KH. Ali Ma’shum

K.H. Ali Ma’shum dilahirkan di Lasem kota mana terletak di pesisir utara pulau Jawa masuk wilayah kabupaten Rembang Jawa Tengah. Ia lahir pada 2 Maret 1915 dari buah pernikahan K.H. Ma’shum dan Ny. Nuriyah. Kedua orang tuanya merupakan figur dan tokoh agama kharismatik yang selain disegani juga menjadi tempat pengaduan persoalan hidup masyarakat kebanyakan. (Muhdlor, 1989: 4)

Kyai Ali [kecil] lahir di tengah gencarnya kaum pembaharu melakukan serangan terhadap peranan pondok pesantren yang identik dengan institusi pendidikan tradisional. Kendati demikian, ayahnya tidak mengarahkan Kyai Ali untuk menjauhi pesantren. Bahkan ia dididik agar semakin mencintai pesantren. Maklum, ayahnya sendiri merupakan produk pesantren. Kakeknya, K.H. Ahmad Abdul Karim, juga demikian. Sehingga nyaris riwayat pendidikan Kyai Ali, juga seluruh saudaranya, tidak pernah mengenyam pendidikan formal, baik yang didirikan oleh Belanda, Jepang atau kelompok masyarakat Indonesia sendiri. (Muhdlor, 1989: 5)

Di bawah asuhan langsung ayahnya, Kyai Ali menerima pendidikan. Semula, ayahnya menghendaki Kyai Ali menjadi seorang ahli ilmu Fiqih. Karenanya, setiap hari Kyai Ali selalu diajari kitab-kitab fiqih. Namun kecenderungannya ternyata berseberangan dengan keinginan ayahnya. Kyai Ali justru lebih senang mempelajari kitab-kitab nahwu dan sharaf.

Setelah beranjak remaja, Kyai Ali dikirim ayahnya untuk berguru kepada K.H. Dimyathi Tremas pada tahun 1927. Di Tremas, selama tiga tahun tidak pernah pulang sekalipun ke Lasem. Hal ini dilakukan Kyai Ali untuk membuktikan tradisi bahwa seorang santri yang selama tiga tahun pertama sejak kedatangannya tidak pulang kampung merupakan pertanda kesuksesan mencari ilmu dan kelak akan menjadi ulama besar.

Di Tremas, Kyai Ali mempelajari banyak kitab kuning. Di antaranya Fathul Mu’in, Tafsir Jalalain, Alfiyah ibn Malik, Minhajul Qawim dan Sahih Bukhari Muslim. Meski awalnya Kyai Ali ingin menghuni pondokan sebagaimana santri pada umumnya namun atas perintah K.H. Dimyathi, ia disuruh tinggal di ndalem. Akhirnya Kyai Ali tinggal sekamar dengan Gus Muhammad, putra K.H. Mahfudz al-Tarmasyi kakak K.H. Dimyathi.

Kyai Ali memang cerdas dan cepat menguasai materi-materi pelajaran yang diajarkan padanya. Karena itulah oleh K.H. Dimyathi, Kyai Ali dipercaya untuk ikut membantu mengajar para santri. Dari sinilah karir intelektualitas dan popularitas Kyai Ali perlahan-lahan menanjak. Ia disegani tidak hanya karena putra dari seorang ulama besar dan kharismatik, tetapi lebih-lebih karena kekuatan pribadi dan pengusaan ilmunya yang luas. Bakat-bakat keulamaan sudah mulai tampak dari sini. (Muhdlor, 1989: 9)

Hal ini terlihat dari semangat membaca yang begitu menggelora. Kyai Ali tidak saja membaca kitab-kitab yang diajarkan kyainya atau kitab-kitab klasik karya ulama salaf, kitab-kitab para pembaharupun habis dilahapnya. Misalnya, Tafsir al-Manar karya Rasyid Ridla, Tafsir al-Maragi karya Musthafa al-Maraghi dan Fatawa Ibn Taimiyyah karya ibn Taimiyyah. (Muhdlor, 1989: 10) Kitab-kitab yang “masih asing” di dunia pesantren itu diperoleh Kyai Ali, di antaranya, dari murid-murid ayahnya, juga dari keluarga besar Tremas yang datang dari Mekah.

Kegemaran membaca ini menjadikan Kyai Ali sebagai seorang pemuda yang meski masih belia namun memiliki wawasan pengetahuan yang menua. Di antara sekian banyak ilmu yang dipelajari, agaknya ilmu Tafsir al-Qur’an dan ilmu Bahasa Arab sangat menyita perhatiannya. Fakta inilah yang kelak mengantarkan Kyai Ali tersohor di antara sedikit ilmuwan Indonesia yang fasih dan kompeten di bidang bahasa Arab. Sehingga banyak orang menyebut Kyai Ali sebagai “Munjid berjalan.”

Pada tahun 1932 di Tremas didirikan sebuah madrasah yang sebelumnya merupakan hal tabu di pesantren. Selain Gus Hamid Dimyathi, salah satu putra K.H. Dimyathi, Kyai Ali disebut-sebut juga sebagai pelopor modernisasi pesantren Tremas tersebut. Kendati berat hati akhirnya K.H. Dimyathi merestui berdirinya madrasah di pesantren Tremas. (Muhdlor, 1989: 11) Keberanian Kyai Ali menyuntikkan perubahan menjadi poin tersendiri bagi kepribadiannya. Ke depan, Kyai Ali memang identik dengan seorang yang selalu gelisah dan tampil dengan ide-ide pembaruan yang segar. Setelah delapan tahun di Tremas, Kyai Ali berpamitan untuk kembali ke Lasem. Madrasah diserahkan kepada Gus Hamid Dimyathi saat menggantikan ayahnya, K.H. Dimyathi, yang wafat dua tahun setelah madrasah didirikan, tahun 1934.

Sekembalinya ke Lasem, Kyai Ali mencurahkan segenap tenaga untuk membantu mengajar di pesantren ayahnya. Di samping mengajar beberapa disiplin ilmu, Kyai Ali sangat intens mengajarkan bahasa Arab dan Tafsir al-Qur’an. Ali membawa angin segar bagi pembaruan di pesantren Lasem tersebut. Pada tahun 1938 Kyai Ali menyunting Hasyimah puteri ulama masyhur di bidang al-Qur’an, K.H. Munawir, dari Krapyak Yogyakarta. (Muhdlor, 1989: 15) Hanya berselang beberapa hari saat mereguk manisnya malam pengantin baru, Kyai Ali ditawari seorang dermawan bernama H. Djunaid untuk menunaikan haji ke Mekah. Walaupun dengan berat hati, kesempatan emas itu tidak ia sia-siakan.

Selain menunaikan haji, di Mekah Kyai Ali juga berguru kepada ulama-ulama besar di sana semisal Sayyid Alwi al-Maliki dan Sayyid Umar Hamdan. Di Mekah ia mendalami disiplin ilmu Hadis sekaligus memfasihkan bahasa Arabnya. Kyai Ali hanya dua tahun di Mekah. (Muhdlor, 1989: 17)

Di Indonesia saat itu situasi amat genting. Masa-masa transisi penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang serta perlawan bahu membahu oleh para pejuang untuk merebut kemerdekaan secara tidak langsung menipiskan animo banyak orang untuk belajar di pesantren. Pesantren asuhan K.H. Ma’shum di Lasem juga terkena imbasnya. Demikian pula pesantren Krapyak di bawah kepemimpinan K.H. Munawir. Kyai Ali yang sekembali dari Mekah berjuang mati-matian menghidupkan pesantren Lasem, akhirnya terpanggil juga untuk kembali ke Krapyak. Apalagi setelah K.H. Munawir wafat pada 1942, pesantren Krapyak semakin lengang. Akhirnya Kyai Ali hijrah ke Krapyak untuk “mengaktifkan” kembali pesantren mertuanya itu.

Langkah pertama yang ditempuh Kyai Ali adalah mengkader “ahlul bait“ keluarga Krapyak. Mereka adalah Abdul Qadir, Mufid Mas’ud, Nawawi Abdul Aziz, Dalhar, Zainal Abidin Munawir, Ahmad Munawir dan Achmad Warson Munawir. Kaderisasi ini dibenarkan oleh K.H. Zainal Abidin Munawwir, pengasuh pesantren Krapyak sekarang. Kyai Zainal menegaskan bahwa semasa dididik Kyai Ali dirinya “dipaksa” untuk bisa menguasai kitab-kitab kuning. Terhadap “ahlul bait”, tambah Kyai Zainal, Kyai Ali dikenal sangat keras. Hampir tak ada waktu untuk santai. Setiap “ahlul bait” selalu dipantau perkembangan ilmunya. Dalam pengamatan Kyai Ali membangun potensi keulamaan keluarga Krapyak patut diutamakan untuk membangkitkan aura kebesaran pesantren Krapyak di kemudian hari. Dan benar, apa yang dilakukan Kyai Ali telah menuai hasil yang menggembirakan. “Ahlul bait” yang digemblengnya di kemudian hari tampil menyemarakkan dinamika kehidupan di pesantren Krapyak. Bahkan Ahmad Warson Munawir berhasil menerbitkan kamus bahasa Arab al-Munawwir yang sampai sekarang menjadi kamus standar di dunia pesantren. Putranya sendiri, Attabik Ali bersama A. Zuhdi Muhdlor juga mampu menghasil kamus bahasa Arab kontemporer al-Asyri.

Di bawah asuhan Kyai Ali, pesantren Krapyak berkembang pesat. Perlahan-lahan pesantren Krapyak memiliki sarana pendidikan yang cukup komplit, yakni Taman Kanak-kanak, Madrasah Diniyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Takhassus dan Tahfidz al-Qur’an. Hingga demikian, terjadi keseimbangan antara pengajian al-Qur’an dan pengajian kitab-kitab kuning. (Muhdlor, 1989: 25) Santri hasil didikannya juga tersebar di berbagai daerah di Indonesia, bahkan sebagian [pernah] menjadi orang-orang penting di negeri ini. Keberhasilan Kyai Ali tidak terlepas dari ketelatenannya “mengawasi” para santri. Semua gerak-gerik santri selalu terpantau oleh Kyai Ali. Kedekatan dengan para santri menjadi ciri khas Kyai Ali. Kyai Ali gemar membangunkan santri untuk diajak shalat tahajud dan subuh secara berjamaah.

Dalam hal pengajian, hampir seluruh waktu Kyai Ali disediakan untuk mengajar dan mendidik santri. Sore hingga Isya mengajar santri dengan sistem bandongan. Sistem bandongan dilakukan dengan seorang kyai membaca kitab sementara para santri menyimak kitab yang sama untuk disyarahi. Dalam sistem ini yang aktif adalah kyainya. Santri lebih banyak mendengarkan penjelasan kyai terhadap materi yang dibaca. Jenis kitab yang dibaca Kyai Ali dengan sistem ini kebanyakan adalah kitab Tafsir, Hadis dan Fiqh. Sedang di pagi hari setelah subuh mengajar dengan sistem sorogan. Sistem ini kebalikan dari sistem bandongan. Di sini menuntuk keaktifan santri untuk membaca kitab, sedangkan kyai tinggal menyimak dan membenarkan jika bacaan tersebut salah. Sistem ini diyakini keampuhannya dalam membentuk kualitas keilmuan santri sebab santri dituntut untuk mempersiapkan banyak  hal sebelum membaca kitab di hadapan kyai. Santri juga dilatih memberi penjelasan secara runtut terhadap apa yang dibaca dalam kitab. Dengan demikian, santri memiliki kesempatan luas untuk mengeksplorasi potensi keilmuan yang mendekam dalam dirinya. Di samping itu, Kyai Ali juga kerap menggelar pengajian selapanan (36 hari) yang diikuti oleh masyarakat umum.

Namun pada akhir Desember 1986, ketika memberi ceramah dalam rangka peringatan haul K.H. Bisri Mustafa di Rembang, seorang pemuda tiba-tiba menyerang Kyai Ali bertubi-tubi dengan menggunakan benda tajam. Tak ayal, Kyai Ali pun tersungkur dan segera dilarikan ke rumah sakit Rembang. Tragis. Setelah peristiwa itu kesehatan Kyai Ali terus menurun. Hingga ketika Muktamar NU tahun 1987 digelar di pesantren Krapyak, Kyai Ali hanya sanggup mengikuti dari bilik kamarnya. Dan pada 7 Desember 1989 Kyai Ali meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSU Sardjito, Yogyakarta.

Sumber : http://pondoktremas.com

KH. Abdurrahman Wahid ( Gus Dur )

Kyai Haji Abdurrahman Wahid, akrab dipanggil Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B. J. Habibie setelah dipilih oleh MPR hasil Pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kehidupan Masa Kecil
Abdurrahman Wahid lahir pada hari ke-4 dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Denanyar Jombang, Jawa Timur dari pasangan Wahid Hasyim dan Solichah. Terdapat kepercayaan bahwa ia lahir tanggal 4 Agustus, namun kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam yang berarti ia lahir pada 4 Sya’ban, sama dengan 7 September 1940.

Ia lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil. “Addakhil” berarti “Sang Penakluk”.Kata “Addakhil” tidak cukup dikenal dan diganti nama “Wahid”, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. “Gus” adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berati “abang” atau “mas”.

Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara. Wahid lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah K.H. Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sementara kakek dari pihak ibu, K.H. Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur, K.H. Wahid Hasyim, terlibat dalam Gerakan Nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Ny. Hj. Sholehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang.

Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa. Abdurrahman Wahid mengaku bahwa ia adalah keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan A Lok, saudara kandung Raden Patah (Tan Eng Hwa), pendiri Kesultanan Demak.Tan A Lok dan Tan Eng Hwa ini merupakan anak dari Putri Campa, puteri Tiongkok yang merupakan selir Raden Brawijaya V.Tan Kim Han sendiri kemudian berdasarkan penelitian seorang peneliti Perancis, Louis-Charles Damais diidentifikasikan sebagai Syekh Abdul Qodir Al-Shini yang diketemukan makamnya di Trowulan.

Pada tahun 1944, Wahid pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi Ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Pada akhir perang tahun 1949, Wahid pindah ke Jakarta dan ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Abdurrahman Wahid belajar di Jakarta, masuk ke SD KRIS sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Wahid juga diajarkan membaca buku non-Muslim, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Gus Dur terus tinggal di Jakarta dengan keluarganya meskipun ayahnya sudah tidak menjadi menteri agama pada tahun 1952. Pada April 1953, ayah Wahid meninggal dunia akibat kecelakaan mobil.

Pendidikan Wahid berlanjut dan pada tahun 1954, ia masuk ke Sekolah Menengah Pertama. Pada tahun itu, ia tidak naik kelas. Ibunya lalu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya. Pada tahun 1957, setelah lulus dari SMP, Wahid pindah ke Magelang untuk memulai Pendidikan Muslim di Pesantren Tegalrejo. Ia mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu dua tahun (seharusnya empat tahun). Pada tahun 1959, Wahid pindah ke Pesantren Tambakberas di Jombang. Di sana, sementara melanjutkan pendidikannya sendiri, Abdurrahman Wahid juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan nantinya sebagai kepala sekolah madrasah. Gus Dur juga dipekerjakan sebagai jurnalis majalah seperti Horizon dan Majalah Budaya Jaya.

Pendidikan Luar Negeri
Pada tahun 1963, Wahid menerima beasiswa dari Kementrian Agama untuk belajar di Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada November 1963. Meskipun ia mahir berbahasa Arab, Gus Dur diberitahu oleh Universitas bahwa ia harus mengambil kelas remedial sebelum belajar Islam dan bahasa Arab. Karena tidak mampu memberikan bukti bahwa ia memiliki kemampuan bahasa Arab, Wahid terpaksa mengambil kelas remedial.

Abdurrahman Wahid menikmati hidup di Mesir pada tahun 1964; menonton film Eropa dan Amerika, dan juga menonton sepak bola. Wahid juga terlibat dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah asosiasi tersebut. Pada akhir tahun, ia berhasil lulus kelas remedial Arabnya. Ketika ia memulai belajarnya dalam Islam dan bahasa Arab tahun 1965, Gus Dur kecewa. Ia telah mempelajari banyak materi yang diberikan dan menolak metode belajar yang digunakan Universitas.

Di Mesir, Wahid dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Pada saat ia bekerja, peristiwa Gerakan 30 September terjadi. Mayor Jendral Suharto menangani situasi di Jakarta dan upaya pemberantasan Komunis dilakukan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Perintah ini diberikan pada Wahid, yang ditugaskan menulis laporan.

Wahid mengalami kegagalan di Mesir. Ia tidak setuju akan metode pendidikan serta pekerjaannya setelah G 30 S sangat mengganggu dirinya.Pada tahun 1966, ia diberitahu bahwa ia harus mengulang belajar.Pendidikan prasarjana Gus Dur diselamatkan melalui beasiswa di Universitas Baghdad.Wahid pindah ke Irak dan menikmati lingkungan barunya. Meskipun ia lalai pada awalnya, Wahid dengan cepat belajar. Wahid juga meneruskan keterlibatannya dalam Asosiasi Pelajar Indonesia dan juga menulis majalah asosiasi tersebut.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970, Abdurrahman Wahid pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Wahid ingin belajar di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena pendidikannya di Universitas Baghdad kurang diakui.Dari Belanda, Wahid pergi ke Jerman dan Perancis sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971.

Karir Awal
Gus Dur kembali ke Jakarta mengharapkan bahwa ia akan pergi ke luar negeri lagi untuk belajar di Universitas McGill di Kanada. Ia membuat dirinya sibuk dengan bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), organisasi yg terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat. LP3ES mendirikan majalah yang disebut Prisma dan Wahid menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Selain bekerja sebagai kontributor LP3ES, Wahid juga berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Pada saat itu, pesantren berusaha keras mendapatkan pendanaan dari pemerintah dengan cara mengadopsi kurikulum pemerintah. Wahid merasa prihatin dengan kondisi itu karena nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur akibat perubahan ini. Gus Dur juga prihatin dengan kemiskinan pesantren yang ia lihat. Pada waktu yang sama ketika mereka membujuk pesantren mengadopsi kurikulum pemerintah, pemerintah juga membujuk pesantren sebagai agen perubahan dan membantu pemerintah dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Wahid memilih batal belajar luar negeri dan lebih memilih mengembangkan pesantren.

Abdurrahman Wahid meneruskan karirnya sebagai jurnalis, menulis untuk majalah Tempo dan koran Kompas. Artikelnya diterima dengan baik dan ia mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan popularitas itu, ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar, membuat dia harus pulang-pergi antara Jakarta dan Jombang, tempat Wahid tinggal bersama keluarganya.

Meskipun memiliki karir yang sukses pada saat itu, Gus Dur masih merasa sulit hidup hanya dari satu sumber pencaharian dan ia bekerja untuk mendapatkan pendapatan tambahan dengan menjual kacang dan mengantarkan es untuk digunakan pada bisnis Es Lilin istrinya. Pada tahun 1974, Wahid mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di Pesantren Tambakberas dan segera mengembangkan reputasi baik. Satu tahun kemudian, Wahid menambah pekerjaannya dengan menjadi Guru Kitab Al Hikam.

Pada tahun 1977, Wahid bergabung ke Universitas Hasyim Asyari sebagai dekan Fakultas Praktek dan Kepercayaan Islam. Sekali lagi, Wahid mengungguli pekerjaannya dan Universitas ingin agar Wahid mengajar subyek tambahan seperti pedagogi, syariat Islam dan misiologi. Namun, kelebihannya menyebabkan beberapa ketidaksenangan dari sebagian kalangan universitas dan Wahid mendapat rintangan untuk mengajar subyek-subyek tersebut. Sementara menanggung semua beban tersebut, Wahid juga berpidato selama ramadhan di depan komunitas Muslim di Jombang.

