a. Bagi Wakif (yang akan mewakafkan)
1. Memenuhi tokoh Nahdlatul Ulama atau pengurus Nahdlatul Ulama setempat sesuai dengan niat ranting Nahdlatul Ulama, Ke majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, Ke Cabang Nahdlatul Ulama, ke pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau ke pengurus besar Nahdalatul Ulama di Jakarta, untuk menyampaikan niat wakaf tersebut dan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.
2. Menunjukkan surat tanah yang akan diwakafkan :
– Apakah tanahnya sudah bersertifikat, atau
– Masih dalam bentuk petok D/leter C atau Girik,
– Hanya menguasai tanah bekas egindom yang belum ada suratnya.
3. Calon wakif dapat menyampaikan keinginan atau tujuan wakaf tersebut untuk apa ?
– Pendidikan,
– Masjid dan mushalla,
– Untuk kepentingan syariat Islam yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama, dan
– Dapat juga hanya menyerahkan kepad Nahdlatul Ulama, unutk apa nantinya pemanfaatan tanah tersebut terserah Nahdlatul Ulama
b. Bagi penerima di internal Nahdlatul Ulama
1 Bila ada orang yang berniat mewakafkan tanah kepada Nahdlatul Ulama, maka para tokoh Nahdlatul Ulama atau pengurus Nahdlatul Ulama yang ditemui oleh calon wakif, harus bersikap pro aktif menjemput bola. Harus segera dilakukakan forum penerimaan sesui dengan tingkatan struktur Nahdlatul Ulama yang diminati calon wakif. Lokasi pertemuan bisa dikantor Nahdlatul Ulama yang dimaksud calon wakif atau dirumah wakif. Ikrar wakaf lisan yang di ucapkan harus segera ditindak lanjuti dengan dibuatkan surat pernyatan ikrar wakaf kepada Nahdlatul Ulama sesuai dengan struktur Nahdlatul Ulama, sebagai penerima wakaf
2 Pihak pengurus Nahdlatul Ulama yang menerima wakaf, meneliti keabsahan surat kepemilikan tanah yang di wakafkan, sesuai dengan kondisinya. Bila berbeda posisi status surat, maka akan berbeda pula tindak lanjut penyelesaian surat tanahnya.
3 Apabila penyerahan tersebut dilakukan diluar struktur majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama maka diperlukan adanya pertemuan tehnis kordinasi dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan mjelis wakil cabang Nahdlatul Ulama setempat dimana lokasi tanah wakaf tersebut di serahkan.
4 Dalam pertemuan dengan calon muakif tersebut, dapat dibicarakan apakah calon wakif bersedia datang ke kantor urusan agama bersama pengurus Nahdlatul Ulama atau membuat surat kuasa penyerahan yang juga diatur oleh aturan perundangan wakaf
5 Apabila posisi majlis wakil cabang Nahdlatul Ulama setempat sudah memiliki surat pengesahan Nazhir di kantor urusan agama sebagai nazhir badan hukum Nahdlatul Ulama, maka proses akta ikrar wakaf dapat dilakukan dengan menyerahkan surat-surat yang diperlukan sebagaimana yang di atur oleh surat edaran Dirjen Depag RI Nomor 15 tahun 1990.
Dalam pengajuan surat pengesahan nazhir di kantor urusan agama, harus minta dibuatkan akta formulir mode W.5.a yang memang khusus untuk badan hukum dan bukan formulir model W.5 yang digunakan untuk nazhir perorang atau kelompok dan dilampirkan kopi surat menteri kehakiman tahun 1989.

3. Proses Pensertifikatan Tanah Wakaf NU
Ada bebrapa proses macam cara untuk memproses sertifikat tanah yang diwakafkan kepada Nahdlatul Ulama, hal ini tergantung keadaan surat tanah yang akan diwakafkan tersebut.
Proses pensertifikatan tanah wakaf tersebut antara lain :
Proses wakaf dari tanah milik adat/yayasan;
Jika seorang mewakafkan sebidang tanah (pekarangan, sawah, dan tambak) kepada Nazhir Badan Hukum Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta, maka :
a. Orang tersebut hendaknya datang ke kantor atau rumah pengurus Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama kecamatan setempat dengan didampingi pengurus ranting Nahdlatul Ulama desa atau kelurahan setempat (minimal 2 orang), dengan membawa bukti identitas wakif berupa KTP/KSK yang masih berlaku dan SPPT PBB beserta STTSnya (Sarat dasar).
b. Selanjutnya pengurus wakil cabang Nahdlatul Ulama kecamatan Setempat selaku perwakilan nazhir badan hukum Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta di tingkat kecamatan, dengan seorang wakif dan dua orang pengurus ranting setempat datang ke kantor urusan agama untuk dibuatkan ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf serta surat pengantar pendaftaran ke kantor pertanahan.
c. Setelah itu nazhir Nahdlatul Ulama kecamatan setempat datang kekantor kepala desa atau kepala kelurahan minta surat keterangan riwayat tanah dan keterangan tanah wakaf sebagai kelengkapan dari akta ikrar wakaf untuk permohonan pendaftaran penegasan / pengakuan hak dikantor pertanahan kabupaten/kota setempat.
Dengan demikian lampiran-lampiran sebagai berikut :
d. Permohonan lampiran 13 (PMNA No. 3/1997 pasal 73 ayat 1)
1 Fotokopi KTP atau KSK pihak pertama dan pihak kedua.
2 Fotokopi Letet C desa yang dilegalisir kepala desa atau lurah.
3 Surat keteranga kepemilikan tanah yasan/tanah milik adat.
4 Surat pernyataan penguasaan fisik yang dikuatkan dua orang saksi dan dikuatkan oleh kepala desa/lurah. (PMANA No.3/1997 pasal 76 ayat 2).
5 Surat keterangan riwayat tanah dari kepala desa /lurah. (permendagri No. 6/1997 pasal 6).
6 SPPT dan STTS PBB tahun terakhir.
7 Surat keterangan wakaf dari kepala desa/lurah model WK.
8 Surat pengesahan Nazhir Badan Hukum Nahdlatul Ulama dari KUA kecamatan setempat (model W 5a, bukan model W 5).
9 Fotokopi SK. Menkeh Nomor. C2-7028.HT.01.05TH.19989.
Setelah persyaratan mulai no 1 – 10 di tambah dengan akta ikrar wakaf selesai, langkah selanjutny didaftarkan di kantor pertanahan Kabupaten atau kota setempat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembuatan akta ikrar wakaf. Setelah pendaftaran diterima oleh petugas loket, selanjutnya membayar bea dan biayanya, langkah berikutnya adalah penguuran dilokasi tempat tanah didaftarkan proses gambar ukur (GU) atau surat ukur (SU) selesai kurang lebih satu bulan, selajutnya proses panitia A waktunya kurang lebih satu bulan, kemudian pengumuman waktunya selama dua bulan (PMANA No.3/1997 pasal 86 ayat 2). Selanjutnya proses terakhir penerbitan sertifikat hak milik dan diikuti proses penyelesaian sertifikat tanah wakaf, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 pasal 10 ayat 3 menyatakan “jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan yang dimaksud dalam ayat dua dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan sertifikat”. Permohonan pendaftaran perwakafan tanah hak milik yang belum terdaftar di kantor direktorat agraria (sekarang kantor badan pertahanan) Kabupaten atau Kota. Selanjutnya nazhir badan hukum Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta perwakilan di kecamatan mengambil sertifikat tanah wakaf saja di loket pengambilan produk. Untuk sertifikat hak miliknya dimatikan berdasarkan akta ikrar wakaf yang telah dibuat dan didaftarkan di kantor pertanahan Kabupaten atau Kota.
4. Hak Pengelolaan Tanah Wakaf NU
Pengelolaan tanah yang diwakafkan kepada Nahdlatul Ulama dapat dilakukan secara fleksibel. Hal ini tergantung pada institusi atau perangkat Nahdlatul Ulama yang menerima wakaf tersebut, karena pada dasarnya posisi Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama hanya sebagai nazhir formal mewakili Nahdlatul Ulama. Apabila wakaf tersebut diniatkan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, ranting atau badan otonominya, maka kewenangan penguasaan dan pengelolaannya diserahkan kepada yang menerima wakaf. Dimanfaatkan sendiri atau diserahkan kepada struktur Nahdlatul Ulama tingkat dibawahnya.
Demikian juga perwakafan tanah yang diniatkan diserahkan kepada lembaga dan atau perangkat di lingkungan Nahdlatul Ulama, maka proses legalitas aktanya ke kantor urusan agama harus lewat majlis wakil cabang Nahdlatul Ulama setempat adapun penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga atau perangkat yang menerima wakaf, termasuk sertifikat wakfnya. Hal ini didasarkan pada surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama no. 166/A.II.03/IV/1992 tanggal 27 april 1992 tentang pendelegasisan pengurus hak atas tanah dan bangunan milik Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia, Junto ketentuan pasal 21 ayat 3 anggaran dasar Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa : pengurus besar Nahdlatul Ulama dapt melimpahkan penguasaan, pengelolaan dan atau pengurusan kekayaan Nahdlatul Ulama kepada pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus cabang istimewa dan pengurus majlis wakil cabang tidak perlu khawatir terhadap semua harta benda yang dimiliki oleh struktur Nahdlatul Ulama di masing-masing tingkatan akan dikuasai oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama

F. Peranan Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Jawa Timur dalam Pengelolaan Wakaf

1. Inventarisasi Aset Wakaf
Pendataan inventarisasi tanah NU baik secara perorangan maupun badan hukum mulai dari wilayah, Cabang-cabang, majlis wakil cabang, dan sampai pada ranting-ranting NU. LWP PWNU menata aset wakaf NU di Jawa Timur dengan menyerahkan wakaf pada badan NU sampai tuntas mendapatkan sertifikat wakaf atau ikrar wakaf melalui jalur sturuktural pemerintahan dari kelurahan atau kepala desa dan badan pertanahan Nasional. Dalam rangka untuk melakukan inventarisasi menbutuhkan dana yang cukup. Dalam hal ini, LWP PWNU melakukan terobosan bekerjasama dengan Departemen Agama kerjasama dan pemerintah daerah dalam sertifikasi tanah dengan dana APBD setempat berupa subsidi untuk mengurusi sertifikat wakaf NU, seperti tanah, bangunan, masjid, sekolah, kuburan, dan musalla (Wawancara Irhaz Sairazi, tanggal 19 Nopember 2009).
Program yang sangat urgen yang dilakukan oleh LWP PWNU Jawa Timur adalah skala prioritas. Program ini sesuai dengan kebutuhan yang mendesak karena jika tidak menjadi perhatian utama akan menimbulkan tersia-sianya aset wakaf NU. Prioritas utama dalam inventarisir aset wakaf NU adalah tempat ibadah. Aset wakaf NU yang berupa sarana ibadah sangat banyak sekali ketimbangan dengan sarana yang lain, maka perlu pembenahan yang harus menjadi prioritas utama. Hal itu karena banyak terjadi kasus sehingga raib, seperti masjid Asasu Muttaqin di Semu Mulyo Surabaya wakaf yang telah diserahkan pada NU (Wawancara Irhaz Sairazi, tanggal 19 Nopember 2009). Dalam hal ini, LWP PWNU menggunakan fiqh awlawiyah (fiqh prioritas) sesuai kebutuhan yang mendesak sebagaimana dalam sebuah kaidah, “taqdim al-ahamm min al-muhimmat” (mendahlukan sesuatu yang lebih penting dari beberapa kepentingan).
Oleh karena perlu memahami wakaf secara proporsional sebagai amanah umat dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum (al-mashlahah al-‘ammah). Wakaf tidak hanya berhenti pada pengurus priode tertentu, akan tetapi berkesinambungan (istimrariyah) sehingga hasinya secara optimal dapat dinikmati warga NU (Misbahul Munir, Wawancara tanggal 23 Nopember 2009).
Dalam hal ini, LWP PWNU perlu mengadakan terobosan baru untuk mengembangan wakaf produktif agar hasilnya dapat dinikamati oleh masyarakat secara keseluruhan dengan seoptimal mungkin sesuai dengan tujuan wakif. Faktor pendukung untuk mengembangkan wakaf produktif di Jawa Timur adalah banyaknya aset NU berupa tanah yang sangat luas sekitar 375028.31m2. Hal ini merupakan potensi yang sangat besar untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi apalagi prioritas utama NU di antaranya adalah pemberdayaan ekonomi warga NU.
Hambatan yang dialami dalam menginventarisir aset wakaf NU adalah (1) kesulitan dana dalam pembiaan proses sertifikat (2) banyak surat-surat wakaf tidak jelas identitasnya dan mayoritas melalui lisan bukan bentuk tulisan. Hal itu sangat rawan menimbulkan problem yang subtansial melalui proses hukum seperti Kecamatan Kencong Kabupaten Jember terjadi proses hukum tentang sengketa tiga bidang sawah, (3) belum ada kesadaran wakaf warga NU pada NU sebagai nazhir badan hukum, (4) banyak wakaf yang diserahkan pada yayasan belum diserahkan pada NU sbagai nazhir badan hukm (Saiful Munir, Wawancara tanggal 19 Nofember 2009), dan (5) aset NU sebagai hak milik bukan wakaf sehingga dalam pengelolaanya membutuhkan waktu dan dana untuk operasionalnya, seperti aset milik NU di Jalan Darmo.
Wakaf sebagai bagian sedekah dan akadnya dapat dilakukan secara sepihak (tabarru’ karena tujuannya untuk kebaikan semata-mata) dan jika dilakukan secara tersembunyi dianggap lebih baik. Penempatan wakaf dalam kontek muamalah menuntut adanya pernyataan lisan atau tertulis yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang serta dihadiri oleh saksi. Oleh karena itu kepastian hukum dan tranparansi yang dicatat dalam dokumen resmi merupakan tuntutan modernitas tertib administratif. Apalagi wakaf berkaitan dengan kegiatan ekonomi, maka pencatatan wakaf yang dilakukan oleh pihak yang berwenang secara hukum adalah niscaya. Perkembangan masyarakat menuntut penggabungan antara pernyataan lisan dan pernyataan tertulis. Pernyataan lisan dinilai sebagai alat bukti yang kurang kuat dan pernyataan secara tertulis sebagai alat yang kurang kuat pula, maka perlu penggabungan keduanya adalah bukti yang kuat. Kaidah inilah yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Jaih Mubarak 2008: 45). Pada prnsipnya bahwa keharusan pencatatan dalam wakaf tidak ada dalilnya. Maka pencatatan wakaf, dalam ilmu ushul fiqh termasuk qiyas awlawi yang dianalogikan dengan hutang piutang. Walaupun mayoritas ulama mengatakan bahwa melakukan pencatatan hutang hukumnya sunnah. Hal itu karena konteks pada waktu itu pencatatan (akta autentik) kurang efektif ketimbang dengan lisan. Oleh karena itu, ayat “idza tadayantum bi dain faktubuh” perlu dilakukan ijtihad ulang yang tidak hanya berarti sunnah tetapi dapat bergeser menjadi wajib sesuai dengan tuntutan modernitas sebagaimana kaidah ushul fiqh, “ma la yutimm al-wajib illa bih fahuwa wajib” (apabila suatu kewajiban tidak sempurna dengan suatu hal maka hukumnya wajib). Maka inventarisir yang dilakukan oleh LWP PWNU Jawa Timur merupakan tanggung jawab moral sebagai organisasi keagamaan yang mengayomi beberapa cabang, majlis wakil cabang, dan ranting NU. Tujuannya agar menjaga aset wakaf NU dari sia-sia dan sengketa perebutan dari ahli waris berikutnya sehingga wakaf tersebut dapat diaplikasikan sesuai dengan tujuan wakif.

2. Online SIWAK (Sistem Informasi Wakaf NU)

Untuk memperbaiki manajemen aset Nahdlatul Ulama, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur telah mengembangkan Sistem Informasi Wakaf Nahdlatul Ulama atau disingkat SIWAK NU. Sistem tersebut mulai disosialisasikan pada turba PWNU yang berlangsung mulai Rabu tanggal 18 Pebruari 2009. Dengan sistem ini dalam pandangan Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Jatim Saiful Munir, berharap aset NU akan dapat dikelola secara transparan, akuntabel dan lebih berdayaguna ketika turba perdana di Pondok Pesantren Al-Qodiri, Gebang, Jember. Tujuan utama sistem tersebut dirancang untuk melengkapi regulasi yang sudah ada. Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait manajemen aset NU. Sistem ini diharapkan akan melengkapi kebijakan dan regulasi yang sudah diterbitkan oleh PBNU. dengan adanya sistem tersebut, kemajuan pengelolaan aset wakaf NU akan dapat dimonitor secara berkala oleh pengurus NU di masing-masing tingkatan. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan pengurus lembaga wakaf ke depan akan lebih terukur.
Menurut Nurvan Indra Praja perancang SIWAK NU bahwa sistem ini didesain untuk memberikan informasi detail tentang aset NU. Mulai dari lokasi lahan atau bangunan, wakif, nazhir dan peruntukannya, dan status sertifikat tanahnya. Informasi detail tersebut dapat diakses oleh pengurus PWNU agar dapat mengecek perkembangan manajemen aset yang dimilikinya (nujatim.or.id)/[nawawirofin.blogspot.com]

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh NU (LAZIZNU)

PROFIL

Sebagai organisasi yang memiliki basis massa terbesar di Indonesia PBNU telah memutuskan untuk membentuk satu pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), yang diharapkan menjadi mitra masyarakat dalam menyelesaikan beragam persoalan yang dihadapi. Masalah-masalah yang menjadi titik prioritas dari pemberdayaan Zakat, Infaq dan Shadaqah tersebut kemudian dijabarkan dalam program-program unggulan dari LAZIS NU. Melalui institusi PP LAZIS NU berkhidmat memfasilitasi pada muzakki/donatur untuk ikut serta berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu. Komitmen tersebut merupakan tanggung jawab moral bagi PP LAZIS NU agar kaum dhu’afa dapat keluar dari kemelut hidup mereka, yang pada gilirannya akan tebentuk suatu komunitas masyarakat yang dicita-citakan bersama memberdayakan Umat.