KARIR DI NAHDLATUL ULAMA
Awal keterlibatan

Latar belakang keluarga Wahid segera berarti. Ia akan diminta untuk memainkan peran aktif dalam menjalankan NU. Permintaan ini berlawanan dengan aspirasi Gus Dur dalam menjadi intelektual publik dan ia dua kali menolak tawaran bergabung dengan Dewan Penasehat Agama NU. Namun, Wahid akhirnya bergabung dengan Dewan tersebut setelah kakeknya, Bisri Syansuri, memberinya tawaran ketiga. Karena mengambil pekerjaan ini, Wahid juga memilih untuk pindah dari Jombang ke Jakarta dan menetap di sana. Sebagai anggota Dewan Penasehat Agama, Wahid memimpin dirinya sebagai reforman NU.

Pada saat itu, Abdurrahman Wahid juga mendapat pengalaman politik pertamanya. Pada pemilihan umum legislatif 1982, Wahid berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebuah Partai Islam yang dibentuk sebagai hasil gabungan 4 partai Islam termasuk NU. Wahid menyebut bahwa Pemerintah mengganggu kampanye PPP dengan menangkap orang seperti dirinya. Namun, Wahid selalu berhasil lepas karena memiliki hubungan dengan orang penting seperti Jendral Benny Moerdani.

Mereformasi NU

Pada saat itu, banyak orang yang memandang NU sebagai organisasi dalam keadaan stagnasi/terhenti. Setelah berdiskusi, Dewan Penasehat Agama akhirnya membentuk Tim Tujuh (yang termasuk Wahid) untuk mengerjakan isu reformasi dan membantu menghidupkan kembali NU. Reformasi dalam organisasi termasuk perubahan keketuaan. Pada 2 Mei 1982, pejabat-pejabat tinggi NU bertemu dengan Ketua NU Idham Chalid dan meminta agar ia mengundurkan diri. Idham, yang telah memandu NU pada era transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto awalnya melawan, tetapi akhirnya mundur karena tekanan. Pada 6 Mei 1982, Wahid mendengar pilihan Idham untuk mundur dan menemuinya, lalu ia berkata bahwa permintaan mundur tidak konstitusionil. Dengan himbauan Wahid, Idham membatalkan kemundurannya dan Wahid bersama dengan Tim Tujuh dapat menegosiasikan persetujuan antara Idham dan orang yang meminta kemundurannya.

Pada tahun 1983, Soeharto dipilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan ke-4 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan mulai mengambil langkah untuk menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Dari Juni 1983 hingga Oktober 1983, Wahid menjadi bagian dari kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respon NU terhadap isu tersebut. Wahid berkonsultasi dengan bacaan seperti Quran dan Sunnah untuk pembenaran dan akhirnya, pada Oktober 1983, ia menyimpulkan bahwa NU harus menerima Pancasila sebagai Ideologi Negara. Untuk lebih menghidupkan kembali NU, Wahid juga mengundurkan diri dari PPP dan partai politik. Hal ini dilakukan sehingga NU dapat fokus dalam masalah sosial daripada terhambat dengan terlibat dalam politik.

Terpilih sebagai ketua dan masa jabatan pertama

Reformasi Wahid membuatnya sangat populer di kalangan NU. Pada saat Musyawarah Nasional 1984, banyak orang yang mulai menyatakan keinginan mereka untuk menominasikan Wahid sebagai ketua baru NU. Wahid menerima nominasi ini dengan syarat ia mendapatkan wewenang penuh untuk memilih para pengurus yang akan bekerja di bawahnya. Wahid terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Musyawarah Nasional tersebut. Namun demikian, persyaratannya untuk dapat memilih sendiri para pengurus di bawahnya tidak terpenuhi. Pada hari terakhir Munas, daftar anggota Wahid sedang dibahas persetujuannya oleh para pejabat tinggu NU termasuk Ketua PBNU sebelumnya, Idham Chalid. Wahid sebelumnya telah memberikan sebuah daftar kepada Panitia Munas yang sedianya akan diumumkan hari itu. Namun demikian, Panitia Munas, yang bertentangan dengan Idham, mengumumkan sebuah daftar yang sama sekali berbeda kepada para peserta Munas.

Terpilihnya Gus Dur dilihat positif oleh Suharto dan rezim Orde Baru. Penerimaan Wahid terhadap Pancasila bersamaan dengan citra moderatnya menjadikannya disukai oleh pejabat pemerintahan. Pada tahun 1985, Suharto menjadikan Gus Dur indoktrinator Pancasila.Pada tahun 1987, Abdurrahman Wahid menunjukan dukungan lebih lanjut terhadap rezim tersebut dengan mengkritik PPP dalam pemilihan umum legislatif 1987 dan memperkuat Partai Golkar Suharto. Ia kemudian menjadi anggota MPR mewakili Golkar. Meskipun ia disukai oleh rezim, Wahid mengkritik pemerintah karena proyek Waduk Kedung Ombo yang didanai oleh Bank Dunia.Hal ini merenggangkan hubungan Wahid dengan pemerintah, namun saat itu Suharto masih mendapat dukungan politik dari NU.

Selama masa jabatan pertamanya, Gus Dur fokus dalam mereformasi sistem pendidikan pesantren dan berhasil meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren sehingga dapat menandingi sekolah sekular.Pada tahun 1987, Gus Dur juga mendirikan kelompok belajar di Probolinggo, Jawa Timur untuk menyediakan forum individu sependirian dalam NU untuk mendiskusikan dan menyediakan interpretasi teks Muslim.Gus Dur pernah pula menghadapi kritik bahwa ia mengharapkan mengubah salam Muslim “assalamualaikum” menjadi salam sekular “selamat pagi”.

Masa jabatan kedua dan melawan Orde Baru

Wahid terpilih kembali untuk masa jabatan kedua Ketua NU pada Musyawarah Nasional 1989. Pada saat itu, Soeharto, yang terlibat dalam pertempuran politik dengan ABRI, mulai menarik simpati Muslim untuk mendapat dukungan mereka. Pada Desember 1990, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dibentuk untuk menarik hati Muslim Intelektual. Organisasi ini didukung oleh Soeharto, diketuai oleh Baharuddin Jusuf Habibie dan di dalamnya terdapat intelektual Muslim seperti Amien Rais dan Nurcholish Madjid sebagai anggota. Pada tahun 1991, beberapa anggota ICMI meminta Gus Dur bergabung. Gus Dur menolak karena ia mengira ICMI mendukung sektarianisme dan akan membuat Soeharto tetap kuat.[26] Pada tahun 1991, Wahid melawan ICMI dengan membentuk Forum Demokrasi, organisasi yang terdiri dari 45 intelektual dari berbagai komunitas religius dan sosial. Organisasi ini diperhitungkan oleh pemerintah dan pemerintah menghentikan pertemuan yang diadakan oleh Forum Demokrasi saat menjelang pemilihan umum legislatif 1992.

Pada Maret 1992, Gus Dur berencana mengadakan Musyawarah Besar untuk merayakan ulang tahun NU ke-66 dan mengulang pernyataan dukungan NU terhadap Pancasila. Wahid merencanakan acara itu dihadiri oleh paling sedikit satu juta anggota NU. Namun, Soeharto menghalangi acara tersebut, memerintahkan polisi untuk mengembalikan bus berisi anggota NU ketika mereka tiba di Jakarta. Akan tetapi, acara itu dihadiri oleh 200.000 orang. Setelah acara, Gus Dur mengirim surat protes kepada Soeharto menyatakan bahwa NU tidak diberi kesempatan menampilkan Islam yang terbuka, adil dan toleran.Selama masa jabatan keduanya sebagai ketua NU, ide liberal Gus Dur mulai mengubah banyak pendukungnya menjadi tidak setuju. Sebagai ketua, Gus Dur terus mendorong dialog antar agama dan bahkan menerima undangan mengunjungi Israel pada Oktober 1994.

Masa jabatan ketiga dan menuju reformasi

Menjelang Musyawarah Nasional 1994, Gus Dur menominasikan dirinya untuk masa jabatan ketiga. Mendengar hal itu, Soeharto ingin agar Wahid tidak terpilih. Pada minggu-minggu sebelum munas, pendukung Soeharto, seperti Habibie dan Harmoko berkampanye melawan terpilihnya kembali Gus Dur. Ketika musyawarah nasional diadakan, tempat pemilihan dijaga ketat oleh ABRI dalam tindakan intimidasi.Terdapat juga usaha menyuap anggota NU untuk tidak memilihnya. Namun, Gus Dur tetap terpilih sebagai ketua NU untuk masa jabatan ketiga. Selama masa ini, Gus Dur memulai aliansi politik dengan Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Megawati yang menggunakan nama ayahnya memiliki popularitas yang besar dan berencana tetap menekan rezim Soeharto. Wahid menasehati Megawati untuk berhati-hati dan menolak dipilih sebagai Presiden untuk Sidang Umum MPR 1998. Megawati mengacuhkannya dan harus membayar mahal ketika pada Juli 1996 markas PDInya diambil alih oleh pendukung Ketua PDI yang didukung pemerintah, Soerjadi.

Melihat apa yang terjadi terhadap Megawati, Gus Dur berpikir bahwa pilihan terbaiknya sekarang adalah mundur secara politik dengan mendukung pemerintah. Pada November 1996, Wahid dan Soeharto bertemu pertama kalinya sejak pemilihan kembali Gus Dur sebagai ketua NU dan beberapa bulan berikutnya diikuti dengan pertemuan dengan berbagai tokoh pemerintah yang pada tahun 1994 berusaha menghalangi pemilihan kembali Gus Dur.Pada saat yang sama, Gus Dur membiarkan pilihannya untuk melakukan reformasi tetap terbuka dan pada Desember 1996 bertemu dengan Amien Rais, anggota ICMI yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Juli 1997 merupakan awal dari Krisis Finansial Asia. Soeharto mulai kehilangan kendali atas situasi tersebut. Gus Dur didorong untuk melakukan reformasi dengan Megawati dan Amien, namun ia terkena stroke pada Januari 1998. Dari rumah sakit, Wahid melihat situasi terus memburuk dengan pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden dan protes mahasiswa yang menyebabkan terjadinya kerusuhan Mei 1998 setelah penembakan enam mahasiswa di Universitas Trisakti. Pada tanggal 19 Mei 1998, Gus Dur, bersama dengan delapan pemimpin penting dari komunitas Muslim, dipanggil ke kediaman Soeharto. Soeharto memberikan konsep Komite Reformasi yang ia usulkan. Sembilan pemimpin tersebut menolak untuk bergabung dengan Komite Reformasi. Gus Dur memiliki pendirian yang lebih moderat dengan Soeharto dan meminta demonstran berhenti untuk melihat apakah Soeharto akan menepati janjinya.Hal tersebut tidak disukai Amien, yang merupakan oposisi Soeharto yang paling kritis pada saat itu. Namun, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Wakil Presiden Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto.

Pembentukan PKB dan Pernyataan Ciganjur

Salah satu dampak jatuhnya Soeharto adalah pembentukan partai politik baru. Di bawah rezim Soeharto, hanya terdapat tiga pertai politik: Golkar, PPP dan PDI. Dengan jatuhnya Soeharto, partai-partai politik mulai terbentuk, dengan yang paling penting adalah Partai Amanat Nasional (PAN) bentukan Amien dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) bentukan Megawati. Pada Juni 1998, banyak orang dari komunitas NU meminta Gus Dur membentuk partai politik baru. Ia tidak langsung mengimplementasikan ide tersebut. Namun pada Juli 1998 Gus Dur mulai menanggapi ide tersebut karena mendirikan partai politik merupakan satu-satunya cara untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum. Wahid menyetujui pembentukan PKB dan menjadi Ketua Dewan Penasehat dengan Matori Abdul Djalil sebagai ketua partai. Meskipun partai tersebut didominasi anggota NU, Gus Dur menyatakan bahwa partai tersebut terbuka untuk semua orang.

Pada November 1998, dalam pertemuan di Ciganjur, Gus Dur, bersama dengan Megawati, Amien, dan Sultan Hamengkubuwono X kembali menyatakan komitmen mereka untuk reformasi. Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden.

Pemilu 1999 dan Sidang Umum MPR

Pada Juni 1999, partai PKB ikut serta dalam arena pemilu legislatif. PKB memenangkan 12% suara dengan PDI-P memenangkan 33% suara. Dengan kemenangan partainya, Megawati memperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada Sidang Umum MPR. Namun, PDI-P tidak memiliki mayoritas penuh, sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada Juli, Amien Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai Muslim.[32] Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDI-P mulai berubah.

Pada 7 Oktober 1999, Amien dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden.Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Beberapa saat kemudian, Akbar Tanjung, ketua Golkar dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara.

Tidak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan jendral Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada 21 Oktober 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Haz dari PPP.

MASA KEPRESIDENAN
1999
Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik: PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK). Non-partisan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup.

Pada November 1999, Wahid mengunjungi negara-negara anggota ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu, pada bulan Desember, ia mengunjungi Republik Rakyat Cina.

Setelah satu bulan berada dalam Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan (Menko Taskin) Hamzah Haz mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Muncul dugaan bahwa pengunduran dirinya diakibatkan karena Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melakukan korupsi selama ia masih berada di Amerika Serikat.Beberapa menduga bahwa pengunduran diri Hamzah Haz diakibatkan karena ketidaksenangannya atas pendekatan Gus Dur dengan Israel.

Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.

2000
Abdurrahman Wahid di Forum Ekonomi Dunia tahun 2000.

Pada Januari 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri lainnya ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Pada Februari, Wahid melakukan perjalanan luar negeri ke Eropa lainnya dengan mengunjungi Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjungi India, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timor Leste. Di bulan April, Wahid mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77, sebelum kembali melewati Kota Meksiko dan Hong Kong. Pada bulan Juni, Wahid sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, dan Perancis dengan Iran, Pakistan, dan Mesir sebagai tambahan baru ke dalam daftar negara-negara yang dikunjunginya.

Ketika Gus Dur berkelana ke Eropa pada bulan Februari, ia mulai meminta Jendral Wiranto mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap rencana reformasi militer dan juga karena tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur terhadap Wiranto.

Ketika Gus Dur kembali ke Jakarta, Wiranto berbicara dengannya dan berhasil meyakinkan Gus Dur agar tidak menggantikannya. Namun, Gus Dur kemudian mengubah pikirannya dan memintanya mundur. Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasan yang diberikan Wahid adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat.Hal ini memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar dan PDI-P.

Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM hingga awal tahun 2001, saat kedua penandatangan akan melanggar persetujuan.[42] Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut.

Ia juga berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia.Isu ini diangkat dalam pidato Ribbhi Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, kepada parlemen Palestina tahun 2000. Isu lain yang muncul adalah keanggotaan Gus Dur pada Yayasan Shimon Peres. Baik Gus Dur dan menteri luar negerinya Alwi Shihab menentang penggambaran Presiden Indonesia yang tidak tepat, dan Alwi meminta agar Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, diganti.

Dalam usaha mereformasi militer dan mengeluarkan militer dari ruang sosial-politik, Gus Dur menemukan sekutu, yaitu Agus Wirahadikusumah, yang diangkatnya menjadi Panglima Kostrad pada bulan Maret. Pada Juli 2000, Agus mulai membuka skandal yang melibatkan Dharma Putra, yayasan yang memiliki hubungan dengan Kostrad. Melalui Megawati, anggota TNI mulai menekan Wahid untuk mencopot jabatan Agus. Gus Dur mengikuti tekanan tersebut, tetapi berencana menunjuk Agus sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Petinggi TNI merespon dengan mengancam untuk pensiun, sehingga Gus Dur kembali harus menurut pada tekanan.

Hubungan Gus Dur dengan TNI semakin memburuk ketika Laskar Jihad tiba di Maluku dan dipersenjatai oleh TNI. Laskar Jihad pergi ke Maluku untuk membantu orang Muslim dalam konflik dengan orang Kristen. Wahid meminta TNI menghentikan aksi Laskar Jihad, namun mereka tetap berhasil mencapai Maluku dan dipersenjatai oleh senjata TNI.

Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan Bruneigate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (BULOG) melaporkan bahwa $4 juta menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang.[48] Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Buloggate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Bruneigate.

Sidang Umum MPR 2000 hampir tiba, popularitas Gus Dur masih tinggi. Sekutu Wahid seperti Megawati, Akbar dan Amien masih mendukungnya meskipun terjadi berbagai skandal dan pencopotan menteri. Pada Sidang Umum MPR, pidato Gus Dur diterima oleh mayoritas anggota MPR. Selama pidato, Wahid menyadari kelemahannya sebagai pemimpin dan menyatakan ia akan mewakilkan sebagian tugas.Anggota MPR setuju dan mengusulkan agar Megawati menerima tugas tersebut. Pada awalnya MPR berencana menerapkan usulan ini sebagai TAP MPR, akan tetapi Keputusan Presiden dianggap sudah cukup. Pada 23 Agustus, Gus Dur mengumumkan kabinet baru meskipun Megawati ingin pengumuman ditunda. Megawati menunjukan ketidaksenangannya dengan tidak hadir pada pengumuman kabinet. Kabinet baru lebih kecil dan meliputi lebih banyak non-partisan. Tidak terdapat anggota Golkar dalam kabinet baru Gus Dur.

Pada September, Gus Dur menyatakan darurat militer di Maluku karena kondisi di sana semakin memburuk. Pada saat itu semakin jelas bahwa Laskar Jihad didukung oleh anggota TNI dan juga kemungkinan didanai oleh Fuad Bawazier, menteri keuangan terakhir Soeharto. Pada bulan yang sama, bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat. Gus Dur memperbolehkan bendera bintang kejora dikibarkan asalkan berada di bawah bendera Indonesia.Ia dikritik oleh Megawati dan Akbar karena hal ini. Pada 24 Desember 2000, terjadi serangan bom terhadap gereja-gereja di Jakarta dan delapan kota lainnya di seluruh Indonesia.

Pada akhir tahun 2000, terdapat banyak elit politik yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang yang paling menunjukan kekecewaannya adalah Amien. Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden tahun lalu. Amien juga berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk merenggangkan otot politik mereka. Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar menunggu pemilihan umum legislatif tahun 2004. Pada akhir November, 151 DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur.

2001 dan akhir kekuasaan

Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina (Imlek) menjadi hari libur opsional.Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Gus Dur lalu mengunjungi Afrika Utara dan juga Arab Saudi untuk naik haji.Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia.

Pada pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk kedalam anarkisme. Ia lalu mengusulkan pembubaran DPR jika hal tersebut terjadi.Pertempuan tersebut menambah gerakan anti-Wahid. Pada 1 Februari, DPR bertemu untuk mengeluarkan nota terhadap Gus Dur. Nota tersebut berisi diadakannya Sidang Khusus MPR dimana pemakzulan Presiden dapat dilakukan. Anggota PKB hanya bisa walk out dalam menanggapi hal ini. Nota ini juga menimbulkan protes di antara NU. Di Jawa Timur, anggota NU melakukan protes di sekitar kantor regional Golkar. Di Jakarta, oposisi Gus Dur turun menuduhnya mendorong protes tersebut. Gus Dur membantah dan pergi untuk berbicara dengan demonstran di Pasuruan. Namun, demonstran NU terus menunjukan dukungan mereka kepada Gus Dur dan pada bulan April mengumumkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan Gus Dur sebagai presiden hingga mati.

Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan disiden pada kabinetnya. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra dicopot dari kabinet karena ia mengumumkan permintaan agar Gus Dur mundur.Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail juga dicopot dengan alasan berbeda visi dengan Presiden, berlawanan dalam pengambilan kebijakan, dan diangap tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan,yang pada saat itu massanya ikut dalam aksi menuntut Gus Dur mundur. Dalam menanggapi hal ini, Megawati mulai menjaga jarak dan tidak hadir dalam inagurasi penggantian menteri. Pada 30 April, DPR mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakannya Sidang Istimewa MPR pada 1 Agustus.

Gus Dur mulai putus asa dan meminta Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta empat menteri lainnya dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juli 2009.Akhirnya pada 20 Juli, Amien Rais menyatakan bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan.[59]. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekrit yang berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri. Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari, namun akhirnya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan.

Penghargaan

Pada tahun 1993, Gus Dur menerima Ramon Magsaysay Award, sebuah penghargaan yang cukup prestisius untuk kategori Community Leadership.
Wahid ditahbiskan sebagai “Bapak Tionghoa” oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang di Kelenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok, yang selama ini dikenal sebagai kawasan Pecinan pada tanggal 10 Maret 2004.

Pada 11 Agustus 2006, Gadis Arivia dan Gus Dur mendapatkan Tasrif Award-AJI sebagai Pejuang Kebebasan Pers 2006.Penghargaan ini diberikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Gus Dur dan Gadis dinilai memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan berekpresi, persamaan hak, semangat keberagaman, dan demokrasi di Indonesia. Gus Dur dan Gadis dipilih oleh dewan juri yang terdiri dari budayawan Butet Kertaradjasa, pemimpin redaksi The Jakarta Post Endy Bayuni, dan Ketua Komisi Nasional Perempuan Chandra Kirana. Mereka berhasil menyisihkan 23 kandidat lain. Penghargaan Tasrif Award bagi Gus Dur menuai protes dari para wartawan yang hadir dalam acara jumpa pers itu.Seorang wartawan mengatakan bahwa hanya karena upaya Gus Dur menentang RUU Anti Pornoaksi dan Pornografi, ia menerima penghargaan tersebut. Sementara wartawan lain seperti Ati Nurbaiti, mantan Ketua Umum AJI Indonesia dan wartawan The Jakarta Post membantah dan mempertanyakan hubungan perjuangan Wahid menentang RUU APP dengan kebebasan pers.

Ia mendapat penghargaan dari Simon Wiethemthal Center, sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan Hak Asasi Manusia. Wahid mendapat penghargaan tersebut karena menurut mereka ia merupakan salah satu tokoh yang peduli terhadap persoalan HAM.Gus Dur memperoleh penghargaan dari Mebal Valor yang berkantor di Los Angeles karena Wahid dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas, salah satunya dalam membela umat beragama Konghucu di Indonesia dalam memperoleh hak-haknya yang sempat terpasung selama era orde baru.Wahid juga memperoleh penghargaan dari Universitas Temple. Namanya diabadikan sebagai nama kelompok studi Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Study.

Doktor kehormatan

Gusdur juga banyak memperoleh gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dari berbagai lebaga pendidikan:

* Doktor Kehormatan bidang Filsafat Hukum dari Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand (2000)
* Doktor Kehormatan dari Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand (2000)
* Doktor Kehormatan bidang Ilmu Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi dan Manajemen, dan Ilmu Humaniora dari Pantheon Universitas Sorbonne, Paris, Prancis (2000)
* Doktor Kehormatan dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand (2000)
* Doktor Kehormatan dari Universitas Twente, Belanda (2000)
* Doktor Kehormatan dari Universitas Jawaharlal Nehru, India (2000)
* Doktor Kehormatan dari Universitas Soka Gakkai, Tokyo, Jepang (2002)
* Doktor Kehormatan bidang Kemanusiaan dari Universitas Netanya, Israel (2003)
* Doktor Kehormatan bidang Hukum dari Universitas Konkuk, Seoul, Korea Selatan (2003)
* Doktor Kehormatan dari Universitas Sun Moon, Seoul, Korea Selatan (2003)

Source : http://beritafenomenal.wordpress.com

Slamet Effendy Yusuf

Lahir Purwokerto, Jawa Tengah, 12 Januari 1948 Istri : Dra. Siti Aniroh Anak: Lulu Diany Zuhdiyya, Syarief Hidayatullah Az-Zaky, Ridlo Mohammad Fahmi Ayah: KH. Yusuf Azhari
Ibu: Hj. Umi Kulsum

Pendidikan :
S1 Fakultas Syarah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
S2 Pasca Sarjana Universitas Indonesia Bidang Politik.

Organisasi/Karir :
Ketua Anak Cabang IPNU Kecamatan Ajibarang
Anggota Front Pancasila/Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapu, KAPPI Purwokerto
Ketua Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta ( 1973-1975 )
Ketua PMII Cabang Yogyakarta (1972-1973)
Ketua Umum GP Ansor dua periode (1985-1995)
Ketua Departemen Pemuda DPP Golkar (1988-1993)
Pemimpin Redaksi Majalah ARENA (1975-1978)
Wartawan harian umum Pelita (1977-1998)
Ikut mendirikan dan memimpin majalah Forum Keadilan (1989}
Anggota MPR-RI ( 1988-1993)
Anggota DPR-RI sejak 1992
Ketua Yayasan Islam Duta Yumika, Purwokerto
Ketua Yayasan Pendidikan Fajar Dunia, Jakarta

Karya Tulis :
-Reformasi Konstitusi Perubahan Pertama UUD 1945
-Dinamika Kaum Santri
-Pendidikan Kependudukan untuk Pesantren, dll.

Pelaku dalam Beberapa Perubahan

Politisi berwawasan kebangsaan ini sangat sering berada pada momen perubahan yang sangat penting dan dahsyat. Ia seorang yang berperan penting dalam konvensi calon presiden dari Partai Golkar, suatu inovasi dalam dunia politik Indonesia. Mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Anshor ini, sesungguhnya adalah konseptor sejati kembalinya Nahdlatul Ulama ke Khittoh 1926.

Saat mahasiswa, ia menjadi juru bicara memperjuangkan agar PMII, menjadi organisasi yang independen dari struktur Partai NU. Kemudian, sebagai Wakil Ketua Panitia Ad-Hoc (PAH) I Badan Pekerja MPR aktif mempersiapkan perubahan UUD 1945.

Tokoh muda yang sering berperan dalam perubahan ini, sungguh punya andil dalam kembalinya NU ke Khittoh 1926. Pada awal tahun 80-an, tokoh-tokoh muda NU, mendorong agar NU mengambil langkah untuk keluar dari partai politik (Partai Persatuan Pembangunan). Agar NU kembali ke Khittoh 1926. Karena selama masih terlibat dengan politik, segala enerjinya terserap ke arah itu. Padahal hakekatnya NU didirikan adalah untuk mengurus hal-hal keagamaan, pendidikan, dakwah, sosial dan perekonomian. Sehingga pada tahun 1983 mereka merumuskan strategi pembaruan NU melalui tema Kembali ke Kkhittoh Nahdlatul Ulama.

Ketika itu, ia termasuk orang yang membidani konsep tersebut di kelompok G yaitu sebuah kelompok yang sering berkumpul di sebuah gang bernama Gang G di Mampang, Jakarta Selatan. Kelompok inilah sebagai motor pergerakan perubahan di NU saat itu, ungkap si “anak nakal” semasa remaja ini, dalam percakapannya dengan wartawan Tokoh Indonesia DotCom, di ruang kerjanya, Senin, 25 November 2002. (Tokoh Indonesia DotCom juga mewawancarai tokoh bersahaja ini pada Senin 21 Juli 2003).

Kemudian pada tahun 1983 diadakan Munas Alim Ulama NU dilanjutkan dengan muktamar NU 1984, setahun kemudian . Dalam Munas maupun Muktamar itu, ia menjadi sekretaris komisi khittoh.Dengan sendirinya ia menjadi salah seorang perumus. Sesungguhnya persiapan rumusan itu dikerjakan oleh tim kecil dari Jakarta. Waktu itu yang ditugaskan adalah Abdurahman Wahid untuk menyiapkan naskah.

Tetapi karena sibuk, Slamet atas permintaan Almarhum Dr.Fahmi Saifuddin menyusun naskah Khittoh NU. Ia mengerjakannya malam itu juga. Paginya ia menyerahkan naskah tersebut ke Fahmi dengan pesan agar dibaca dulu oleh Abdurrahman Wahid sebelum diperbanyak. Ketika ia ketemu Gus Dur, ia tanya sudah membaca naskah itu, dijawabnya sudah. “Sudah baik kok Mas”, kata Gus Dur.

Peran Slamet diakui sendiri oleh Abdurrahman Wahid . Antara lain dalam pidatonya di stadion Widodo, Purwokerto, tahun 1985 seusai Muktamar NU. Di depan massa, Gus Dur secara jujur mengatakan, bahwa banyak orang mengira yang menyusun dan membidani Khittoh NU adalah dirinya. Padahal, katanya, bidannya adalah orang Purwokerto. Maksudnya yaitu Slamet Effendy Jusuf.

Hal serupa pernah dikemukakan Gus Dur di depan Menteri Agama Munawir Sjadzali di rumah Gus Dur (waktu itu masih di Cilandak) selesai Muktamar. Sambil menunjuk Slamet, Gus Dur bilang: “Pak Munawir, sebenarnya ini ibarat kerbau punya susu, tapi sapi punya nama. Mas Slamet yang nyusun orang-orang mengira saya.” Maka tak berlebihan ketika Majalah Aula, sebuah majalah NU di Jawa Timur, mengungkapkannya dalam artikel berjudul “Slamet Effendy Yusuf, Konseptor Sejati Khittoh”.

Sebelumnya, sebagai Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, pada tahun 1972, ia ikut memotori perubahan agar PMII independen dari Partai NU. Begitu pula dalam mempersiapkan perubahan UUD 1945, ia aktif sebagai Wakil Panitia Ad-Hoc (PAH) I Badan Pekerja MPR.

Ia memang seorang pelaku dalam beberapa perubahan. Terakhir, sebagai Ketua Pelaksana Harian Panitia Konvensi Nasional Partai Golkar, ia berperan dalam sebuah terobosan baru penyeleksian calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golkar.
Kini, ia sedang mempersiapkan sebuah buku yang berjudul “Ikut dalam Perubahan.” Sebelumnya ia sudah menulis beberapa buku bersama sahabat-sahabatnya. Antara lain:buku “Reformasi Konstitusi, Perubahan Pertama UUD 1945″ yang disusun bersama Umar Basalim, diterbitkan tahun 2000 dan buku “Dinamika Kaum Santri” yang disusun bersama Ichwan Sjam dan Masdar F.Mas’udi, diterbitkan oleh penerbit Rajawali, tahun 1983.

Ketua DPP Partai Golkar ini, dikenal sebagai seorang politisi yang berjiwa kebangsaan. Ketika direkrut menjadi anggota Golkar, sebuah majalah di luar negeri, Asia Week, menyebutnya sebagai seorang yang mempunyai wawasan kebangsaan yang kental, memiliki sifat yang tidak eksklusif, kendati lahir dari kalangan santri dan pemimpin muda Islam.

Semasa menjabat Ketua Umum Pemuda Ansor, ia memang sering mengadakan kerja sama atau acara-acara bersama dengan organisasi kepemudaan agama lain, Katolik, Budha, Protestan dan Hindu. Sebagai contoh, ketika Pemuda Ansor mengadakan acara yang bernama Kemah Pemuda Untuk Kebangsaan. Acara itu diikuti berbagai organisasi kepemudaan dari berbagai agama. Saat itu ia membuat kebijaksanaan, dalam setiap tenda harus terdiri dari anggota berbagai agama. Hal itu dilaksanakan dengan baik. Menimbulkan saling pengertian.
Jadi pernah ketika menjelang subuh, yang Kristen membangunkan dan mengingatkan yang Islam untuk sembahyang Subuh. Kemudian ketika hari Minggu, yang Islam mengingatkan yang Kristen untuk kebaktian. Sehingga di situ setiap orang belajar untuk menghormati bahkan mendorong penganut agama lain untuk melaksanakan ajaran agamanya.

Santri Cinta Tanah Air Mantan Ketua Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta ini, dilahirkan di sebuah desa kecil, Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ia anak pertama dari 4 bersaudara, tapi ia juga anak kedua dari 5 bersaudara, karena ayahnya sebelum beristri ibundanya, pernah beristri di Cirebon.

Tanggal lahirnya tidak diketahui pasti. Sebab, pada masa itu, masa perjuangan kemerdekaan dan ayahnya, KH Yusuf Azhari, sedang dalam pengejaran tentara kolonial Belanda. Slamet kecil bersama ibunya, Hj. Umi Kulsum harus diungsikan ke Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon. Sementara ayahnya tetap bergerilya di daerah sekitar Banyumas bersama pejuang kemerdekaan lainnya. Namun bila dilihat dari sejarah itu, tentara Belanda memasuki Banyumas sekitar tahun 1949, maka ketika dalam ijazah diperlukan tanggal lahir, ia ngarang saja, bahwa hari lahirnya tanggal 12 Januari 1948.

Ia masuk Sekolah Rakyat tahun 1957, karena ia ditolak ”dianggap masih terlalu kecil” ketika kakeknya mendaftarkan dirinya pada tahun 1956. Karena tidak adanya kepastian itu, ia sendiri tidak pernah merayakan hari kelahirannya. Orangtuanya hanya ingat anaknya lahir hari Selasa Kliwon, hari yang “wingit” bagi orang Jawa.

Mantan Ketua Umum DPP Gerakan Pemuda Ansor dua periode ini dibesarkan dalam kelangan santri. Ayahnya, seorang kiai dan semasa perjuangan kemerdekaan sempat ikut sebagai pejuang laskar Hizbullah/Sabilillah. Keluarga ini mengalami kesulitan pada awal tahun 50-an. Terutama karena di laskar terjadi perbedaan visi antara ayahnya dan teman-temannya. Sebagian teman-temannya ayahnya memilih menjadi gerombolan, DI/TII. Sedangkan ayahnya memilih ikut Republik Indonesia.

Ayahnya mempunyai keyakinan, Islam di Indonesia hanya bisa dikembangkan dalam wadah negara yang bersatu dan merdeka sebagaimana diperjuangkan bersama-sama seluruh rakyat. Slamet kecil sangat menghayati situasi sulit tahun lima puluhan ketika rumahnya dipakai menginap orang-orang yang takut menjadi sasaran gerombolan, termasuk untuk persinggahan TNI , sementara terkadang bekas teman-temannya yang takut diburu TNI karena dicurigai DI, sering berlindung di rumahnya.

Namun sejak tahun 1950, setelah Indonesia kembali memperoleh pengakuan kedaulatan, ayahnya kembali menjadi Kiai, guru ngaji, bergerak dilingkungan NU. Ayahnya dikenal sebagai seorang yang liberal, temannya terdiri dari berbagai kelompok, dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh politik tingkat kampung, kecamatan, atau kabupaten.

Satu hal yang terus diturunkan ayahnya kepada anak-anaknya adalah cinta tanah air sebagai bagian dari keimanan seorang Islam. Ayahnya selalu mencontohkan tokoh-tokoh daerah tersebut yang menonjol seperti Sudirman, Saifuddin Zuhri, Kiai Muslih sebagai orang-orang yang sangat setia kepada Republik karena landasan cinta tanah air yang berakar dari iman.

Ayahnya juga memberi contoh agar orang hidup sadar kebersamaan. Tidak eksklusif. Selalu diajarkan keluasan wawasan, dan pergaulan. Ayahnya mencontohkan pergaulan dengan tokoh-tokoh Masjumi, PNI, Muhamadiyah, orang-orang pemerintah, bahkan dengan kiai-kiai yang dicurigai ikut memberontak.

Mungkin karena pegaulan yang luas, ayahnya termasuk liberal pula dalam mendidik putra-putrinya. Sekalipun hidup di lingkungan keluarga Kiai , orang tuanya tidak menanamkan sikap “sam’an wa tho’atan (dengar dan taati) yang biasanya berkembang di kalangan pesantren secara membabi buta. Anak-anaknya tidak dilarang mempertanyakan dan mendebat apa yang dianggap doktrin sekalipun.

Sebagai orang NU, selain berlangganan suratkabar NU, Duta Masyarakat, ayahnya juga sering membeli Koran Abadi (milik Masjumi) dan Suluh Indonesia/Suluh Marhaen (milik PNI), maupun majalah Pembela Islam dan Al-Muslimun yang diterbitkan oleh Persatuan Islam (Persis), organisasi yang dalam banyak hal berbeda pandangan mengenai masalah-masalah agama dengan NU.

Bacaan-bacaan tersebut tentu ikut mempengaruhi proses pertumbuhan Ketua Yayasan Islam Fajar Dunia ini. Selain itu, kedua orangtuanya mengajarkan agar seseorang dalam meyakini kebenaran yang dianutnya, tidak boleh menafikan kebenaran yang dipeluk orang lain. Bahkan jika diperlukan, orang harus berani memikirkan ulang pendiriannya, jika ada hujjah (argumentasi) yang lebih baik dan kuat.

Orangtuanya selalu mengatakan, “kamu harus yakin kebenaran yang kita anut. Tetapi kamu tidak boleh meyakini bahwa kebenaran-kebenaran itu mesti milik kita saja. Jangan-jangan kebenaran itu berada di tempat orang lain.” Jadi, ia dan saudara-saudaranya tidak pernah diajarkan untuk menyalahkan orang lain. Ayahnya memang dikenal sebagai seorang yang paling toleran dengan paham orang lain. Namun ayahnya akan menjadi keras apabila ada paham pihak lain yang menyalahkan pahamnya secara apriori.

Jika ada orang yang mulai menyalah-nyalahkan orang lain, ayahnya selalu katakan, “selesaikan dulu ngajinya supaya tahu mana yang benar dan salah.” Sebab menurut ayahnya, orang yang demikian itu ngajinya pas-pasan atau ilmu agamanya tanggung. Berbeda dengan orang yang berwawasan luas akan tahu permasalahan dengan benar. Tidak mudah menyalahkan orang lain, apalagi menuduh sesat.

Kendati orangtuanya tidak pernah secara formal aktif dalam organisasi politik, hanya aktif dalam lembaga pendidikan, yang belakangan mengasuh Ma’had Tahfidzul Qur’an di Desa Lesmana Ajibarang, Purwokerto, namun suasana pergaulan ayahnya dan dialog di rumah ikut mempengaruhi minatnya terhadap politik. Sebab, ayahnya bersama tamu-tamu sering juga berbicara tentang masalah-masalah umat Islam, masayarakat, bangsa dan negara yang berkembang saat itu.

Sang Ayah memang dibesarkan dalam lingkungan madrasah dan pesantren. KH.Yusuf muda pernah tinggal di Mesir, Palestina dan Makkah. Dalam mengajarkan sesuatu kepada anak-anaknya selalu menggunakan media pengalamannya di sana. Jadi, ayahnya melihat desa tempat tinggal mereka sebagai bagian kecil dari dunia yang luas.

Apalagi ayahnya seorang penghafal Al-Qur’an. Sehingga selalu juga menggunakan cerita dalam Al-Qur’an untuk mendidik anak-anaknya. Seperti kisah-kisah Nabi, kisah tentang bangsa Rum, kisah tentang Ratu Saba dan sebagainya. Mengaji Al-Qur’an kepada ayahnya, adalah sebuah pengembaraan. Sebuah perjalanan. Penafsirannya tentang ayat Al Qur’an mendorong keingintahuan lebih lanjut. Tempat-tempat bersejarah yang banyak disebut oleh Al-Qur’an ia coba jelaskan. “Kamu kalau sudah besar harus pergi ke sana”, sering diucapkan ayahnya. Dikutipnya ayat yang menyuruh orang untuk berjalan di muka bumi untuk melihat perbuatan manusia, yang baik maupun buruk.