Dasar Hukum
  • Al-Qur’an Al-Karim
  • Hadits Nabi
  • Undang Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
  • SK Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999
  • SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 037/A.II.03.e/5/2005 Tentang Susunan Pengurus Pusat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) Masa Jabatan 2004-2009
  • SK Menteri Agama RI No. 65 Tahun 2005 Tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS NU)
Visi dan Misi
  • Visi: Menjadi lembaga pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang kompetitif, amanah dan profesional
  • Misi: Optimalisasi kualitas pengelolaan Zakat, infaq dan Shadaqh yang transparan, terukur, berdayaguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat

PROGRAM KERJA

A. Pemberdayaan Ekonomi Umat
  • Bantuan Modal Usaha Pedagang Kaki Lima
  • Bantuan Modal Usaha Petani, Peternak dan nelayan
  • Bantuan Modal Usaha Home Industri
  • Membangun jaringan usaha pasca panen dan pasca produksi
  • Penguatan manajemen ekonomi pengusaha kecil
B. Peningkatan Kualitas Pendidikan Kaum Mustadzafin
  • Pemberian beasiswa untuk Siswa tingkat MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA, dan Perguruan Tinggi
  • Beasiswa bagi santri dan siswa Madrasah Diniyah
    Orang Tua Asuh
  • Santunan untuk para guru Madrasah Diniyah
  • Pengiriman Guru Agama/Ustadz ke daerah-daerah terpencil
  • Penguatan pendidikan berbasis pesantren di daerah minoritas
  • Bantuan Peningkatan Fisik Pendidikan dan Tempat Ibadah
C. Jaminan Kesehatan
  • Bantuan layanan kesehatan bagi para kyai-kyai/ustadz mustadzafin
  • Kartu Kesehatan bagi kaum mustadafin
  • Penanggulangan gizi buruk dan busung lapar bagi kaum mustadafin
  • Khitanan massal
D. Bantuan Sosial Kemanusiaan
  • Bantuan logistik kaum mustadzafin
  • Bantuan korban bencana
  • Bantuan korban kaum janda
  • Bantuan kaum manula
  • Bantuan kaum cacat

JARINGAN LAZIZNU

PC LAZIS NU Magetan
Jl. MT. Haryono No. 09 Magetan Jawa Timur 63311
Telp. (0351) 891496
2PW LAZIS NU Jawa Barat
Jl. Sancang No. 8 Bandung 40262
Telp/Fax. (022) 301387
PW LAZIS NU Kalimantan Timur
Gedung NU Kaltim, Jl. Imam Bonjol No. 07 Samarinda 75112
Telp. (0541) 756590, 756591 Fax. (0541) 735453, 741017
PW LAZIS NU Sumatera Selatan
Jl. Mayor Salim Batubara Lrg. Nurul Huda No. 1988 Palembang 30126
Telp/Fax. (0711) 366979
PW LAZIS NU Daerah Istimewa Yopgyakarta
Jl. MT. Haryono 40/42 Yogyakarta
Telp/Fax. (0274) 411911
PW LAZIS NU Jawa Tengah
Jl. Dr. Cipto 180 Semarang
Telp/Fax. (024) 8416076
PCLAZIS NU Kabupaten Pasaman Prov. Sumatera Barat
Jl. Medan – Padang Kampung Cengkeh Jorong Sentosa Panti Pasaman No. 56
Telp. (0753) 335154
PC LAZIS NU Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Kejayaan Pasuruan Jawa timur 67172
Telp (0343) 4229000, Fax. (0343) 413539


Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi)

Adalah salah satu lembaga yang ada di tubuh NU bertugas untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan seni dan budaya.

Ada dua peristiwa penting di dalam Nahdlatul Ulama (NU) yang mendorong Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) (di)hadir(kan) kembali. Pertama adalah Muktamar NU ke-30 di Lirboyo Jawa Timur (1999) diikuti dengan Muktamar NU ke-31 di Boyolali Jawa Tengah (2004). Kedua adalah Musyawarah Besar (Mubes) Warga NU di Ciwaringin Jawa Barat (2004).

Baik Muktamar NU maupun Mubes Warga NU adalah forum yang sama-sama diselenggarakan dan dihadiri oleh warga NU seluruh Indonesia. Hanya saja bedanya, bila Muktamar NU diselenggarakan dan dihadiri oleh pengurus resmi NU yang sering dilekati dengan sebutan ‘NU struktural’, sedangkan Mubes Warga NU diselenggarakan dan dihadiri oleh warga NU bukan pengurus yang biasa dilekati dengan sebutan ‘NU kultural’. Meski keduanya berada dalam posisi dan sikap yang (seringkali) berbeda secara diametral, namun mereka mempunyai harapan dan cita-cita yang sama terhadap Lesbumi: hadirkan kembali!

Dilihat dari pentingnya kedua peristiwa itu, layak apabila kita mengajukan pertanyaan: apa yang mendasari keinginan warga NU untuk menghadirkan ulang Lesbumi di saat NU telah menegaskan ‘kembali ke Khittah 1926’ yang berarti melepaskan diri dari afiliasi politik dengan partai-partai yang ada di Indonesia (political equidistance)? Pertanyaan ini penting untuk diajukan sebab kehadiran awal Lesbumi tahun 1962 justru pada saat NU sedang giat-giatnya bergumul di arena politik praktis. Sekadar ber-nostalgia-kah?