Semua pengasuhan orang tuanya itu, meninggalkan tanda dan kesan mendalam dalam hidupnya. Sejak kecil, cita-citanya untuk melihat luasnya dunia itu telah tertanam dalam dirinya. Sekarang ini Slamet sudah mengunjungi semua benua, kecuali Antartika. Pada tahun 1957 ia masuk Sekolah Rakyat (SR), sekarang Sekolah Dasar (SD). Setahun sebelumnya ia sudah sampai menangis mohon kepada mbahnya agar mendaftarkannya ke SR. Mbahnya berupaya mengabulkan. Namun ia tetap ditolak, karena tangan kanannya belum dapat mencapai telinga kiri. Jadi, baru pada tahun 1957 ia diterima masuk SR dan lulus 1962.

Pada masa itu, guru-guru sudah memiliki orientasi politik masing-masing. Ada beberapa guru-guru yang aktivis PNI dan juga PKI. Namun komunikasi antara guru-guru dengan murid waktu itu sangat baik. Walaupun pada waktu itu ia dikenal sebagai anak nakal, iseng dengan teman-teman yang lain. Ia termasuk anak yang sering meneruma hukuman, disetrap.

Seperti, di hari pertama masuk sekolah, seorang murid perempuan duduk di depannya sudah menjadi obyek keisengannya. Mengetahui bangku yang diduduk temannya sudah berlepasan, ketika murid tersebut diminta ke depan kelas untuk berkenalan, sengaja diam-diam mengganjelnya dengan genteng. Keruan saja ketika duduk kembali, murid perempuan itu terjatuh. Lalu gurunya langsung tahu dia yang jahil. Ia distrap di hari pertama masuk sekolah. Namun walaupun demikian, ia merasa disayang guru-gurunya. Ia selalu menerima jika dihukum karena ia tahu itu semua akibat perbuatannya.

Setelah lulus SR, ia melanjutkan ke Madrasah Mualimin Al-Hidayah di Karang Suci, Purwokerto, yang berjenjang 6 tahun. Sebuah pendidikan setingkat SMP dan SMU. Lembaga pendidikan dari yayasan yang didirikan oleh 7 tokoh NU termasuk di dalamnya Ki Mukhlis pamannya.

Titisan Sang Ayah Pria yang bukan seorang politisi karbitan ini, sejak dari SR sudah aktif dalam organisasi, ekstrakurikuler. Ia ikut dalam kepanduan Ansor. Kemudian ketika di Madrasah Mualimin Al-Hidayah, ia juga aktif di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Lalu ketika kuliah, waktunya banyak digunakan untuk aktivitas di PMII dan Dewan Mahasiswa IAIN Jogjakarta. Sampai setelah selesai kuliah, aktif di Gerakan Pemuda Ansor, organisasi pemuda Nahdlatul Ulama.

Keaktifannya di IPNU, boleh dibilang tidak sengaja. Ketika masih kelas 2 madarasah, sekitar tahun 1964, secara tidak sengaja ia langsung menjadi ketua IPNU Kecamatan Ajibarang. Ketika itu, pagi-pagi, saat ia sedang di kebun, ada rombongan teman-temannya yang kebetulan lewat mau ke Ajibarang. Ia tanya, “hey, mau ke mana?” Mereka bilang mau pergi ke konferensi IPNU anak cabang Ajibarang. Lalu ia diajak. Kemudian ia pun ikut saja rombongan itu.

Sampai di sana, ternyata dalam konferensi, setiap orang yang hadir boleh bicara. Lalu ia pun ikut bicara. Ia bicara tentang pentingnya kepemimpinan di sebuah organisasi seperti IPNU, supaya maju. Setelah itu diadakan pemilihan ketua, eh ia yang terpilih. Padahal waktu itu ia menjadi anggota pun belum.

Kegiatan IPNU waktu itu masih di sekitar mempromosikan IPNU ke lingkungan madrasah-madrasah. Tapi juga termasuk kelas 6 SR sudah diajak bergabung. Jadi, ia selaku ketua, bersama teman-temannya dari Ajibarang, sering berangkat menjelang shalat subuh menelusuri desa. Pada subuh-subuh itu, mereka menggunakan obor menyeberangi sungai menuju desa lain yang cukup jauh. Kadang kala di jalan diselingi dengan shalat subuh. Saking jauhnya suatu desa yang dituju, mereka bisa sampai sekitar jam 8 pagi. Bahkan kalau ada undangan pengajian subuh, mereka harus berangkat lebih awal, malam hari.

Walaupun ia tergolong nakal dan aktif dalam organisasi, prestasi belajarnya sejak SR adalah terbaik. Prestasi ini tidak lepas dari peranan guru-guru pada waktu itu, yang benar-benar mendidik murid-muridnya. Salah satu gurunya, Pak Suwono, selalu ia kenang. Seorang guru yang keras dan galak, tetapi guru yang selalu mendorong murid-muridnya untuk belajar dan berkompetisi dengan sehat. Misalnya di dalam kelas dibentuk dua kelompok. Kemudian diberi kesempatan membuat soal. Lalu, setelah itu, soal ditukar. Setiap kelompok yang dapat menyelesaikan soal tersebut mendapat penghargaan.

Selain itu, Pak Suwono itu juga sering menuliskan soal di papan tulis, yang biasanya sangat sulit. Bagi setiap siswa yang mampu menjawabnya akan diperbolehkan pulang lebih dahulu. Sedangkan yang lain harus tinggal sampai jam setengah satu. Biasanya, si “anak nakal” ini dapat menyelesaikan lebih cepat. Namun kadang ia merasa tidak enak, lalu memberikan jawaban kepada teman-temannya yang lain. Tapi, Pak Suwono tetap mempersilakannya lebih duluan pulang. Karena Sang Guru tahu, ia mampu menjawabnya.

Dari guru, yang aktivis PNI, ini ia pertama memperoleh pinjaman buku “Indonesia Menggugat” pidato pembelaan Soekarno. “Saya tidak tahu mengapa saya yang baru lulus SR dipinjami buku seberat itu”, katanya mengenang. Selain Suwono, ia terus mengingat jasa Ibu Guru Suryani, orang PNI, yang pertama mengajarkan ia melek huruf di Klas 1 SR. Guru Sairin, yang pandai berceritera Si Pincang. Pak Guru Tarwan, orang yang kalau menyanyi lagu-lagu mars perjuangan sangat bersemangat, yang kemudian lama masuk tahanan karena dituduh PKI. Pak Guru Salip yang langganan Si Kuncung dan secara istimewa membolehkan Slamet membawa pulang majalah itu. Dan gurunya yang lain.
Otak encernya ia buktikan ketika mengakhiri sekolahnya di madrasah Mualimin Al-Hidayah, ia menjadi siswa teladan.

Pada saat di Madrasah Mualimin itu, ia juga banyak bergabung dalam pergerakan pelajar. Ikut demo-demo semasa peralihan pemerintahan dari orde lama ke orde baru yang menentang kekuasaan yang otoriter. Ia menjadi anggota KAPPI rayon kota Purwokerto. Di waktu-waktu luang, ia juga mendalami dunia seni, yang ia rasakan itu sebagai bakat. Ia malah pernah menulis naskah drama. Bahkan pernah guru Bahasa Indonesianya menggunakan naskah drama itu dalam pentas sekolah.

Selain menulis naskah drama, ia juga ikut dalam memainkan peran dalam pentas drama. Kegiatan seni ini, ia kerjakan sampai di tingkat dua perguruan tinggi. Setelah itu, karena terlalu sibuk dengan berbagai aktivitas organisasi, ia pun lupa menjadi seorang seniman. Selesai dari Madrasah Mualimin, ia sempat melanjutkan di Fakultas Tarbiyah di kotanya, hanya selama dua bulan. Kemudian ia pindah ke Jogja (1968) masuk Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga. Semasa kuliah itu, ia pun bergabung dalam PMII, masih organisasi NU. Sebenarnya ia juga sudah punya pikiran untuk bergabung ke organisasi lain yang bukan berbasiskan NU. Namun ia diwanti-wanti oleh teman dekatnya, yang sekarang menjadi istrinya, Dra. Siti Aniroh, untuk tidak masuk organisasi lain selain PMII. “Itu kan terusannya IPNU”, kata pacarnya.

Memang semasa mahasiswa, boleh dibilang secara total ia terjun dalam aktivitas kemahasiswaan. Sejak dari tukang pasang spanduk, pamflet, corat-coret tembok, membuat laihan-latihan, hingga memimpin demonstrasi.

Ketika tingkat dua, ia diangkat sebagai Ketua Komisariat PMII di Fakultas Syariah. Ketika masih Ketua Komisariat PMII Fakultas Syariah, ia menjadi juru bicara cabang Jogjakarta yang memperjuangkan agar PMII, sebagai gerakan mahasiswa, menjadi organisasi yang independen dari struktur Partai NU.

Argumentasinya, sebagai cendekiawan muda, mahasiswa dalam gagasan maupun gerakan tidak boleh didasarkan kepada pertimbangan kepentingan politik, tetapi harus dengan alasan moral, kebenaran dan keadilan serta berorientasi kepada kepentingan negara, bangsa dan kemanusiaan. Karena itu PMII seharusnya tidak menjadi onderbow partai politik.

Lalu dalam kesempatan itu ia menjadi salah seorang perumus Deklarasi Murnajati, yang mendeklarasikan PMII menjadi organisasi mahasiswa yang independen, lepas dari hegemoni Partai NU.

Kemudian, ia dipilih menjadi Ketua Cabang PMII Jogja (1972). Pada saat yang sama, ia juga ikut sebagai pengurus Senat Mahasiswa IAIN Fakultas Syariah. Lalu tak lama kemudian terpilih menjadi ketua Dewan Mahasiswa IAIN (1973-1975). Pada masa-masa ini adalah saat sulit baginya. Karena ia menjadi “langganan” polisi, dianggap sebagai aktivis pemberontak. Peristiwa demonstrasi mahasiswa 1973-1974, sempat membawanya ke Tahanan Corps Polisi Militer dan Rumah Penjara Wirogunan bersama-sama tokoh-tokoh mahasiswa dan dosen-dosen muda di Yogyakarta, seperti Firdaus Basuni, Anhar Gonggong, Yusuf Muhammad, Ali Muhtarom, Ashadi Siregar dan lain-lain.

Bahkan, ia pernah diciduk polisi dari rumahnya, ketika sedang pulang kampung menghadiri hajatan pernikahan adiknya. Ia dibawa ke Polres Banyumas dan ditahan selama 3 hari, karena dianggap mendalangi protes mahasiswa Fakultas Tarbiyah Sunan Kalijaga Cabang Purwokerto. Jadi, baginya “berhubungan” dengan polisi waktu itu, sebagai aktivis mahasiswa, sudah biasa.

Sewaktu pengadilan atas tokoh Malari, Hariman Siregar digelar, ia menjadi salah seorang saksi yang didatangkan ke Jakarta. Ia juga pernah merasakan menjadi orang yang dicekal oleh Kejaksaan Agung, tidak boleh ke luar negeri. Ketika itu ia gagal maenghadiri acara pemberian hadiah sebagai salah seorang juara penulis Radio Malaysia di Kuala Lumpur, karena di cekal.

Sebagai seorang mahasiswa daerah yang baru pertama kali ke luar negeri, tiba-tiba dicekal, tidak boleh ke luar negeri, ia tentu sangat kecewa. Ia pun mondar-mandir ke Kejaksaan Agung selama tiga hari, sampai akhirnya bertemu dengan Suhadibroto, Jaksa yang pernah memeriksanya pada Peristiwa Malari. Setelah itu, barulah pencekalannya dicabut. Ia pun akhirnya berangkat, walaupun sudah terlambat.

Namun dengan berbagai kegiatan semasa mahasiswa itu, ia masih bisa menyelesaikan kuliahnya di IAIN Jogja, dengan membawa ijazah. Kendati dalam proses mendapatkan ijazah itu, ada pengalaman yang membuatnya tersentak untuk tidak menggunakan ijazah untuk mecari kerja.

Ketika itu menjelang wisuda tingkat fakultas, ia diminta oleh teman-temannya dan fakultas untuk menyampaikan kata sambutan di acara wisuda mewakili wisudawan. Dalam sambutan itu, ia mengkritik berbagai keburukan akademis, kepemimpinan fakultas, kebebasan yang langka pada mahasiswa dan penyampaian materi perkualiahan yang tidak mengembangkan intelektual.

Lalu ketika penyerahan ijazah secara simbolik ia menjadi salah seorang wakil sarjana yang menerima ijazah di panggung. Mereka mendapatkan ijazah yang belum diberi cap fakultas, sehingga harus dikembalikan lagi. Ketika ijazah ia terima kembali, nilai judicium telah diubah dengan sengaja, yang kemungkinan sebagai akibat sambutannya ketika acara wisuda itu.

Lalu ia datang menghadap dekan dan meminta kepadanya untuk mengubah kembali nilai tersebut ke nilai sebenarnya. Setelah berdebat, dekan yang terpojok, bertanya dengan nada tinggi, “Oke, kamu mau apa, mau nilai berapa? Cum Laude?” Lalu ia jawab bahwa tidak ingin nilainya ditambah, tetapi juga tidak mau nilainya dikurangi. Ia menegaskan, hanya ingin nilai sebenarnya.

Kemudian ia mengatakan kepada dekannya, “Percaya sama saya Pak, kalau saya tidak akan hidup dari kertas yang Bapak tandatangani. Saya hanya ingin melaporkan kepada orangtua, bahwa saya sudah menyelesaikan kewajiban saya. Saya ke sini untuk meminta hak saya.” Ia tinggalkan ijazah itu di meja Pak Dekan. Akhirnya, kurang lebih satu bulan kemudian, ijazah tersebut dikirim kepadanya dengan nilai yang asli.

Senang Menulis

Berbagai aktivitasnya sejak SR sampai mahasiswa ditunjang juga oleh kesenangan dan kemampuannya menulis. Dimulai dengan mendirikan sebuah majalah pelajar stensilan (karena pada saat itu belum ada peralatan fotokopi dan peralatan cetak masih sangat mahal, pasti tidak terjangkau oleh pelajar madrasah itu), bernama “Nur Al-Hidayah”.

Bakat menulisnya diteruskan ketika ia melanjutkan studi di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Ia juga aktif menulis di beberapa suratkabar yang terbit di Jogjakarta, maupun di Jakarta, seperti Masa Kini, Eksponen, Harian Kami, Kompas, dan Sinar Harapan. Dan sempat pula menjadi penyiar Radio Mahasiswa IAIN (1970).

Bakat seninya masih sempat disalurkan ketika ia aktif menempeli dinding kantor Senat Mahasiswa dengan berbagai artikel budaya, puisi, cerpen, hingga makian kreatif terhadap situasi. Ia masih menulis naskah drama dan memainkannya, hingga 1971.

Tapi bakat seninya seperti terkubur setelah waktunya habis oleh aktivitas kemahasiswaan. Tetapi hasratnya sebagai penulis tetap dipeliharanya. Sewaktu Dewan Mahasiswa dibekukan oleh Komando Pemulihan dan Ketertiban (Kopkamtib), ia bersama teman-temannya merintis majalah bulanan mahasiswa Arena. Majalah itu bertahan cukup lama, dilanjutkan oleh mahasiswa sesudahnya.

Setelah menyelesaikan studi S1, tahun 1997, ia berangkat ke Jakarta dan bekerja sebagai wartawan di Harian Pelita yang waktu itu dipimpin oleh Barlianta Harahap. Profesi wartawan ini merupakan pilihan sejati karena selain di latar belakangi oleh bakatnya, ia melalui profesi kewartawanan ingin terus berkomunikasi, bersosialisasi, dan berdialog dengan berbagai kalangan, baik tokoh-tokoh mahasiswa, pemuda, masyarakat maupun tokoh politik.

Sementara aktif dalam profesi wartawan, pada tahun 1979, ia dipilih menjadi Wakil Sekjen Pucuk Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor. Setelah itu, pada kongres 1985 terpilih menjadi Ketua Umum Pucuk Pimpinan gerakan pemuda NU itu untuk periode 1985-1990. Setelah 5 tahun menjabat sebagai ketua umum, pada kongres 1990, ia pun terpilih lagi untuk kedua kalinya, hingga 1995.

Saat bekerja menjadi wartawan Pelita, ia lebih senang melakukan reportase kegiatan mahasiswa, pendidikan dan politik. Karena itu ia bergaul erat dengan tokoh-tokoh dewan mahasiswa maupun ormas kemahasiswaan/kepemudaan dan politik. Slamet berhenti menjadi wartawan Pelita pada tahun 1998, setelah sempat menjadi Wakil Pemimpin Redaksi/Wakil Pemimpin Umum.

Di samping itu, ia juga termasuk orang yang ikut membidani Majalah Forum Keadilan. Suatu ketika pada 1989, ia kembali bertemu dengan Suhardibroto di ruang kerja Jaksa Agung Sukarton Marmosudjono. Di situ, sudah ada Panda Nababan, Sutradara Gintings, dan Lukman Umar. Jaksa Agung meminta mereka merancang majalah hukum dan keadilan. Lahirlah majalah Forum Keadilan. Di majalah ini, ia sempat menjadi Wakil Pemimpin Redaksi dan Wakil Pemimpin Umum sebelum berhenti pada 1992, karena perpindahan manajemen.

Sebelumnya, ia juga pernah menjadi salah seorang pendiri dan Pemimpin Redaksi Warta NU, sebuah media untuk kalangan Nahdlatul Ulama. Juga sempat menjadi redaktur majalah Risalah Islamiyah, Risalah NU, Jurnal Kebudayaan dan Jurnal Pendidikan di era 80-an.

Masuk Golkar

Keputusan untuk meninggalkan profesi wartawan diambil bukan karena tidak cinta lagi pada dunia itu, tapi itu lebih karena kesibukannya sebagai politisi dan anggota DPR. Puncak komunikasi politik yang menghantarkannya menjadi anggota MPR, terutama ketika ia menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor sejak tahun 1985-1990/1990-1995. Dari sinilah ia memiliki banyak kenalan di kalangan elite politik, termasuk dari kalangan tokoh-tokoh Golkar.

Pada tahun 1987, menjelang Pemilu 1988, diadakan Rapat Pimpinan (Rapim) Golkar. Waktu itu ia turut diundang oleh Sekjen Golkar Sarwono Kusumaatmadja. Ketika itu salah satu ketuanya AE Manihuruk dan Ketua Umumnya Sudharmono. Saat mengikuti Rapim itu, ia sendiri belum terdaftar menjadi anggota Golkar. Sehingga Sarwono sendiri agak kaget kalau ia belum menjadi anggota Golkar.

Kemudian pada tahun 1988, diadakan Munas Golkar. Wahono terpilih menjadi Ketua Umum, dan Achmad Witoelar sebagai Sekjen. Ia sendiri, yang baru setahun masuk Golkar, langsung terpilih menjadi Ketua Departemen Pemuda DPP Golkar. Saat itu, gegerlah Golkar, karena ada orang yang datang dari komunitas bukan Golkar yang menjadi pengurus DPP. Selama 3 bulan media memuat polemik tentang dirinya, termasuk media asing. Menanggapi hal itu, dalam hati, ia mengatakan bahwa menjadi pengurus DPP Golkar bukan keinginannya, bukan hasil kasak kusuk dan lobynya.

Ketika itu, sebelum munas Golkar, ia menerima telepon dari Menteri Agama Munawir Sadzali yang meminta bertemu. Saat bertemu, Munawir mengajaknya untuk masuk dalam DPP Golkar. Ia pun menyatakan siap saja, asal jangan pengurus harian saja. Selain Munawir, ada juga orang-orang tertentu yang memintanya bergabung di DPP Golkar.

Namun pengangkatannya menjadi Ketua Departemen Pemuda DPP Golkar sempat diperdebatkan, khususnya oleh AMPI. Sampai-sampai diadakan Rapim AMPI untuk membahas masalah tersebut. Dalam Rapim tersebut dibuat sebuah resolusi untuk mengeluarkannya dari DPP Golkar. Ketika itu, Agung Laksono, Ketua Umum AMPI, menelponnya, bahwa ia harus menandatangani permintaan tersebut ke DPP Golkar. Ia bilang, “Ya tandatangani saja, saya masuk DPP juga bukan karena keinginan saya. Kita lihat saja nanti.” Slamet tidak pernah dikeluarkan dari DPP sampai 1993.

Tahun 1988 sampai tahun 1993, ia dipilih menjadi anggota MPR dari unsur pemuda sebagai utusan golongan. Bersamaan dengannya Ketua Umum PBNU KH. Abdurrahman Wahid juga masuk MPR sebagai utusan golongan. Ia dan Gus Dur memilih Fraksi Karya Pembangunan di MPR. Kemudian semenjak tahun 1993-1997 dan hingga sekarang, ia menjadi anggota DPR dari Golkar.

Politisi yang menyelesaikan program magister ilmu politik di Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada 2001 ini sempat tersingkir dari kepengurusan DPP Golkar 1993-1998. Tetapi ia kembali, malah menjadi salah seorang Ketua DPP Golkar, setelah berubah nama menjadi Partai Golkar dengan paradigma barunya, dipimpin oleh Akbar Tanjung.

Aktivitas di Senayan

Di DPR, ayah dari Lulu Diany Zuhdiyya, Syarief Hidayatullah Az-Zaky, dan Ridlo Mohammad Fahmi ini pernah di Komisi IX (Komisi yang membidangi antara lain, Agama, Pendidikan dan Generasi Muda ), Komisi I (membidangi Politik LN, Pertahanan, Keamanan dll) dan di Komisi III (membidangi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan). Namun sejak 1999, ia lebih banyak aktif di MPR, terutama dalam menangani perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ia adalah Wakil Ketua Panitia Ad-Hoc (PAH) I Badan Pekerja MPR yang mempersiapkan perubahan UUD 1945 ini.

Perubahan terhadap UUD’45 itu adalah sebuah upaya penyesuaian konstitusi terhadap tuntutan zaman. Baginya, UUD’45 telah memberikan pelajaran ketika diterapkan. Bangsa kita pernah menggunakan UUD’45 dari tahun 1945-1949, walaupun tidak diterapkan dengan benar. Sebab pengangkatan Perdana Menteri, pada November 1945, yang sudah menyalahi sistem yang dianut UUD’45 itu sendiri. Sehingga bukan lagi pemerintahan presidensil, tapi pemerintahan parlementer.

Kemudian UUD’45 diganti dengan UUD RIS (1949-1950). Setelah itu, sejak tahun 1950 sampai 1959, NKRI menggunakan UUD Sementara. Lalu kembali lagi ke UUD’45. Sejak tahun 1959 hingga tahun 1966, Indonesia menerapkan apa yang disebut Demokrasi Terpimpin ala Bung Karno. Kemudian sejak tahun 1966 hingga tahun 1998 UUD’45 diterapkan dalam model yang disebut sebagai sistem Demokrasi Pancasila ala Jend. Soeharto.

Namun, baik Demokrasi Terpimpin maupun Demokrasi Pancasila menghasilkan model kepemimpinan yang sama, yaitu kepemimpinan yang bersifat diktatorial, ototiter dan koruptif.

Jika kehendak menerapkan UUD’45 justru menghasilkan kepemimpinan yang diktatorial, otoriter dan koruptif, akhirnya menimbulkan pertanyaan: Mengapa? Lalu ditemukanlah jawabannya, bahwa kekuasaan esksekutif terlalu besar, masa jabatan presiden tidak diberi batasan yang jelas, hubungan fungsional antarlembaga negara tidak didasarkan pada ‘check and balances,’ rakyat belum memperoleh hak demokratiknya karena terkooptasi oleh superbody MPR, dan lain-lain.

Soekarno menjadi presiden seumur hidup, sedangkan Soeharto terpilih setiap 5 tahun hingga 30 tahun lebih secara berturut-turut sebagai presiden. Itu semua dimungkinan karena UUD-nya. Karena itulah, diperlukan perubahan UUD’45. Belum lagi karena konstitusi memungkinkan munculnya pemerintahan yang bersifat sentralistik. Hubungan pusat dengan daerah seperti tuan dengan sapi perahannya. Lalu muncullah ketidakadilan, sehingga tidak heran begitu banyak lahir pergolakan di daerah-daerah seperti di Aceh dan Papua.

Selain itu, salah satu alasan mendasar diperlukannya perubahan dalam UUD’45 yaitu kurang detilnya rumusan bagi penghargaan, pemuliaan, dan perlindungan terhadap HAM. Hanya ada beberapa pasal yang mengandung prinsip HAM itu. Dengan undang-undang dasar seperti ini, hampir dapat dipastikan tidak dapat dibangun sebuah negara yang demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Sehingga dengan alasan inilah, UUD’45 mutlak memerlukan perubahan.

Slamet mengatakan, memang dalam masyaraktat, ada beberapa kelompok yang ingin tetap mempertahankan UUD’45 apa adanya, dengan alasan bahwa bukan UUD-nya yang salah, tetapi pelaku dan pelaksanaannya. Namun ia menilai alasan seperti ini adalah ahistoris, tidak mengerti fakta, dan mengabaikan sejarah, serta tidak lebih dari pendirian yang meletakkan sejarah adalah sebuah masa lampau saja. Padahal menurutnya, sejarah adalah juga harus dipahami dan diukir dalam semangat dialektik yang menyerasikan aspek kontinuitas dan perubahan.

Jika ditanyakan apakah perubahan UUD ini sudah dapat mengakomodir seluruh kepentingan kelompok masyarakat? Ia berkeyakinan sebagian besar sudah, tapi tidak seluruhnya. Menurutnya, tidak ada satupun UUD di dunia yang dapat menampung keinginan semua kelompok. Namun, menurutnya, yang diperlukan bagaimana mengakomodasikan aspirasi perubahan sedemikian rupa, sehingga bisa ditangkap hasrat utama masyarakat in optima prima.

Dengan demikian, UUD memenuhi ketentuan sebagai living constitution atau konstitusi yang hidup. Bukan konstitusi yang berorientasi ke belakang, yang terpenjara dan terpaku pada masa lampau. Orientasi pada masa depan, bukan berarti melupakan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Baginya, semangat Proklamasi dengan mekanisme penyelenggaraan kehidupan bernegara yang ada dalam UUD‘45, bukanlah sesuatu yang harus sama dan sebangun selamanya.

Karena itu yang harus dipertahankan adalah Pembukaan UUD’45 sebagai sebuah perjanjian luhur bangsa dan kontrak sosial yang menyatu dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, serta mengandung rumusan Dasar Negara, Pancasila. Namun pasal-pasal yang bersifat operatif, mengatur mekanisme berpemerintahan, mengatur penggunaan hak dan kewajiban orang perorangan dalam sistem yang demokratis, dll, harus selalu terbuka bagi perubahan.

Pada masa pemerintahan Soeharto, perubahan UUD’45 dibuat sulit, dengan lahirnya Tap Tentang Referendum, sebelum dilaksanakan ketentuan Pasal 37. Selain itu, presiden memiliki hak mengisi keanggotaan MPR melalui pengangkatan dengan jumlah yang sangat signifikan. Hal ini memungkinkan yang dipilihnya adalah kolega-koleganya atau orang-orang yang dianggap dapat membantu mempertahankan kekuasaannya.

Sementara dalam undang-undang disebutkan pula bahwa gubernur dan panglima selalu ikut sebagai anggota MPR sebagai utusan daerah. Belum para menteri dan isteri pejabat melalui utusan Golongan. Kalau dibayangkan jika ada menteri, gubernur dan panglima dalam MPR, tidak mungkin berbeda pendapat dengan presiden. Jadi, distorsi politik yang terjadi di bangsa kita adalah bohong jika dikatakan kalau salah satunya bukan bersumber dari UUD yang terlalu mudah untuk ditafsirkan seperti itu.

Konvensi Partai Golkar

Setelah UUD 45 diubah, distorsi politik seperti itu tidak akan terjadi lagi. Presiden sudah dibatasi masa jabatannya hanya dua kali lima tahun. Presiden juga harus dipilih langsung oleh rakyat.

Sehingga perubahan ini memunculkan gagasan dalam suatu pembicaraan informal, tentang sistem dan mekanisme penjaringan calon presiden dari Partai Gokar. Lalu, pada suatu malam ketika berbincang-bincang, Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, “Cobalah konsep tersebut diwujudkan”.

Kemudian munculah gagasan konvensi yang dikonkritkan dalam Rakornas Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar yang dipimpinnya, pada Februari 2003 di Jakarta. Rakornas ini memutuskan (merekomendasikan) bahwa Partai Golkar akan menyelenggarakan konvensi, termasuk juga mengenai mekanismenya.

Kemudian, rekomendasi Korbid Pemenangan Pemilu itu diputuskan dalam Rapim Partai Golkar, pada April 2003, bahwa konvensi harus diselenggarakan dan sekaligus disususn meknismenya termasuk jadwal dimulainya proses penjaringan, penyaringan, pra-konvensi hingga pelaksanaan konvensi. Ia pun terpilih sebagai Ketua Pelaksana Harian Panitia Konvensi tersebut. Semakin kukuhlah sosoknya sebagai seorang yang sering berperan dalam momen perubahan.

Kisah dengan Mas Dur

Pada Sidang Umum MPR 1999, ia juga berperan dalam proses pemilihan presiden. Terpilihnya KH Abdurrahman Wahid tak terlepas dari kemampuan lobynya. (Ia sendiri tidak tidak pernah memanggilnya Gus, sebab panggilan itu adalah sebutan feodal di lingkungan santri. Ia biasa memanggilnya Mas Dur).

Ceritanya begini. Dalam suatu pertemuan yang dihadiri Slamet, Gus Dur meminta dukungan dari Ketua Umum DPP Golkar Akbar Tandjung untuk menjadi presiden. Dengan janji akan mendukung Akbar Tandjung menjadi wakil presiden.
Sehari kemudian, Gus Dur meminta bertemu dengan Slamet. “Karena dia adalah Ketua NU dan saya mantan Ketua Umum Pemuda Ansor, saya memenuhinya,” kata Slamet. Pada pertemuan itu, Mas Dur bicara panjang lebar yang intinya, agar ia mendukungnya menjadi presiden.

“Apa alasan saya secara spesifik untuk mendukung Mas Dur menjadi Presiden, untuk apa?” tanya Slamet.  Mas Dur menjawab: “Ya, begini Mas Slamet, kita ini teman lama, kita memang sering berbeda tetapi lupakanlah perbedaan itu, kita harus bisa menegakkan demokrasi di negeri kita. Sekarang sampean lihat sendiri Mega pakai uang, Habibie pakai uang, demokrasi tidak bisa didirikan dengan yang seperti ini, belum lagi kemampuan mereka, pemahaman mereka tentang demokrasi selama ini, nggak ada itu.”

“Oke Mas, kalau memang untuk membangun demokrasi saya dukung, tetapi komitmen yang kemarin diucapkan kepada Pak Akbar, sampean juga pegang,” kata Slamet. Lalu Mas Dur jawab: “Ya, udah Mas percaya sama saya”. Mereka pun lalu bersalaman. Slamet pun melakukan berbagai loby untuk mendukung Mas Dur.

Pada sidang umum itu sebenarnya Golkar mendukung Habibie. Tetapi karena mereka tahu tdukungan terhadap Habibie sudah melemah, karena pertanggungjawabannya ditolak maka mereka mau mendukung Mas Dur. Maka ketika berbicara dengan Mas Dur, ia mengatakan “Kalau dukungan terhadap pertanggung-jawaban Habibie lemah, kami akan mendukung Mas Dur.”

Akhirnya Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden. Lalu setelah Abdurrahman Wahid terpilih, dalam rangka pencalonan wapres, ia bersama Akbar dan Ginanjar datang ke Cigancur sekitar jam 11 malam. Tetapi dalam perjalanan mereka dihubungi, ternyata Gus Dur sudah pindah ke Istana Negara. Akhirnya mereka ambil arah putar balik, baru sampai jam 12:30 di Istana.

Dalam pembicaraan itu Abdurrahman Wahid tetap mengatakan akan meloloskan Akbar Tandjung sebagai wapres. “Nanti, kalau mengenai surat-menyurat itu urusan Pak Akbar saja, saya hanya menandatangani sajalah,” katanya menirukan ucapan Gus Dur untuk meyakinkan.

Di sela-sela pembicaraan, Yenni bicara kepadanya “Mas Slamet, saya ini nggak mengira masih mau membantu Bapak. Karena selama ini Mas Slamet kan musuhan sama Bapak.” “Kalau saya bukan masalah pribadi tetapi hanya persolan komitmen yang lebih mendalam, karena katanya Bapak mau membangun demokrasi, ya saya bantu.”

Setelah pembicaraan meyakinkan, lalu mereka bertiga pulang dengan rasa mantap, kembali ke Hotel Mulia. Namun sesampai di Hotel Mulia, mereka merasa perlu bertemu dengan Wiranto. Jam 3 pagi mereka berangkat menemui Wiranto. Ternyata Wiranto masih tetap ingin maju sebagai calon wapres.

Akbar menjelaskan pembicaraannya dengan Gus Dur mengenai calon wapres kepada Wiranto. “Loh kalau soal meminta, saya 2 bulan sebelum Sidang Umum sudah ditelepon bahwa saya diminta menjadi wapres. Jadi kalau soal dijanjikan, saya juga dijanjikan bahkan sebelum Sidang Umum MPR,” kata Wiranto. Ternyata dagangan wapres ini sudah dijual Gus Dur ke mana-mana. Akhirnya mereka pulang jam 4 pagi.

Setelah sholat subuh sebentar ia pun tidur. Tapi, kemudian jam 5:30 datang telepon dari Akbar. Akbar memberitahu bahwa ia baru menerima telepon dari Gus Dur bahwa sudah diputuskan wakilnya adalah Megawati.

“Wah, tidak bisa dong tadi malam dia kan berjanji begini,” kata Slamet. Lalu Akbar mencoba menenangkan: “Sudahlah Mas”.

Tapi tetap saja ia merasa kecewa sekali. Ia pun segera pergi menemui Amien Rais. Kepada Amien ia katakan, “Dulu kan Anda berjanji, kalau Anda menjadi ketua MPR, Pak Akbar semen-tara menjadi ketua DPR, setelah itu menjadi wakil presiden dan Hamzah Haz menjadi Ketua DPR. Sekarang kalau Pak Akbar tidak menjadi wapres kan Pak Hamzah Haz juga hanya menjadi wakil ketua DPR. Bagaimana ini?”

Kemudian pada siangnya, ia langsung bertemu dengan Mas Dur. Mas Dur berdalih bahwa dia dipaksa oleh fraksinya, dan dengan berbagai alasan lainnya. Padahal ternyata, ia baru tahu kemudian, jam 8 malam, sebelum mereka bertemu itu, Mas Dur sudah pergi ke Kebagusan. Dia datang ke Mega untuk menenangkan Mega dan pengikutnya. Meminta mega menjadi wakil presiden. “Kami benar-benar dikadali,” ucap Slamet. Akhirnya ia paham perihal orang pesantren punya pribahasa: “Siasat itu tipu daya.” Tetapi ia melihatnya berbeda, ia mengartikan bahwa politik itu ada cara-cara dan etikanya. Sementara Mas Dur mempraktekkannya dengan cara demikian.

Lalu, setelah Gus Dur menjadi presiden, banyak pihak yang menduga Slamet akan terpilih menjadi menteri. Akbar memang mengusung juga nama Slamet salah satu yang diajukan ke Gus Dur. Tapi Gus Dur menolaknya.

Setelah berselang beberapa waktu, tiba-tiba menteri dari Golkar dicopoti dari jabatannya oleh Gus Dur. Kemudian muncul lagi Dekrit antara lain membubarkan Golkar. Sebelum itu, ketika sedang berbuka puasa, Gus Dur mengeluarkan pernyataan bahwa”Di akhir periode saya, partai itu tinggal dua yaitu PDI-P dan PKB”.

Ketika itu semua terjadi, dalam hati ia katakan bahwa Mas Dur sudah mengkhianati perjanjian dengannya yaitu untuk menegakkan demokrasi. Partai Golkar yang legitimate dengan dukungan 23-24 juta rakyat lewat Pemilu telah dikadali dan akan dibubarkan oleh seorang presiden yang pendukungnya lebih kecil. “Seperti halnya juga dia menghianati perjanjian dengan saya, ia juga sudah menghianati Pak Akbar tidak menjadi wapres, ditambah lagi dengan menghianati demokrasi dengan mau membubarkan Partai Golkar,” katanya. Ia dan teman-temannya di Golkar akhirnya mengambil keputusan untuk tidak memberi dukungan. Kemudian akhirnya muncullah kasus-kasus seperti Buloggate. “Tapi sebenarnya dia jatuh bukan karena kasus itu, melainkan karena mengeluarkan dekrit. Dia terprovokasi terhadap kasus ini, dia keluarkan dekrit, dan akhirnya kita jatuhkan karena dekrit,” ucap seorang kader terbaik nahdliyin ini. [http://gp-ansor.org]

H. Saifullah Yusuf

Tempat dan Tanggal Lahir di Pasuruan, 28 Agustus 1964 Alamat Tempat Tinggal Jl.Warung Silah No.31  RT. 002 RW. 005  Ciganjur – Jakarta Selatan 12630 Nama Orang Tua Ayah: (Alm) H. Ahmad Yusuf Cholil Ibu : Hj. Sholichah Hasbulloh Isteri : Ummu Fatma

Anak : 4 ( empat) anak

  1. Selma Halida (11 tahun)
  2. Moh. Falihuddin Daffa (7 tahun)
  3. Moh. Rayhan Hibatullah (5 tahun)
  4. Moh. Farrelino Ramadhan (1 tahun 5 bulan)

Pendidikan :

  • MI Mambaul Maarif Denanyar Jombang selesai tahun 1979
  • SMP Islam Pasuruan, selesai tahun 1981
  • SMPP Negeri Pasuruan selesai tahun 1985
  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta selesai tahun 2003

Pengalaman Organisasi :

  • Ketua Senat Fisip Unas Jakarta Th. 1988 -1990
  • Ketua HMI Cabang Jakarta Th. 1990 -1992
  • Pengurus Pusat IPNU Th. 1992 -1994
  • Ketua Pimpinan Pusat IPNU, Th. 1990 – 1995
  • Wakil Sekjend PP GP Ansor Th. 1995
  • Sekretaris Jendral AMNU
  • Sekretaris Jendral DPP Partai Kebangkitan Bangsa Th 2002 – 2004
  • Ketua Umum PP GP Ansor Th. 2000 – 2005
  • Ketua Umum PP GP Ansor Th. 2005 – sekarang

Pengalaman Pekerjaan:

  • Wartawan Tabloid Detik Th. 1993 -1995
  • Wartawan Tabloid Target Th. 1996 – 1997
  • Anggota DPR RI PDIP Th. 1999 – 2001
  • Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabinet Indonesia Bersatu Th. 2004 2007
  • Komisaris Bank Rakyat Indonesia Th. 2007 – sekarang

Politisi Muda Antar Partai

Ketua Umum GP Ansor 2000-2010, Mantan Sekjen/Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2007  ini seorang politisi muda yang terkenal paiwai lobi. Dia politisi muda antarpartai, dari PDIP lalu menjadi Sekjen PKB, kemudian bergabung ke PPP. Kini Cawagub berpasangan dengan Cagub Jawa Timur Soekarwo yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) dan partai Demokrat.