Tulisan ini bermaksud menengok kembali perjalanan Lesbumi yang kini mulai membuka lembaran sejarah, membandingkannya dengan perkembangan Lesbumi ketika berafiliasi dengan partai politik NU, kemudian mencoba melakukan tatapan ke depan. Akan dikemukakan bahwa kehadiran kembali Lesbumi dalam konteks sejarah yang sama sekali berbeda dari masa awal kelahirannya memerlukan perhatian yang seksama.

Lesbumi Kini

Penegasan NU untuk menghadirkan kembali Lesbumi melalui Muktamar NU ke-30 (1999) dan ke-31 (2004) tidak dimaksudkan untuk ber-nostalgia dengan masa lalu. Butir penting keinginan itu adalah mengajak seluruh anggota NU agar mengembalikan ruh kebudayaan sebagai medium beragama dan bersosial. Apa yang dilakukan NU merupakan bagian dari semangat kembali ke Khittah 1926 yang menggelindingkan trilogi transformasi: sosio-politik, sosio-kultural dan sosio-ekonomi. Fakta historis ini membedakan kehadiran Lesbumi selama hampir satu dasawarsa terakhir dengan kelahiran awalnya pada dekade 1960-an.

Sejalan dengan penegasan itu, Ketua Lesbumi Al-Zastrow mengatakan, keinginan menghadirkan kembali Lesbumi antara lain juga dilandasi oleh keprihatinan akan fenomena kering dan sepinya agama dari sentuhan kebudayaan sehingga yang nampak adalah penampilan agama yang sangar dan beku, tidak memiliki kelenturan-kelenturan. Agama tidak lagi merupakan sesuatu yang hidup dan bahkan tidak lagi memberi kenyamanan bagi pemeluknya.

Agama dewasa ini, demikian al-Zastrow, terjebak dalam ritualisme, simbolisme dan formalisme. Dimensi-dimensi kebudayaan dan kesenian sebagai pilar dari sikap kemanusiaan yang sebetulnya tak dapat dipisahkan dari agama itu hilang. Agama berjalan mengisi kemanusiaan tanpa ada sentuhan-sentuhan budaya sehingga terkesan kering, keras, dan kaku.

Atas keprihatinan inilah, maka Lesbumi akan membentuk dewan kebudayaan yang terdiri dari para budayawan, pemikir, intelektual yang memiliki perhatian terhadap masalah kebudayaan Indonesia dan juga seniman dalam segala bentuknya. Lesbumi ingin memberikan peran atau memfasilitasi kesenian yang sifatnya menumbuhkan kreatifitas masyarakat. Program utamanya adalah, lanjut Al-Zastrow, melakukan dokumentasi terhadap kesenian masyarakat, bahkan yang langka dan hampir hilang. Pembentukan Lesbumi secara bertahap akan dilakukan di seluruh Jawa dan Sumatra.

Dalam kesempatan lain, Mubes Warga NU (2004) pun mencatat adanya proses alienasi kesenian rakyat dari komunitasnya. Hal ini disebabkan oleh fenomena komersialisasi dan komodifikasi kesenian yang diciptakan oleh pasar. Ditambahkan pula, tidak adanya lembaga yang serius menangani kesenian dan kebudayaan rakyat sehingga mereka selalu (di)kalah(kan) oleh kebudayaan dan kesenian kapitalis.

NU – dengan mempertimbangkan historisitas Lesbumi – sudah pasti memiliki basis massa pelaku yang terdiri dari seniman dan budayawan. Oleh sebab itu, NU seharusnya mempunyai perhatian khusus pada dunia seni dan budaya serta menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para seniman dan budayawan tersebut.

Penegasan ini berarti menempatkan warga NU untuk bergumul dengan keprihatinan-keprihatinan yang dihadapi oleh seniman dan budayawan sekaligus mencari jawab atasnya. Konsekuensinya adalah NU harus memperkaya bahtsul masail kebudayaan dan kesenian yang dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan itu.

Masa Lampau Lesbumi

Fenomena munculnya berbagai lembaga kesenian dan kebudayaan yang berafiliasi dengan partai politik tertentu dapat ditemukan dalam sejarah Indonesia kontemporer kurun waktu 1950-1960-an, khususnya pada masa “Demokrasi Terpimpin”. Fenomena ini setidaknya menunjukkan adanya relasi yang sangat erat antara seni budaya dan politik. Bahkan pada fase tertentu, seni budaya dipandang sebagai produk sebuah proses politik.

Di samping muncul sebagai fenomena adanya relasi antara seni budaya dan politik, berdirinya Lesbumi tahun 1962 merupakan muara dari berbagai kegiatan seni budaya yang sebelumnya telah dilakukan oleh kalangan nahdliyyin (baca: warga NU). Ditengarai bahwa di kalangan orang-orang Islam (termasuk didalamnya warga nahdliyyin) telah dilakukan kegiatan-kegiatan seni budaya yang sesuai dengan tradisi, kebiasaan dan ajaran-ajaran Islam, meskipun seringkali kegiatan-kegiatan seni budaya itu dilakukan tanpa kesadaran.

Tradisi pembacaan kitab Barzanji dan Burdah – dua karya sastra Islam yang mengekspresikan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai latar belakang penciptaan karyanya – telah melahirkan berbagai kreasi seni yang kaya. Kesenian tetabuhan seperti shalawatan, terbangan, genjring, rebana, kasidah, samrah dan yalilan adalah bentuk ekspresi rasa seni yang memadukan unsur rekreatif, estetika dan ritus keagamaan. Bentuk kesenian ini tumbuh subur, dihidupi dan dilestarikan di lingkungan masyarakat NU. Selain itu, kesenian gerak seperti stambulan, hadrah, radad, jipinan dan kubrosiswo juga merupakan kesenian populer di berbagai daerah basis NU.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa warga NU sebenarnya telah memiliki modal seni budaya yang telah berkembang dengan cukup baik. Pada tahap tertentu, kehadiran Lesbumi selain berfungsi melembagakan berbagai bentuk kesenian yang ada – dengan maksud menghidupi dan melestarikan – juga berfungsi sebagai pengembang (bukan pembaharu) kegiatan seni budaya di lingkungan nahdliyyin.