Pada Pemilu Presiden putaran kedua 2004 dia mendukung SBY-JK. Pilihan itu telah mengantarkannya dipercaya SBY-JK menjabat Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Bersatu hingga Mei 2007.

Drs. Saifullah Yusuf pria kelahiran 28 Agustus 1964 di Pasuruan, Jawa Timur, itu bersama Eros Djarot, turut melahirkan tabloid Detik. Melalui profesi sebagai wartawan tabloid itu pada 1994, ia kenal banyak tokoh, baik tokoh politik maupun militer. Kerap mewawancarai Mega, akhirnya ia akrab dengan tokoh PDI tersebut. Di kemudian hari, setelah Detik dibredel dan Kang Iful—demikian panggilan akrabnya waktu itu—terjun di ormas Nahdlatul Ulama (NU), dari Sekjen IPNU sampai Ketua Umum GP Ansor, hasil lobi tersebut cukup berguna. Tapi ia menampik jika dikatakan jago lobi. “Itu terlalu berlebihan,” ujarnya.

Ia sendiri mengumpamakan diri sebagai tukang pos, kurir. Sebagai kurir, ia punya peran dalam berbagai lobi politik, antara lain pertemuan Ciganjur I (1998), Ciganjur II (2000). Prestasi lain: Iful bisa menghadirkan Megawati di Istighotsah Kubro II di Senayan, 2001.

Itu semua berkat pergaulannya yang luas dengan berbagai kalangan, tanpa melihat perbedaan agama, garis politik, dan partai. Di saat NU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kang Iful bukannya masuk PKB, tetapi menjadi kader PDI Perjuangan yang mengantarkannya ke Senayan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDIP. Namun, pada akhirnya, ia keluar dari PDIP dan bergabung dengan PKB, dan menjadi Sekjen/Ketua DPP PKB, 2002-2004. Belakangan dia bergabung dengan PPP.

Kemudian lantaran sebelumnya dia dianggap mewakili PKB di Kabinet Indonesia Bersatu dalam jabatan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, setelah pindah ke PPP, dia diberhentikan dan diganti oleh Sekjen DPP PKB Muhammad Lukman Edy.

Dua hal tersulit dalam menjalani profesi politisi adalah ketika Gus Dur terpilih sebagai presiden, mengalahkan Megawati yang ketua partai pemenang pemilu. “Gus Dur paman saya, sedangkan saya di PDIP. Itu rasanya satu hari seperti 20 tahun,” ujarnya.

“Juga sebaliknya, ketika Gus Dur digantikan oleh Mbak Mega,” katanya lagi.

Untuk menghadapi situasi tersebut, Iful berusaha tetap tenang, menahan diri, dan meyakinkan diri apa yang perlu diyakinkan.

Sebenarnya cita-cita Iful ingin menjadi guru madrasah, karena melihat kondisi madrasah yang menyedihkan. Cita-cita tersebut tampaknya juga ada pengaruh dari ayahnya, pegawai Departemen Agama, seorang guru agama di SD, SMP, dan pernah menjadi pegawai Kantor Urusan Agama. Ibunya, Hj. Sholichah Hasbulloh, juga bekerja di Departemen Agama.

Demi cita-cita mulia itu, Iful menempuh pendidikan dasar dan menengah di pesantren di Jombang sampai lulus sekolah menengah atas. Waktu itu, ia sudah terbiasa bergaul dengan banyak orang dari berbagai kalangan, bahkan yang berbeda agama sekalipun. Ia pun berkawan dengan anak kepala sekolah Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan, di Jombang, yang beragama Kristen, dan pernah mengadakan perayaan rohani bersama.

Baginya, kesempatan bergaul dengan orang beragama lain itu: “Semakin memperdalam rasa kebangsaan saya,” ujarnya.

Kalau saja pamannya, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tidak menyuruh dia kuliah di Jakarta selepas SMA, barangkali cita-cita Iful menjadi guru madrasah sudah terwujud. Atas saran pamannya itu, ia kuliah di Universitas Nasional. Di Ciganjur—tempat kediaman Gus Dur—Kang Iful menimba ilmu langsung dari Ketua Umum (waktu itu) PB NU tersebut.

Pertemuannya dengan Eros Djarot mengantarkannya jadi wartawan. Ketika Eros menerbitkan tabloid Detik, sampai tabloid tersebut dibredel bersama Tempo dan Editor. Mengenal Ummu Fatma, sesama aktivis NU, pemilik sebuah hotel, pada 1995. Suatu ketika, ia menginap di Hotel Fatma.

“Saya kira dia petugas front office, malah dia yang punya,” kenang Kang Iful.

“Saya jatuh cinta pada pandangan pertama,” ujarnya.

Setahun kemudian, Iful menikahi Ummu Fatma, yang kini dikaruniai empat anak. Walau sering ditinggal ke luar kota, sang istri cukup memahami.

Dalam hal pendidikan anak, “Saya menyerahkan semuanya kepada mereka, apa yang mereka inginkan, karena saya sendiri jarang ketemu. Mereka berangkat sekolah, saya belum bangun; dan saya berangkat, mereka belum pulang,” tuturnya.

Pengagum Gus Dur, yang pamannya sendiri, ini biasa tidur sehabis subuh dan bangun pukul 09.00. Saat luang, Iful biasa membaca buku yang ringan-ringan, misalnya cerita pendek, atau buku biografi. Kalau menonton TV, ia lebih suka yang lucu-lucu, tak suka yang tegang-tegang. Karena sehari-harinya ia sudah tegang. Kini, Iful tak sempat menyalurkan semua hobi di masa remajanya: sepakbola, bulutangkis, dan catur; ia cukup joging.

Moto hidupnya: “Saya menjalani hidup, kalau orang Jawa bilang, glundung semprong, seperti air mengalir saja,” tuturnya. Alasannya, “Karena di dalam hidup ini, hanya ada dua cara orang hidup. Pertama; orang yang berpikir tertib dalam hidupnya, perencanaannya dan sebagainya. Kedua; orang yang menjalani hidup dengan motivasi, kalau tidak jadi, ya, tidak apa-apa,” kata pengagum Wahid Hasyim, Hamka, dan pemikir Islam Ali Syari’ati itu. ? *** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

Syaifullah Yusuf

Dalam acara tasyakuran PKB Alwi Shihab di DPP PKB, Jl. Kalibata, Jakarta, Rabu (16/7/2003) beredar selebaran pemecatan Sekjen DPP PKB Saifullah Yusuf. Selebaran itu menegaskan bahwa pemecatan Saifullah telah sesuai dengan AD/ART DPP PKB. Saifullah dinilai telah melanggar hasil Muktamar Luar Biasa (MLB) Yogyakarta.

Kesalahan Saifullah yang terdaftar dalam selebaran misterius itu antara lain selalu menyerukan islah dengan Matori. Safullah tidak mendukung pembentukan partai sekoci PKB. Selain itu, Saifullah Yusuf juga telah melanggar hasil rapat DPP PKB, dengan tetap ikut pemilihan gubernur Jawa Timur, tulis selebaran itu.

Nama Saifullah Yusuf bukanlah nama asing bagi publik Indonesia. Publik tahu siapa pria kelahiran Pasuruan, Jatim, ini. Selain berposisi sebagai ketua umum PP GP Ansor dan sempat menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Saiful juga dikenal sebagai orang dekat dua tokoh nasional yang sangat berpengaruh, yakni mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri. Nama Gus Ipul, demikian ia sering dipanggil, kian populer. Kepopuleran itu bukan karena langkahnya meninggalkan PDIP dan pilih bergabung dengan PKB, namun karena ia mencalonkan diri sebagai ketua umum PKB. Kepopulerannya berikutnya adalah karena ia dicalonkan sebagai gubernur Jawa Timur periode 2003-2008 oleh PKB, namun ternyata kenyataannya tak terwujud.

Sebagai Sekjen DPP PKB pun, Gus Ipul pernah akan mengalami pemecatan. Tetapi, Rapat Pleno I Dewan Syura Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak sepakat dengan rencana pemecatan itu. Sebab, Saifullah dinilai telah membawa “angin segar” dan menunjukkan kinerja yang cukup baik bagi perkembangan PKB ke depan.

Usulan pertama pemecatan sebenarnya datang dari Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB KH Abdurrahman Wahid. Berdasarkan laporan tim investigasi internal DPP PKB, pada muktamar luar biasa (MLB) di Yogyakarta terjadi fenomena politik uang (money politics) yang diduga dilakukan Saifullah.

Keinginan Gus Dur yang disampaikan pada rapat itu mendapat tentangan dari banyak ulama, termasuk dari Wakil Ketua Umum Dewan Syura KH Cholil Bisri. Bahkan, KH Cholil sempat menyatakan, jika Saifullah dipecat, dialah yang pertama kali akan keluar dari PKB.

Akibat tentangan keras dari para ulama, Abdurrahman Wahid melunak dan meminta mandat dari Musyawarah Pimpinan (Muspim) PKB yang digelar hari Senin (10/6/2002) untuk dapat melakukan perubahan susunan personel DPP PKB. (ma2n dari berbagai sumber)

Simbol Hidupnya Demokrasi di PKB

Dia terpilih kembali secara  aklamasi menjabat Ketua Umum GP Anshor periode 2005-2010 dalam Muktamar 3/4/2005 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Mantan Sekjen yang akhirnya direposisi menjadi salah seorang Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memilih mendukung SBY-JK pada Pemilu Presiden putaran kedua 2004. Pilihan itu telah mengantarkannya dipercaya SBY-JK menjabat Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Bersatu.

Kemudian, setelah sempat terjadi perdebatan tentang keberadaan fungsionaris DPP PKB yang merangkap jabatan di Kabinet Indonesia Bersatu, rapat pleno DPP PKB yang digelar Selasa malam 26 Oktober 2004, memutuskan, Ketua Umum PKB Alwi Shihab (yang menjadi Menko Kesra KBI) dan Ketua PKB Saifullah Yusuf diberhentikan dari jabatannya di PKB.

Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Arifin Djunaedi yang memimpin rapat menjelaskan, keputusan pemberhentian Alwi yang kini menjabat Menko Kesra dan Saiful yang menduduki jabatan menteri negara percepatan pembangunan daerah tertinggal sudah sesuai dengan AD/ART PKB, peraturan partai, serta keputusan rapat gabungan Dewan Syura dan Dewan Tanfidz pada 21 September 2004.

Politisi muda ini tak mudah didikte oleh Gus Dur. Ia satu-satunya penentang terbuka Gus Dur yang bisa bertahan di posisi strategis PKB. Padahal, secara pribadi, Gus Dur itu selain sebagai paman juga guru baginya. Tapi sebagai Sekjen PKB, prinsip dan sikap-tindaknya sering berseberangan dengan Gus Dur yang membuatnya sempat terancam direposisi. Ternyata, Ketua Umum GP Ansor ini sangat kuat. Ia kini telah menjadi simbol kebebasan berpikir dan masih hidupnya demokrasi di PKB.

Ia kuat kerena didukung sejumlah kyai Nahdlatul Ulama, pendiri Partai kebangkitan Bangsa (PKB). Keinginan Gus Dur, lewat keputusan Dewan Syuro PKB mereposisi Saifullah dari jabatan Sekjen PKB ditentang para kiyai NU. Para kyai itu menilai kesewenangan para petinggi PKB mereposisi Saifullah merupakan puncak akumulasi “pembangkangan” PKB kepada para kyai NU itu.

Para kiai NU sampai mengadakan tiga pertemuan untuk menyikapi berbagai “pembangkangan” PKB kepada para kyai pendiri partai itu, termasuk soal reposisi Saifullah. Yakni, pertama tanggal 9 September di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, kedua tanggal 14 September di Pati, Jawa Tengah, dan pertemuan ketiga tanggal 19 September di Jember, Jawa Timur. Tiga kali pertemuan itu melahirkan rekomendasi yang disampaikan kepada para kader NU yang ada di PKB.

Akhirnya, keinginan Gur Dur untuk mereposisi Saifullah dari jabatan Sekjen DPP PKB dimentahkan Rapat Pleno DPP dengan voting 18 suara menolak reposisi dan 17 suara setuju reposisi. Saifullah Yusuf ternyata sangat kuat. Ia satu-satunya “penentang” Gus Dur yang bisa bertahan di posisi strategis PKB. Keputusan ini telah pula menyelamatkan PKB dari dari dugaan telah matinya demokrasi di tubuh partai itu.

Nahdliyin kelahiran Pasuruan, Jatim, 28 Agustus 1964 ini menampakkan sosok yang berbeda dengan beberapa fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lainnya yang selalu patuh kepada Gus Dur, selaku Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Suatu jabatan yang secara realitas tampak mempunyai kekuasaan tertinggi di PKB.

Hembusan angin reposisi yang menerpa Saifullah bertiup semenjak Ketua Umum GP Ansor ini dianggap terlalu banyak “berbuat dosa” dan dinilai berulangkali mengedepankan prinsip dan sikap yang berbeda dengan Gus Dur dan para penurut setia mantan presiden itu di DPP PKB. Di antaranya, sikapnya yang menolak rencana pendirian PKN (Partai Kebangkitan Nasional) sebagai jalan keluar seandainya PKB pimpinan Gus Dur-Alwi kalah dalam perseteruannya dengan PKB pimpinan Matori Abdul Djalil. Ia lebih memilih rekonsiliasi daripada membentuk partai baru.

Perseteruan lain adalah soal keinginan Gus Dur memuktamarluarbiasakaan (MLB) KH Hasyim Muzadi dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) hanya karena adanya suara yang menyebut nama Hasyim Muzadi sebagai calon presiden. Gus Ipul, panggilan Saifullah, menentang keinginan Gus Dur ini. Apalagi Gus Ipul juga tak sepaham dengan penetapan Gus Dur sebagai calon presiden tunggal PKB pada Mukernas lalu. Perseteruan semakin tajam manakala Gus Dur menolak pencalonan Saifullah untuk merebut jabatan gubemur Jawa Timur yang direkomendasikan beberapa kiyai. Gus Dur malah mendukung A.M. Kahfi dan ternyata kalah.

Berbagai perbedaan prinsip ini, telah menggiring Saifullah pada posisi “tersangka” melakukan berbagai pelanggaran termasuk diduga korupsi dalam pembangunan kantor PKB. Dalam Rapat Pelno Dewan Syuro dan DPP PKB atas prakarsa Gus Dur dibentuk Tim Tiga untuk mengusut kesalahan Saifullah.

Lalu, berdasarkan laporan Tim Tiga yang sebenarnya tidak menemukan pelanggaran berat, Dewan Syuro DPP PKB, lewat pemungutan suara (9 setuju dan 7 menolak), Senin 1/9/03 malam, mereposisi Saifullah Yusuf sebagai Sekjen DPP PKB. Selanjutnya, Gus Dur mengusulkan jabatan Sekjen diberikan kepada Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Muhyidin Arubusman.

Menurut Sekretaris Dewan Syuro PKB Arifin Djunaidi, Rapat Dewan Syuro sepakat bahwa Gus Ipul memang telah melanggar AD/ART partai berdasarkan fakta-fakta yang dilaporkan oleh Tim Tiga (yang beranggotakan Noer Iskandar Albarsanny, Mahfud MD, dan AS Hikam).

Segera, berbagai reaksi keras muncul menentang keputusan Dewan Syuro itu. Pertama-tama dari Wakil Sekjen DPP PKB Yahya Staquf yang mengatakan keputusan Dewan Syuro itu tidak sesuai dengan AD/ART partai. Menurut Yahya, keputusan Dewan Syuro belum final, harus dibawa ke rapat pleno gabungan dengan Tanfidz. “Kalau forum ini menetapkan harus ada reposisi, saya kira baru clear. Jadi, masih ada hari esok,” katanya.

Hal senada dikemukakan, sejumlah pengurus DPP PKB. Mereka mengajukan keberatan terhadap keputusan Dewan Syuro itu. Menurut mereka, yang bisa mencopot jabatan itu adalah kesepakatan antara Dewan Syuro dan Dewan Tanfidziyah dalam rapat pleno. Sedangkan Dewan Syuro sifatnya hanya memberi rekomendasi.

Saifullah sendiri juga secara tegas menolak dan tidak menerima keputusan Dewan Syuro yang mencopot posisinya sebagai Sekjen DPP PKB itu. Penolakan itu dikemukakannya dalam konferensi pers di Press Room MPR/DPR, Senin (8/9/03). Ia didampingi Wakil Sekjen DPP PKB Yahya Cholil Staquf dan Ketua GP Ansor Ni’am Salim.

Ia menyatakan akan tetap berada di PKB dan meminta PKB tetap melaksanakan konsolidasi mempersiapkan Pemilihan Umum 2004. Ia juga meminta agar basis PKB dan GP Ansor tetap tenang menyikapi keputusan tersebut. Khusus kepada keluarga besar GP Ansor, ia minta untuk menahan diri dan tidak ikut melibatkan diri dalam konflik di PKB.

Menurutnya, keputusan final tentang keberadaannya sebagai Sekjen DPP PKB harus diputuskan secara resmi oleh partai. Tim Tiga yang dibentuk DPP PKB untuk menyelidiki sejumlah dugaan dan tuduhan dari sejumlah pihak kepadanya belum bisa menunjukkan alasan yang kuat dengan bukti yang cukup untuk dinyatakan sebagai fungsionaris yang melanggar anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART).

Dengan alasan itu ia menolak dan tidak menerima keputusan itu. “Di samping tidak sesuai AD/ART, yang penting adalah tidak ada alasan yang bisa saya terima, baik secara rasional, hukum partai maupun hukum agama,” katanya.

Saifullah masuk orbit politik nasional setelah terpilih menjadi anggota DPR dari Fraksi PDI-P. Ketika tokoh-tokoh NU mendeklarasikan PKB, Saifullah sudah masuk ke PDIP. Ia dinilai sebagai simbol dukungan NU pada partai politik pimpinan Megawati, yang ketika itu mendapat serangan bertubi-tubi dari kelompok yang menggunakan simbol-simbol Islam. Oleh pendukungnya, Saifullah yang saat itu duduk sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR dianggap sebagai “jembatan” dua kelompok massa besar, PDIP dan NU.

Namun, awal 2002, Saifullah keluar dari PDIP, meninggalkan kursi anggota DPR, dan langsung masuk bursa kandidat Ketua Umum DPP PKB dalam Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB di Yogyakarta, Januari 2002. Dalam MLB ini keberseberangan antara Saifullah dengan Gus Dur sebenarnya sudah menonjol. Dalam pertarungan memperebutkan kursi yang ditinggalkan Matori Abdul Djalil (dipecat Gus Dur) itu, Saifullah bersaing ketat dengan Dr. Alwi Shihab yang dijagokan Gus Dur. Namun akhirnya ditemukan solusi terbaik, Saifullah mendapat jabatan sebagai Sekjen PKB.