Penegasan fungsi Lesbumi ini nampaknya sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Saifuddin Zuhri pada saat meresmikan Lesbumi, 28 Maret 1962, bahwa Lesbumi bukanlah mengadakan kegiatan seni budaya yang baru, melainkan mengembangkan seni budaya yang telah ada dan dibawa sesuai dengan cita-cita Lesbumi. Kehadiran Lesbumi, dengan demikian, bukan merupakan titik awal perjumpaannya dengan dunia seni budaya, melainkan upaya lebih lanjut untuk memperkaya ragam seni budaya yang sebelumnya telah (di)hidup(i) di lingkungan nahdliyyin.

Himbauan Saifuddin Zuhri di atas dapat dilihat, misalnya, melalui peresmian Lesbumi yang nampak sedikit unik. Kendati pemrakarsa berdirinya Lesbumi adalah tiga serangkai Djamaluddin Malik, Usmar Ismail dan Asrul Sani – seniman budayawan yang datang dari kalangan ‘modernis’, namun peresmian Lesbumi pada saat itu justru dimeriahkan dengan demonstrasi pencak silat dan orkes gambus al-Wathan, bukan pementasan drama, pemutaran film, pembacaan puisi atau kegiatan sastra lainnya yang barangkali ‘asing’ bagi warga nahdliyyin.

Adalah tiga serangkai Djamaluddin Malik, Usmar Ismail dan Asrul Sani yang memprakarsai berdirinya Lesbumi di lingkungan NU. Ketokohan Djamaluddin Malik, Usmar Ismail dan Asrul Sani di bidang sinematografi tidak diragukan lagi. Berbagai terobosan telah dilakukan oleh ketiga tokoh ini di bidang sinematografi, mulai dari mendirikan industri film, mengikuti festival-festival film di luar negeri, menyelenggarakan festival film di dalam negeri dan meletakkan dasar kerjasama kebudayaan yang dapat mempertinggi mutu seni film Indonesia. Sementara itu, basis massa NU memiliki latar belakang seni budaya yang sering disebut ‘tradisional’.

Kontras seni budaya seperti ini bukan tanpa sadar untuk dilakukan. NU sangat menyadari bahwa seniman budayawan pemrakarsa Lesbumi memiliki latar belakang seni budaya yang dapat dikategorikan ‘modern’ dan sama sekali berbeda dari warga NU. Justru perbedaan inilah yang coba didayagunakan oleh warga NU sehingga – dalam entitas seni budaya masing-masing – keduanya dapat saling menyapa. Persentuhan NU dengan Lesbumi, dengan demikian, telah mendorong warga NU untuk berkecimpung di dunia seni ‘kontemporer’ seperti seni lukis, seni drama, sastra dan film.

Di samping upaya ‘pemodernan’ di bidang seni budaya yang coba dilakukan oleh seniman budayawan Lesbumi, persoalan utama yang nampaknya dihadapi oleh tokoh-tokoh Lesbumi, seperti Djamaluddin Malik, Usmar Ismail dan Asrul Sani, ketika bergaul dengan komunitas seni nahdliyyin adalah bagaimana memadukan tradisi seni budaya yang ‘modern’ sekaligus ‘religius’, suatu pemaduan yang dalam pandangan Asrul Sani dinyatakan sebagai ‘keharusan baru’ bagi kehidupan seni budaya Indonesia.

Satu prestasi awal penting Lesbumi membawa nuansa ‘religius’ ke dalam dunia perfilman Indonesia adalah diproduksinya film bertema haji: “Panggilan Tanah Sutji” (1964). Pada saat film ini diputar di bioskop-bioskop, banyak warga NU dari kalangan pesantren yang mengapresiasi secara positif kecenderungan yang sama sekali baru ini. Menonton film di bioskop menjadi sesuatu yang biasa bahkan di kalangan santri dan kiai meski mereka menonton dengan mengenakan sarung dan peci. Bagi pengamat budaya waktu itu, peristiwa ini merupakan fenomena yang sangat luar biasa. Sebab, warga NU yang diidentikkan dengan kaum tradisionalis mampu mengapresiasi produk seni budaya dari kalangan modernis.

Melalui perkenalan pertamanya dengan film “Panggilan Tanah Sutji” inilah, warga NU kemudian terbiasa mengapresiasi film-film lain garapan Djamaluddin Malik, Usmar Ismail dan Asrul Sani yang memang berkualitas, baik dari segi penceritaan maupun garapan sinematografisnya meski tidak selalu bertema “islami”.

Realitas ini meniscayakan Lesbumi memfungsikan diri sebagai taman budaya dan – meminjam istilah Denys Lombard – “laboratorium istimewa”. Sebab, Lesbumi dapat menjadi tempat pendampingan dua sistem kesenian yang berbeda, menjadi tempat kontestasi seni budaya modern dan tradisional sekaligus. Fenomena ini menampakkan ketiadaan konfrontasi dalam arti yang sebenarnya antara tradisionalitas dan modernitas dan belum tentu akan diupayakan sintesis, sesuatu yang memang sangat sulit untuk dilakukan.

Warga NU pada saat itu memang membutuhkan seniman budayawan modernis yang dapat membangun toleransi budaya, penghargaan terhadap perbedaan dan demokratis sesuai dengan watak budaya Nusantara. Dan nampaknya, hasrat tersebut terpenuhi melalui performa ketiga serangkai Djamaluddin Malik, Usmar Ismail dan Asrul Sani yang meskipun datang dari kalangan modernis namun mampu menghidupi tradisi (folklore) yang ada dan berkembang di lingkungan masyarakat NU.