Sebenarnya kiprah politik Saifullah tidak terlepas dari pengaruh Gus Dur. Gus Dur sebagai paman adalah juga guru politiknya. Ia sangat mengenal dan mengikuti langsung sepak terjang pamannya itu, semenjak ia tinggal di rumah Gus Dur di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan tahun 1985.

Orangtuanya menitipkan Saifullah kepada Gus Dur yang waktu itu ingin meneruskan kuliahnya. Gus Dur, cucu pendiri NU KH Hasyim Asy’ari, itu mencukupi kebutuhan Saifullah mulai dari urusan makan, minum, uang jajan dan SPP. Bukan hanya itu, bahkan sampai mengurusi Saifullah membentuk rumah tangga. Ketika itu Gus Dur berupaya meyakinkan calon mertua Saifullah yang saat itu masih ragu menerimanya sebagai menantu.

Tentang semua itu, dengan jujur Saifullah mengakui bahwa ia mendapat banyak sekali ilmu, akses, kesempatan, uang dan sebagainya dari Gus Dur. Ia menganggap Gus Dur adalah guru sekaligus orang tuanya. Gus Dur yang dianggap mempunyai sejumlah kekuatan dan kelebihan yang tidak dimiliki warga nahdliyin lain ini rupanya menjadi figur teladan juga bagi Saifullah. Ia semakin kagum kepada Gus Dur ketika melihat Gus Dur tetap tabah ketika dilengserkan dari kursi kepresidenan. Baginya, Gus Dur menjadi teladan dalam soal ketahanan menghadapi ujian.

Lulusan Fisipol Universitas Nasional Jakarta ini pernah bekerja sebagai wartawan tabloid Detik. Sebelum di GP Ansor, ia aktif di Ikatan Pelajar NU (IPNU). Ia menjadi Pejabat Ketua Umum GP Ansor, ketika Ketua Umum Iqbal Assegaf meninggal dunia.

Setelah menuai kritik dari sejumlah politikus karena sepak terjangnya yang terlalu pragmatis, Saifullah mengatakan bahwa semua yang telah terjadi akan dijadikannya sebagai bahan koreksi dan peringatan untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangannya. Saifullah berjanji tetap akan berusaha melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan partai yang dilahirkan kaum nahdliyin itu menghadapi Pemilu 2004.

Menteri
Indo Pos Sabtu, 23 Okt 2004: Tampilnya Saifullah Yusuf, tampaknya, mulai mengubah citra Kantor Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Indonesia Timur yang kini menjadi Kementerian Negara Pengembangan Daerah Tertinggal. Dia pun mampu mencairkan suasana.

Tidak ada kesan kaku seperti dulu, ketika kementerian tersebut dipimpin Manuel Kaisiepo. Paling tidak, citra itu yang ditunjukkan Saiful kemarin sore saat serah terima jabatan (sertijab) di kementerian yang berkantor di Jalan Abdul Muis 7, Jakarta.

Selama memberikan sambutan, kemenakan Gus Dur itu tidak henti memancing tawa para staf kementerian yang berada satu kompleks dengan Kantor Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. Misalnya, Saiful yang kemarin tampil necis berjas layaknya pejabat negara sama sekali tidak menyebut Manuel sebagai senior, tetapi sebagai gurunya.

Ketua umum GP Ansor itu pun bercerita, saat dirinya menjadi wartawan baru di tabloid Detik, yang kemudian dibredel pemerintahan Orde Baru, dia justru banyak belajar dari Manuel yang saat itu menjadi wartawan senior harian Kompas.

Dia pun bercanda dengan meminjam guyonan ala warga Madura. “(acara sertijab) Ini adalah penyerahan guru kepada murid. Dalam istilah orang Madura, Pak Manuel itu menterinya, saya hanya penggantinya,” celetuknya yang disambut gelak tawa para staf dan pegawai kementerian.

Alumnus Universitas Nasional (Unas) Jakarta itu pun mengaku bahagia bisa melanjutkan tugas Manuel. Bahkan, lanjut Saiful, kebahagian itu akan sedikit berkurang jika yang digantikan bukan Manuel Kaisiepo.

Tadi Pak Manuel bilang, meski fisiknya ke luar dari sini, hatinya tetap di sini. Saya berharap tak hanya hatinya yang tetap di sini, tapi juga fisiknya,” kata Saiful. “Jadi, saya persilakan Pak Manuel setiap hari datang ke sini,” imbuhnya yang lagi-lagi disambut tawa para staf.

Manuel yang berdiri di samping Saiful, tampaknya, tak kuasa menahan tawa. Dia pun manggut-manggut. “Saya siap!” balasnya. Mendengar jawaban ini, tanpa diberi aba-aba, para staf yang berjumlah 280 orang bertepuk tangan bersama-sama.

Setelah mengawali dengan guyonan, barulah ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memberikan pidato dengan serius. Dikatakannya, perubahan kementerian saat dipimpin Manuel dan saat ini hanya sebatas nama. Tapi, fungsinya sama, yaitu mewujudkan keinginan masyarakat yang mendambakan keadilan dan kesejahteraan, terutama di daerah tertinggal.

“Jika kemarin hanya mencakup Indonesia Timur, nanti akan diperluas di seluruh wilayah Indonesia. Di Jambi dan Bengkulu, misalnya, masih banyak daerah tertinggal,” terangnya.

Saiful menandaskan akan mengerjakan tugasnya secara bertahap. Kepada para staf, dia mengajak mereka bekerja seperti biasa dengan kondisi seadanya. “Ilmu saya belum cukup memimpin Bapak-Bapak. Karena itu, saya memohon masukan, saran, dan kritik yang bisa membuat jalan saya di kementerian ini lurus. Kalau tidak bisa halus, sedikit kasar tak apa-apa,” ujarnya yang lagi-lagi disambut tawa stafnya.

Sayangnya, acara sertijab kemarin tidak lengkap. Sebab, Saiful tidak didampingi istrinya, Ummu Fatma. Tidak ada penjelasan mengapa sang istri tak hadir. Pada hari pertama kerja itu, Saiful dikawal koleganya, seperti Abdullah Azwar Anas, Choirul Sholeh, Idham Chalid, dan Tony Wardoyo. Keempatnya adalah anggota DPR RI periode 2004-2009 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Saiful juga dikawal sejumlah pimpinan GP Ansor, seperti Muhammad Ni’am Salim, Umar Syah, Endang Shobirin, Maskut Chandranegara, dan pengurus lainnya. (Sumber: Ensiklopedia Tokoh Indonesia)

Saifullah Yusuf dan Yusril Main Film

Tak menjadi pejabat bukan berarti harus berhenti beraktifitas, seperti dibuktikan kedua mantan menteri ini. Baru awal Mei lalu meninggalkan jabatan menteri setelah reshuffle kabinet, Yusril Ihza Mahendra dan Saifullah Yusuf dapat peran baru. Yusril jadi Cheng Ho, Gus Ipul Raja Majapahit.

Keduanya “diangkat” menjadi laksamana dan raja. Bukan dalam dunia nyata, tapi dalam serial film televisi Admiral Zheng He atau Laksamana Cheng Ho.

Ide membuat film tersebut, salah satunya, memang datang dari Yusril. Menurut Yusril, ide itu muncul saat dirinya masih menjadi menteri sekretaris negara (Mensesneg). “Banyak respons dan yang berminat untuk membuat film itu bersama Kantana,” kata ketua Majelis Syura DPP Partai Bulang Bintang tersebut. Kebetulan, Yusril kenal baik dengan Jaruek Kanjaruek, orang Thailand yang dikenal sebagai chief executive officer (CEO) Kantana Group Public Company Ltd.

Yusril mengaku mau bermain dalam film Laksamana Cheng Ho karena film tersebut membawa pesan perdamaian. Ide-ide besar sejarah panglima perang dari Tiongkok itu dinilai Yusril masih relevan untuk diterapkan saat ini. “Karakter Cheng Ho juga menarik. Dia lahir dari kalangan orang biasa. Bapaknya pemberontak. Dia banyak berkorban dalam hidupnya,” kata doktor ilmu hukum dari Universitas Sains Malaysia itu.

Dalam salah satu adegan, Laksamana Cheng Ho akan berlabuh di Blambangan, sebuah kerajaan di ujung timur Pulau Jawa (kini masuk Kabupaten Banyuwangi). Saat itu Cheng Ho punya misi menyerahkan stempel emas dari kaisar Tiongkok ke raja Majapahit. Rupanya, ada kesalahpahaman. Sebab, di Majapahit ada orang yang sama-sama mengaku raja, yakni Wirabumi dan Wikramawardhana.

Kehadiran Cheng Ho yang membawa misi damai justru menimbulkan salah paham. Dua orang yang mengaku penguasa kerajaan terbesar di Nusantara itu pun bertempur. Wirabumi akhirnya tewas dalam pertempuran itu.

Selanjutnya, terjadi negosiasi antara Cheng Ho dan Wikramawardhana. Nah, sosok Wikramawardhana inilah yang diperankan oleh mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf. “Saya hanya main lima episode di film ini,” kata Saiful – sapaan Saifullah Yusuf- saat dihubungi Jawa Pos secara terpisah.

Ketua umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor itu mengaku diajak Yusril bergabung di film tersebut. Sebagai raja Majapahit, Saiful akan mengenakan kemben (terlihat dadanya) dan berambut gondrong. “Anak saya sampai tertawa melihat foto saya pakai baju raja Majapahit,” tutur Saiful.

Setelah dua kali tertunda, syuting perdana film Laksamana Cheng Ho di Indonesia dimulai kemarin (1/3/2008). Pengambilan gambar dilakukan di studio Jupiter Global Film di Padang Golf Kemayoran.

Menurut Nirattisai Kanjareuk, sutradara film Laksamana Cheng Ho asal perusahaan film Kantana, Thailand, syuting di Indonesia akan dilakukan di Jakarta dan Pantai Pangandaran. “Kemungkinan membutuhkan waktu dua bulan untuk syuting terakhir ini,” kata Nirattisai Kanjareuk di sela-sela pengambilan gambar (1/3/2008).

Di tempat syuting telah disiapkan kapal kayu besar yang merupakan kapal perang Laksamana Cheng Ho. Ukurannya kira-kira sepertiga lapangan sepak bola, lengkap dengan layar dan dayung. Salah satu penyebab molornya syuting di Indonesia juga karena persiapan peralatan, termasuk pembuatan kapal tersebut.

Menurut Nirattisai, Indonesia merupakan negara terakhir untuk syuting. Sebelumnya, pengambilan gambar dilakukan di Thailand dan Tiongkok. “Mudah-mudahan Mei atau Juni tahun ini sudah bisa ditayangkan,” katanya.

Syuting kali ini mengambil 12 adegan. Sembilan di antaranya tentang Laksamana Cheng Ho yang berlabuh di di tanah Jawa. Salah satu adegan kemarin memperlihatkan pertemuan Cheng Ho dengan Wikramawardana.

Wikramawardana sempat berselisih paham dengan Cheng Ho dan mengira utusan Kaisar Tiongkok itu mendukung musuh Majapahit. Adegan tersebut sempat diulang beberapa kali gara-gara Saiful salah mengucapkan dialog. “Agak grogi, namanya juga bintang film dadakan,” kata Saiful usai syuting.

Adegan lain menunjukkan Cheng Ho sedang menengahi pertemuan Wikramwardana dengan Raja Malaka Paramiswara yang diperankan Supian bin Buang dari Malaysia.

Film yang menghabiskan biaya USD 5 juta itu melibatkan artis dari enam negara, yaitu Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan RRT. Masing-masing pemain menggunakan bahasa negara masing-masing. Dan, saat penayangan nanti di-dubbing dalam enam bahasa.

Sedikitnya ada 6.000 pemain yang terlibat dalam film tersebut. “Laksamana Cheng Ho merupakan simbol pemersatu bangsa-bangsa di Asia Tenggara pada abad ke-12,” kata Yusril.

Film tersebut merupakan kerja sama produksi Kantana Group Public Company Limited, sebuah perusahaan film di Thailand, dengan Jupiter Company Global Film Limited (Indonesia). Film serial tersebut diangkat dari biografi Admiral Zheng He (Laksamana Cheng Ho), yang hidup pada zaman Dinasti Ming, abad ke-12. (sumber: jawa post)

[http://gp-ansor.org/]

KH. Hasyim Muzadi

Kyai Haji Abdul Hasyim Muzadi (lahir di Tuban, 8 Agustus 1944; umur 66 tahun) adalah Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU), organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Ia pernah menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur.

Kehidupan awal

Kiai Hasyim, begitu ia akrab disapa, menempuh jalur pendidikan dasarnya di Madrasah Ibtidaiyah di Tuban pada tahun 1950, dan menuntaskan pendidikannya tingginya di Institut Agama Islam Negeri IAIN Malang, Jawa Timur pada tahun 1969. Pria yang lahir di Tuban pada tahun 1944 ini, nampaknya memang terlahir untuk mengabdi di Jawa Timur. Sederet aktivitas organisasinya ia lakoni juga di daerah basis NU terbesar ini.

Organisasi kepemudaan semacam Gerakan Pemuda Ansor (GP-Ansor) dan organisasi kemahasiwaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pernah ia pimpin. Hal inilah yang menjadi struktural menjadi modal kuat Hasyim untuk terus berkiprah di NU.

Kiprah organisasinya mulai dikenal ketika pada tahun 1992 ia terpilih menjadi Ketua Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur yang terbukti mampu menjadi batu loncatan bagi Hasyim untuk menjadi Ketua PBNU pada tahun 1999.

Banyak yang mafhum, sebagai organisasi keagamaan yang memiliki massa besar, NU selalu menjadi daya tarik bagi partai politik untuk dijadikan basis dukungan. Hasyim pun tak mengelak dari kenyataan tersebut. Tercatat, suami dari Hj. Muthomimah ini pernah menjadi anggota DPRD Tingkat I Jawa Timur pada tahun 1986, yang ketika itu masih bernaung di bawah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun, jabatan sebagai Ketua Umum PBNU lah yang membuat Hasyim mendadak menjadi pembicaraan publik dan laris diundang ke berbagai wilayah. Bisa dikatakan, wilayah aktivitas alumni Pondok Pesantren Gontor Ponorogo ini tidak hanya meliputi Jawa Timur, namun telah menasional. Basis struktural yang kuat itu, masih pula ditopang oleh modal kultural yang sangat besar, karena ia memiliki pesantren Al-Hikam, Malang, yang menampung ribuan santri.

Hasyim dikenal sebagai sosok kiai yang memosisikan dirinya sebagai seorang pemimpin Indonesia. Selain sebagai ulama, sosok Hasyim dikenal “nasionalis dan pluralis”. Itu sebabnya, ketika terjadi peristiwa Black September, yakni tragedi runtuhnya gedung WTC di Amerika Serikat, yang menempatkan umat Islam sebagai pelaku teroris, kiai yang dikaruniai enam orang putra ini, tampil dengan memberikan penjelasan kepada dunia internasional bahwa umat Islam Indonesia adalah umat Islam yang moderat, kultural, dan tidak memiliki jaringan dengan organisasi kekerasan internasional. Ia adalah sekian dari tokoh umat di Indonesia yang dijadikan referensi oleh dunia barat dalam menjelaskan karakteristik umat Islam di Indonesia.

Integritas Hasyim yang lintas sektoral kini diuji. Ijtihad politik pria berusia 60 tahun ini yang menerima lamaran PDI Perjuangan untuk menjadi cawapres, merupakan bagian dari sosok dirinya yang moderat.“Saya ingin menyatukan antara kaum nasionalis dan agama”,” ujarnya ketika berorasi dalam deklarasi pasangan capres dan cawapres Megawati-Hasyim Muzadi.

Walaupun memang, tak sedikit yang mencibir dan menyayangkan langkah Hasyim yang terjun ke politik praktis, termasuk dengan pewaris darah biru kaum nahdliyin, Gus Dur. Bahkan, langkah politik pria yang selalu berpeci ini telah menguak perseteruan dirinya dengan Gus Dur yang telah terpendam lama. Namun di atas segalanya, hanya Hasyim yang tahu persis, makna di balik langkah politik menuju kursi kekuasaan yang kini tengah dirintisnya.

Karier Pengalaman Organisasi:

  1. Ketua Ranting NU Bululawang-Malang
  2. Ketua Anak Cabang GP Ansor Bululawang-Malang 1965
  3. Ketua Cabang PMII Malang 1966
  4. Ketua KAMI Malang 1966
  5. Ketua Cabang GP Ansor Malang 1967-1971
  6. Wakil Ketua PCNU Malang 1971-1973
  7. Ketua DPC PPP Malang 1973-1977
  8. Ketua PCNU Malang 1973-1977
  9. Ketua PW GP Ansor Jawa Timur 1983-1987
  10. Ketua PP GP Ansor 1985-1987
  11. Sekretaris PWNU Jawa Timur 1987-1988
  12. Wakil Ketua PWNU Jawa Timur 1988-1992
  13. Ketua PWNU Jawa Timur 1992-1999
  14. Ketua Umum PBNU 1999-2004
  15. Anggota DPRD Tingkat II Malang-Jawa Timur
  16. Anggota DPRD Tingkat I Jawa Timur 1986-1987

Pendidikan Pendidikan

  1. Madrasah lbtidaiyah Tuban-Jawa Timur 1950-1953
  2. SD Tuban-Jawa Timur 1954-1955
  3. SMPN I Tuban-Jawa Timur 1955-1956
  4. KMI Gontor, Ponorogo-Jawa Timur 1956-1962
  5. PP Senori, Tuban-Jawa Timur 1963
  6. PP Lasem-Jawa Tengah 1963
  7. IAIN Malang-Jawa Timur 1964-1969
  8. Bahasa 1972-1982

NU Bukan Demi Kekuasaan

SEBAGAI ormas terbesar dengan jumlah anggota mencapai 35 juta orang, warga NU tidak boleh dipertaruhkan untuk kepentingan sesaat. Kebesaran nama baik NU, bagi Muzadi, tidak boleh dipertaruhkan demi kepentingan kekuasaan. Ia juga ingin menjaga agar Umat Islam, terutama kaum nahdliyin, tidak terkotak-kotak dalam politik aliran. Namun, bila ada warga NU yang ingin aktif di politik, sama sekali tidak ada halangan. Tetapi, tidak membawa bendera NU secara kelembagaan dalam kiprah politiknya. Paling tidak, hal itu berlaku untuk masa sekarang.

Namun menurutnya, sepanjang mereka membawa visi nasional Indonesia secara utuh, akan disambut baik. NU akan merespons siapapun ketika yang dibicarakan itu masalah nasional dan utuh. Ketika mereka melakukan (atau) tampil sebagai partisan politik, itu ya terserah anggota saya, mau pilih atau tidak. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi dalam menjalankan organisasinya memiliki prinsip bahwa NU tidak akan berpolitik praktis dengan mengubah diri menjadi partai politik (parpol) pada Pemilu 2004. Menurut dia, pengalaman selama 21 tahun sebagai partai politik cukup menyulitkan posisi NU.

Pengalaman pahit selama 21 tahun menjadi partai politik periode 1952 sampai 1973, kata Muzadi menjadi pertimbangan signifikan dari pengurus besar untuk mengubah bentuk organisasi itu. Waktu itu, kata Muzadi yang sempat menjadi Ketua NU Cabang Malang, kerja orang-orang NU hanya memikirkan kursi legislatif. Sementara kerja NU lainnya seperti usaha memajukan pendidikan dan intelektual umat terabaikan. Menjelang Pemilu 2004, NU didorong oleh berbagai kelompok untuk menjadi partai politik. Desakan menjadi parpol juga datang dari kelompok dalam NU (kalangan nahdliyin), tetapi sikap NU tidak goyah. Politik merupakan salah satu kiprah dari sekian banyak sayap NU. Di mata Muzadi, partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan dan kepentingan, sementara sifat kekuasaan itu sesaat. Di sisi lain NU dituntut memelihara kelanggengan dan kiprah sosialnya di masyarakat. Oleh karena itu, NU akan menolak setiap upaya perubahan menjadi partai politik.