Lesbumi: Tatapan ke Depan

Kembali ke Khittah NU 1926 memang bukan merupakan pekerjaan yang gampang dan tak kalah berharga dibanding aksi-aksi politik praktis (Falaakh, 1994). Kehadiran kembali Lesbumi, dengan demikian, tidak dimaksudkan sebagai upaya politisasi seni budaya, kendati pun sebagian orang beranggapan bahwa seni (budaya) dan politik tak bisa dipisahkan satu sama lain. Namun sebaliknya, kehadiran kembali Lesbumi justru dimaksudkan untuk mengiringi proses transformasi sosio-politik, sosio-kultural dan sosio-ekonomi yang sedang berlangsung dalam tubuh NU.

Untuk meneguhkan komitmennya di bidang kebudayaan itu NU berupaya mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka untuk membina manusia muslim yang bertaqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Kehadiran Lesbumi, dengan demikian, dapat memberikan alternatif baru dalam berkesenian dengan memberikan tempat bagi unsur keagamaan (Islam) setara dengan kebudayaan melalui sebuah ‘kontestasi’ seni budaya ketimbang sebuah ‘pertarungan politik’. Konteks sejarah ini yang membedakan wajah baru Lesbumi dengan masa awal kelahirannya pada dekade 1960-an. Sikap ‘tengah-tengah’ (moderat) tampaknya coba ditempuh oleh Lesbumi senada dengan garis ideologi Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) yang menjadi landasan sosial-keagamaan NU, organisasi induknya.

Daftar Pustaka

Ahmad, Kholilul Rohman (ed) (2004), Menjawab Kegelisahan NU: Hasil-Hasil Musyawarah Warga Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon 8-10 Oktober 2004, Komite Penyelamat Khittah NU 1926, Yogyakarta.

Anam, Choirul (1985) Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, Surakarta: Jatayu.

Biran, Misbach Yusa (1988) Merenungkan Kembali Visi dan Langkah Besar Para Pelopor Perfilman dalam Mendorong Awal Perkembangan Industri Film Indonesia, naskah diterbitkan untuk acara diskusi film di Pusat Perfilman H. Usmar Ismail, Panca Tunggal Perfilman, Jakarta.

Biran, Misbach Yusa (1990) Perkenalan Selintas Mengenai Perkembangan Film di Indonesia, Jakarta. Tulisan dibuat untuk penerbitan Asia University, Tokyo.

Biran, Misbach Yusa (1997), “Asrul dan Film” dalam Ajip Rosidi (penyunting), Asrul Sani 70 Tahun, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.

Duta Masjarakat, 29 Maret 1962.

Duta Masjarakat, 24 Maret 1964.

Dewan Kesenian Jakarta (2004), Pekan Asrul Sani, Dewan Kesenian Jakarta dan Sinematek Indonesia, Jakarta.

Falaakh, Mohammad Fajrul (1994), “Jam’iyah Nahdlatul Ulama: Kini, Lampau dan Datang” dalam Ellyasa KH. Darwis (editor), Gus Dur dan Masyarakat Sipil, LKIS, Yogyakarta.

Fealy, Greg (2003), Ijtihad Politik Ulama: Sejarah Nahdlatul Ulama 1952-1967, Penerjemah: Farid Wajidi dkk, Yogyakarta: LKIS. Judul Asli: Ulama and Politics in Indonesia a History of Nahdlatul Ulama 1952-1967.

Hamim, Thoha, Pesantren dan Tradisi Mawlid. Kertas ilmiah disampaikan dalam acara Dies Natalis IAIN Sunan Ampel Surabaya ke 32.

Lombard, Denys (1996) Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu, Bagian I: Batas-Batas Pembaratan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Judul Asli: Le Carrefour Javanais, Essai d’histoire globale, I. Le limited de l’occidentalisation.

Mansoer, Mohammad Tolchah (2006), Sajak-sajak Burdah Imam Muhammad Al-Bushiri, Adab Press UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan Yayasan PP Sunni Darussalam, Yogyakarta.

Noer, Deliar (1990), Mohammad Hatta: Biografi Politik, LP3ES, Jakarta.

Sani, Asrul (1997), Surat-Surat Kepercayaan, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.

Teeuw, A. (1958) Pokok dan Tokoh dalam Kesusasteraan Indonesia Baru, P.T. Pembangunan, Jakarta.

Teeuw, A. (1967), Modern Indonesian Literature I, Nijhoff, The Hague.

van Bruinessen, Martin (1994), NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian

Wacana Baru, Yogyakarta: LKIS. Manuskrip yang diterjemahkan dari Traditionalist Muslims in a Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia’s New Order Politics, Fictional Conflict, and The Search for a New Discourse.

Wahid, Abdurrahman (1983), “Film Dakwah: Diperlukan Keragaman Wajah dan Kebebasan Bentuk” dalam Edi Sedyawati (ed.), Seni dalam Masyarakat Indonesia, PT Gramedia, Jakarta.

Wa Mutiso, Kineene (2004), Al-Busiri and Muhammad Mshela: Two Great Sufi Poets, Swahili Forum II.

Yusuf, Slamet Effendy dkk (1983), Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak & Pergolakan Internal NU, CV. Rajawali, Jakarta.

Zuhri, Saifuddin (1987), Berangkat dari Pesantren, Gunung Agung, Jakarta.

Resensi Lesbumi: Strategi Politik Kebudayaan

MENGUNGKAP POLITIK KEBUDAYAAN KAUM BERSARUNG

Pada masa “Demokrasi Terpimpin” lembaga seni budaya banyak yang berafiliasi dengan partai. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa seni budaya telah dimanfaatkan secara ekstensif sebagai alat tindakan politik. Hampir dapat dipastikan partai politik yang berbasis massa besar hingga yang terkecil memiliki lembaga seni budayanya masing-masing. Yang pada pempublikasiannya, akhirnya memicu timbulnya polemik dalam domain kebudayaan. Polemik tersebut berawal dari persoalan ‘Timur dan Barat’ (1930-an) sebelum terbentuknya lembaga kesenian dan kebudayaan,  yang mengkerucut pada persoalan ‘Kebudayaan Nasional dan Kebudayaan Dunia’ (1950-an), dan ‘Politik Aliran Kebudayaan’ (1960-an) setelah lembaga kesenian dan kebudayaan terbentuk.

Buku yang berjudul Lesbumi: Strategi Politik Kebudayaan yang di tulis oleh Choirotun Chisaan ini hendak mengungkap sisi lain NU  yang selama ini diidentikkan dengan organisasi kaum bersarung sebagai partai politik Islam dalam pergaulannya, yang juga mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan di Indonesia demi menjawab segala tantangan modernitas yang terjadi pada saat itu dengan lembaga keseniannya Lesbumi (Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia).

Indonesia yang berada dalam proses pembentukan negara-bangsa menghadapi banyak tantangan baik dari dalam maupun luar negeri, yang memerlukan pembenahan dalam berbagai sektor kehidupan. NU mempunyai badan otonom yang mencerminkan perhatiannya pada masalah pendidikan, sosial, dakwah, perempuan, pemuda, dan buruh. Dalam perkembangan selanjutnya, bagian-bagian dan badan-badan yang otonom yang ada di tubuh NU semakin bertambah seiring meluasnya perhatian pada masalah lain. Termasuk Lesbumi yang dibentuk pada tahun 1962 yang berkonsentrasi pada seni budaya.

Ada dua faktor yang mendorong lahirnya Lesbumi. Pertama adalah faktor ekstern, yang meliputi; dikeluarkannya Manifesto Politik pada tahun 1959, pengarusutamaan Nasakom dalam tata kehidupan sosio-budaya dan politik Indonesia pada tahun 1960-an, dan perkembangan Lekra (1950), organisasi kebudayaan yang sejak akhir tahun 1950-an dan seterusnya semakin menampakkan kedekatan hubungan dengan PKI baik secara kelembagaan maupun ideologis.  Kedua, adalah faktor intern yakni, kebutuhan pendampingan terhadap kelompok-kelompok seni budaya di lingkungan nahdiyyin, dan kebutuhan akan modernisasi seni budaya.

Lesbumi adalah merupakan reaksi terhadap perkembangan Lekra, karena kemunculannya baru pada tahun 1962, dua belas tahun setelah kelahiran Lekra. Akan tetapi, kelahiran Lesbumi dalam konteks politik kebudayaan merupakan satu kemestian, satu conditio sine qua non atas jalannya revolusi Indonesia yang menganut gagasan Nasakom Soekarno. Kemestian inilah yang menegaskan kehadiran Lesbumi bukan untuk mendirikan organisasi kebudayaan. Kehadiran Lesbumi juga merupakan reaksi terhadap berbagai macam tantangan yang datang dari berbagai arah yang mengitari kaum muslimin.

Lesbumi membawa warna yang berbeda dari Lekra. Lesbumi membawa genre “religius”. Ia merupakan manifestasi dari cita-cita dan gagasan kesatuan Nasakom Soekarno yang meniscayakan terhadap agama sebagai unsur mutlak dalam nation and character building di bidang kebudayaan. Pendefinisian ini sejalan dengan tujuan revolusi Indonesia yang menginginkan tercapainya masyarakat yang adil makmur lahir batin yang diridlai Allah. Diyakini bahwa jalannya revolusi Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Manifesto Politik, menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam kesatuan Pancasila sebagai landasan ideal.

Sehubungan dengan itu, penegasan Soekarno bahwa pancasila adalah satu hogere optreking dari pada Deklartion of Independence (yang tidak membawa keadilan sosial bagi sosialisme) dan Manifesto Komunis (yang harus disublimir dengan Ketuhanan Yang Maha Esa) memunculkan acuan penting mengenai sosialisme yang bertaut dengan religiusitas di dalam praktik kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Humanisme religius adalah istilah yang muncul sebagai turunan. Yang dalam konteks Lesbumi, religiusitas menjadi tendensi, bukan hanya dalam ekspresi dan produksi seni budayanya, melainkan juga aktivis-aktivis yang menggerakkannya seperti yang dikemukakan oleh tiga tokohnya, Djamaluddin Malik, Usmar Ismail dan Asrul Sani.

Lesbumi dengan semboyan Humanisme religius­-nya juga memberikan alternatif baru dalam polemik dalam mementukan arah kebudayaan yang terjadi antara Lekra yang beraliran  realisme sosialis dan Manifes Kebudayaan yang beraliran humanisme universal. Lesbumi menolak jargon “politik adalah panglima” yang menjadi motor penggerak aktivitas Lekra, dan semboyan “seni untuk seni” (l’ art pour l’ art) yang menjadi elan vital Manifes Kebudayaan.

Oleh karena itu, buku ini sangat menarik sebab memaparkan upaya NU mencari relasi antara agama, seni, dan politik hingga Lesbumi resmi dibentuk. Sebagai organisasi kebudayaan di bawah naungan NU, Lesbumi telah melakukan  kopromi politik dan agama dalam konteks “kemusliman” melalui pendefinisian kebudayaan “Islam”. Dalam konteks yang lebih luas, upaya ini merupakan wujud dari respon NU terhadap modernitas. Dari buku ini kita dapat melihat bahwa NU sebagai ormas tidak hanya berkecimpung dalam bidang sosial, politik, dan keagamaan, tetapi juga kebudayaan.

Lesbumi meski secara kelembagaan telah hilang namun, sebagai lembaga kesenian dan kebudayaan yang berada di bawah naungan NU, ia telah memberi sumbangan besar terhadap tumbuh dan berkembangnya kebudayaan Indonesia terkubur dalam ingatan yang terlupakan. Kehadiran buku ini sangat pantas untuk dibaca oleh berbagai kalangan terutama pengamat sejarah, politik, dan kebudayaan. Karena selama ini dalam perbincangan sejarah, politik, dan kebudayaan Lesbumi kurang disinggung kalau tidak mau dikatakan teracuhkan peranannya dalam pertumbuhan dan perkembangan sejarah seni dan kebudayaan Indonesia.