Mengenai pemimpin bangsa, menurut Muzadi, NU itu tidak berpikir bagaimana mengajukan calon dari NU. Tapi, yang dipikirkan, adakah calon dari mana pun yang mampu melakukan recovery, penyembuhan terhadap Indonesia. Hal itu menurutnya harus lebih dulu dipikirkan daripada intern NU, apalagi ramai-ramai membuat NU terjun langsung di dunia politik.
Munculnya konflik di Indonesia, terutama yang membawa-bawa nama agama hingga pemerintah dan aparat kewalahan menanganinya merupakan masalah serius yang harus diselesaikan. Bila menyangkut konflik antaragama, ia mengatakan NU telah melakukan dialog lintas agama. Sebab, tidak mungkin masalah itu selesai hanya dengan peran satu kelompok saja. Harus melibatkan keduanya. Itu bila konflik ingin dituntaskan.

Hasyim dikenal sebagai sosok kiai yang cukup tulus memosisikan dirinya sebagai seorang pemimpin Indonesia. Selain sebagai ulama, sosok Hasyim cukup “nasionalis” dan pluralis. Apa saja yang dianggap perlu bagi agama, Indonesia, dan NU, Hasyim ikhlas melakukan. Itu sebabnya, dalam kunjungan di AS ini, Hasyim benar-benar seperti mengabdikan diri bagi kepentingan lebih besar. Salah satunya ia tunjukkan dalam bentuk memberikan penjelasan kepada dunia internasional bahwa umat Islam Indonesia adalah umat Islam yang moderat, kultural, dan tidak memiliki jaringan dengan organisasi kekerasan internasional.

Ketika terjadi peristiwa ditabraknya gedung WTC 11 September 2001, di mana AS langsung menuduh gerakan Al Qaeda sebagai pelakunya dan menangkapi orang-orang dan kelompok Islam yang diduga terkait dengan jaring Al Qaeda, posisi Islam moderat Indonesia luput dari tuduhan. Namun hal itu bukan berarti persoalan selesai. Hasyim Muzadi memiliki pandangan, dunia internasional perlu mengetahui kondisi Islam di Indonesia dan perilaku mereka yang tidak menyetujui tindak kekerasan.

Untuk itu perlu upaya komunikasi dengan dunia luar secara intensif. Tak terkecuali dengan AS. Makin banyak dan intens komunikasi maupun kontak ormas-ormas moderat Indonesia dengan internasional dan AS, itu makin positif. Apalagi, di tengah keterpurukan ekonomi, sosial, dan keamanan di Indonesia saat ini, kerja sama internasional jauh lebih berfaedah daripada keterasingan internasional. Hasyim Muzadi pun menjadi tokoh yang mendapat tempat diundang pemerintah AS untuk memberi penjelasan tentang pemahaman masyarakat Islam di Indonesia. Ia cukup gamblang menjelaskan peta dan struktur Islam Indonesia. AS beruntung mendapat gambaran itu langsung dari ormas muslim terbesar Indonesia. Indonesia juga bersyukur karena seorang tokoh ormas muslimnya menjelaskan soal-soal Islam Indonesia kepada pihak luar. “Saya gambarkan, umat Islam di Indonesia itu pada dasarnya moderat, bersifat kultural, dan domestik. Tak kenal jaringan kekerasan internasional,” ujar Hasyim.

Soal kelompok-kelompok garis keras di Indonesia-betapapun jumlah dan kekuatannya cuma segelintir-Hasyim mengingatkan AS bahwa mengatasinya harus tidak sembarangan. Jangan sekali-kali menggunakan represi. Bukan hanya kontraproduktif, tapi bisa memunculkan radikalisme betulan. Sekali AS bertindak, seperti dilakukannya di Afghanistan atau negara-negara Timur Tengah, dengan intervensi langsung, hasilnya bisa runyam. Indonesia tidak bisa dipukul rata dengan Timur Tengah atau negara-negara lain.

Apa alternatif pendekatannya jika represi ditanggalkan? “Saya minta supaya pendekatannya pendekatan pendidikan, kultural, dan social problem solving. Dijamin, gerakan-gerakan kekerasan akan hilang,” tutur Hasyim.
Di sisi lain, AS sadar perlunya menggalang pengertian dan kerja sama dengan Islam moderat di dunia. Di AS sendiri, ada sekitar 5 juta penganut Islam dan kini menjadi agama yang paling cepat pertumbuhannya dibandingkan agama-agama lain. Muzadi juga mengakui, pejabat AS memang memiliki pandangan sendiri tentang masa depan, dunia Islam, dan terorisme. Namun banyak senator AS yang berharap Indonesia menjadi komunitas muslim yang pada masa depan bisa bersahabat dengan dunia. Itu istilahnya mereka, katanya. Sedangkan ukuran AS adalah Indonesia bisa mengatur diri, sehingga tak menjadi sarang “kekerasan.” Namun, menurut Muzadi, yang cukup menggembirakan adalah tidak ada rencana AS sedikit pun untuk menyerang Indonesia.

Karya Tulis

  1. Membangun NU Pasca Gus Dur, Grasindo, Jakarta, 1999.
  2. NU di Tengah Agenda Persoalan Bangsa, Logo, Jakarta, 1999.
  3. Menyembuhkan Luka NU, Jakarta, Logos, 2002.

(Tokoh Indonesia, dari berbagai sumber)

H. Imron Rosyidi

Diplomat Karir Dari Pesantren (Mantan Ketua Umum GP Ansor Periode 1954-1967)

Sejak awal NU merupakan organisasi social keagamaan yang bersikap pluralis, bayangkan berapa banyak kader di luar NU direkrut oleh organisasi ulama. Ini bukan hanya kekurangan sumber daya manusia, tetapi dilandasi pada sikap yang melihat semuaa elemen bangsa yang berprestasi dan bermoral sebagai warganya, karenanya bisa diajak berkiprah di NU. Namun demikian tidak berarti NU tidak memiliki kader sendiri yang memumpuni, banyak sekali diantaranya adalah Mr. Imron Rosyadi, yang menjadi salah seorang ketua dalam jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama -PBNU- ketika organisasi ini masih menjadi partai politik (1954-1984).

Perjalanan hidup Imron Rosyadi penuh liku-liku, dia adalah anak seorang pimpinan pesantren, di sanalah ia mulai belajar, kemudian mulai mengenyam pendidikan gaya Belanda, kemudian mendalami pelajaran agama di Irak, di sana ia banyak belajaar berbagai pengetahuan sejak politik, kebudayaan dan juga agama, tetapi yang ditekuninya adalah bidang hukum, dari sana ia mendapatkan gelar Meester in de Reechten (MR) yang di Indonesiakan menjadi Sarjana Hukum (SH), melalui ujian persamaan di Universitas Indonesia. Dengan pengalamannya itu ia menjadi pribadi yang tegas dan mandiri.

Kerterlibatan di lingkungan NU diawali sejak masa kepanduan Ansor Nahdlatul Ulama (ANU), kemudian menjadi ketua umum Barisan Pemuda itu. Dengan kemandiriannya itu maka dengan tegas ia menentangnya kebijakan Bung Karno ketika mewajibkan organisasi-organisasi kepanduan dilebur ke dalam Praja Muda Kirana alias Pramuka. Imron Rosyadi sempat empat tahun mendekam dalam penjara orde lama dan baru dibebaskan setelah orde baru lahir. Sejak bebas dari penjara, Imron langsung melejit menjadi Ketua IV PBNU dalam Muktamar NU di Bandung (1967), menjadi Ketua III dalam Muktamar Surabaya (1971) dan menjadi Ketua III dalam Muktamar NU di Semarang tahun 1979.

Ketika NU, melalui Muktamar Situbondo (1984) resmi kembali ke khittah 1926, Imron duduk sebagai salah seorang rois syuriah PB dan satu periode kemudian diangkat sebagai mustasyar-penasihat PBNU. Dalam jabatan itulah, ia wafat di kota Bandung (1993) karena sakit. Bandung adalah kota kelahiran isterinya, yang juga aktivis dan pernah menjadi ketua/penasihat Muslimat NU, yaitu Ny Hajjah Chadidjah Imron Rosyadi. Sang isteri adalah wanita ningrat salah seorang puteri dari Bupati Bandung yang saat dinikahi Pak Imron merupakan sosok yang sangat terpandang di bumi Parahiyangan.

Imron Rosyadi kebetulan tidak dikaruniai putera atau puteri, sehingga bisa berkarir di Departemen Luar Negeri, di NU maupun di Parlemen secara lebih intensif, namun bukan berarti tidak memiliki asuhan, sebab ia punya anak angka yang cukup banyak dan mereka didik seperti anak-anaknya sendiri, disekolahkan hingga perguruan tinggi. Warisan hartanya tidak banyak, selain sikap kejujuran dan kejuangan serta keteguhan pendiriannya yang bagaikan batu karang. Kedalaman ilmunya terbukti dari banyaknya buku-buku pengetahuan agama dan kitab-kitab kuning yang dimilikinya dan kini sudah dihibahkan kepada salah satu perguruan Islam di Jakarta.

Putera Indramayu
Imron terlahir dari keluarga keturunan NU tulen. Ayahnya KH Abdullah dan ibunya Ny.Hajah Ratu Salichah, memiliki empat orang puteri, semua kakak Imron dan seorang putera yang paling ragil atau bungsu adalah Imron Rosyadi. Seorang di antara kakaknya Ny.Hj.Chasanah Mansur pernah menjadi Sekretaris Umum Pucuk Pimpinan Muslimat NU yang berkedudukan di Jakarta.

Selesai belajar di sekolah rakyat, pemuda yang lahir tahun 1916 melanjutkan pendidikan tingkat menengah -MULO-, suatu lembaga pendidikan jaman Belanda yang modern dan maju. Di sekolah ini di ajarkan lima bahasa asing, karena itu lulusannya rata-rata menguasai bahasa Inggeris, Belanda, dan Jerman di samping bahasa Indonesia. Tamat MULO, Imron yang ketika itu berusia sekitar 25 tahun memiliki semangat juang yang tinggi. Ia ingin berkeliling dunia, tetapi orang tuanya kurang berkenan, karena rencana itu membutuhkan beaya yang amat banyak yang tidak bisa ditanggung oleh orang tuanya.

Tekad dan semangat Imron menuntut ilmu ke luar negeri, terutama negara-negara Timur Tengah pantang bersurut. Dengan segala daya dan upaya dia mencoba menyamar sebagai awak kapal angkutan barang. Namun di tengah pelayaran ternyata ia tertangkap oleh nakhoda kapal, akhirnya ia diturunkan di Singapura, walaupun demikian ia tak tampak gelisah karena sudah meninggalkan negaranya apalagi dia sudah memiliki sejumlah uang dan menetap untuk beberapa lama di kota dagang itu. Sambil terus mengatur siasat, Imron melanjutkan pengembaraan ke Kuala Lumpur Malaya. Di sana pun begitu, sambil menghimpun kekuatan, ia melanjutkan perjalanan ke Pakistan, India hingga akhirnya sampai di Baghdad-Irak.

Sesuai tekadnya, Imron segera mendaftar ke Universitas Irak di Baghdad, mengambil jurusan agama sekaligus mendalami masalah hukum. Studi itupun dapat diselesaikan sekitar tujuh tahun. Namun untuk menggapai cakrawala ilmu pengetahuan maka setiap ada hari-hari libur panjang Imron memanfaatkannya untuk berkelana ke Saudi Arabia, Mesir, dan bahkan ke Eropa. Perjalanan safari ini membawa pengalaman berharga bagi Imron yang memiliki cita-cita tinggi itu. Ia merasa lebih terbuka cara berpikir dan pandangannya setelah melihat Timur Tengah dan Eropa. Dari Universitas Baghdad itu Imron mendapat ijazah LLB (tingkat doctoral).

Kuasa Usaha

Kembali ke Tanah Air, pihak orang tua Imron sudah “kasak kusuk” untuk menjodohkan puteranya dengan seorang gadis Periyangan anak seorang bupati Pasundan pada waktu itu. Hanya beberapa bulan setelah kembali ke Indonesia, tahun 1951 Imron Rosyadi menyunting Nona Chadijah yang banyak dipingit. Maklum ia puteri dari seorang ningrat. Imron mulai menapaki hidup baru sebagai keluarga muda dan sejak itu ia berusaha mengamalkan ilmunya sebagai seorang yang ahli politik luar negeri melamar bekerja ke Departemen Luar Negeri.

Ijazah LLB dari Universitas Baghdad itu sangat berharga baginya sebagai modal untuk berkarir di tanah air Indonesia. Sesuai dengan minat di disiplin keilmuannya ia pun masuk ke Departemen Luar Negeri sebagai pegawai negeri. Namun untuk kepentingan status kepegawaiannya, Imron memerlukan ujian persamaan bidang hukum di Universitas Indonesia. Maka iapun kemudian mendapatkan titel Meester in de Reechten (Sarjana Hukum). Lima tahun bekerja di Deplu, Imron diangkat sebagai Kuasa Usaha, waktu itu belum banyak pengangkatan Duta Besar/Dubes, untuk Swis. Dengan penuh tanggung jawab tugas itu ditunaikan sepenuh hati. Di kemudian baru disadari, pengangkatannya sebagai kuasa usaha, salah satu pertimbangannya untuk mempermudah persinggahan-persinggahan Presiden Soekarno yang melakukan lawatan kenegaraan ke Amerika melalui Eropa tahun 1956. Tentu saja, tugas itu menjadi amat sibuk dan menyita enersi, karena harus dihitung jam demi jam, agar kunjungan kenegaraan presiden itu sukses.

Ketika kembali ke Tanah Air tiga tahun kemudian, tugas di dalam negeri sudah menanti. Ia terpilih menjadi ketua umum Gerakan Pemuda Ansor, menggantikan H.A.Chamid Widjaja-almarhum. Hanya dalam hitungan bulan, Imron pun kemudian diangkat kembali menjadi Kuasa Usaha untuk Kerajaan Saudi Arabia. Memang untuk mengurusi persoalan politik dan masalah perjalanan haji butuh seorang diplomat yang berpengalaman seperti dia. Sebab dia adalah diplomat karir yang memang punya dedikasi dan kompetensi di bidang hubungan internasional.

Sebagai pejuang sejati sejak muda, mahasiswa hingga menjadi kuasa usaha RI, Imron Rosyadi selalu mengibarkan bendera merah putih dan proklamasi 17 Agustus 1945 untuk mendapatkan dukungan dunia internasional, di manapun dia ditempatkan dan ditugaskan. Di Baghdad misalnya, ia berkeliling kota seraya membawa sang Merah Putih. Hal yang sama dia lakukan di Jeddah dan Makkah dan mendapatkan sambutan hangat para jamaah haji dari manca negara.

Liga Demokrasi

Kembali ke Indonesia, Imron dihadapkan dengan situasi politik dalam negeri yang kurang menguntungkan. Ada pergolakan daerah-daerah yang puncaknya terwujud dalam PRRI dan Permesta, kemudian pembubaran Konstituante dan akhirnya pembentukan DPRGR oleh Bung Karno, di mana sebelumnya partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena terlibat dengan pemberontakan PRRI. Dengan didukung oleh DPR-GR yang dibentuk sendiri itu Bung Karno membangun Demokrasi Terpimpin, yang menempatkan diri sebagai penguasa tertingi, melampaui lembaga tingi negara yang lain, baik legislative maupun yudikatif.

Sebagai seorang demokrat tulen, maka Imron Rosyadi menentang langkah Bung Karno tersebut. Apalagi ketika proklamator itu memaksakan pembentukan Front Nasional yang berbentuk Nasakom (Nasional Agama Komunis). Imron yang anti komunis itu dengan tegas menolak Nasakom, walaupun secara resmi Partai NU menjadi pilar penting dalam Nasakom. Dan oleh partai-partai Islam yang ada waktu itu Masyumi, PSII dan Perti, Imron ditunjuk mengetuai Liga Demokrasi, sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengoreksi agar pemerintahan Bung Karno agar lebih menjunjung nilai-nilai demokrasi. Pembentukan Liga Demokrasi itu didahului dengan lobi-lobi tingkat tinggi, termasuk dengan pimpinan partai Katolik pimpinan IJ Kasimo.

Karena waktu itu negara masih dalam keadaan bahaya, sementara Bung Karno melihat Liga demokrasi sebagai kaki tangan imperialis untuk kembali menjajah Indonesia, maka liga demokrasi dilarang dan para aktivisnya dijebloskan ke penjara Orde Lama. Empat tahun mendekam di sana dan tanpa proses peradilan. Baru pada pertengahan 1966 Imron Rosyadi dibebaskan, setelah orde baru muncul. Bersama-sama Imron dibebaskan juga Buya Hamka, Mr. Moh Roem, S. Soemarsono dan yang lain-lain para tokoh Masyumi dan GPII, tetapi yang terakhir ini dipejara karena kaitannya dengan PRRI, sementara Imron berkaitan dengan Liga Demokrasi.

NU memang memiliki spektrum yang luas, dan sekaligus toleransi yang tinggi. Walaupun NU sebagai induk organisasinya menerima dan mendukung Nasakom sebagai strategi melawan neo-kolonialisme dan imperialisme, yang ini merupakan pengejawantahan dari komitmen kebangsaan NU, maka NU membela strategi Bung Karno tersebut, karena saat itu Indonesia dikepung oleh berbagai kekuatan Kapitalis, imperialias, maka dalam Fron Nasional itu NU berusaha mempertahankan keutuhan kedaulatan RI, sebagai bagian dari upaya membela martabat bangsa dan rakyat, yang telah bebas dari penjajahan. Namun demikian NU menghargai orang NU yang tidak menyetujui Demokrasi terpimpin Soekarno seperti, Imron Rosyadi, Subhan ZE, termasuk pengurus Syuriyah sendiri yakni KH Bisri Sansuri.

Politisi di DPR

Setelah bebas dari penjara Imron Rosyadi kembali berkiprah di NU, dan diterima secara terbuka oleh pimpinan NU, sehingga pada pemilihan umum 1971, ia terpilih sebagai anggota DPR/MPR dari partai NU. Tugas sebagai politisi di DPR terus berlanjut hingga tahun 1987. Selama di DPR Imron selalu menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi I DPR yang membidangi urusan; luar negeri; pertahanan keamanan; dan penerangan. Kepiawaiannnya dalam urusan luar negeri, membuat Imron dikenal luas di kalangan mitra kerjanya, apalagi kalau melihat sikap hidupnya yang sederhana, lugas dan tegas serta teguh dalam berpendirian.

Imron Rosyadi wafat meninggalkan seorang isteri Ny Hajah Chadidjah Imron, yang kini merawat apik peninggalan almarhum berupa rumah kecil sederhana di Jalan Teuku Umar no.30-paviliun Jakarta Pusat. Sejumlah piagam dan bintang-bintang penghargaan dari dalam dan luar negeri. Sampai akhir hayatnya Imron Rosyadi adalah pensiunan Departemen Luar Negeri, di samping pensiunan anggota DPR/MPR dan sekaligus Perintis Kemerdekaan. Semua karis itu bisa diraih karena Imron disiplin, tegas dan lugas. Sepintas lalu terkesan seram bagi yang baru mengenalnya. Tapi jika sudah bergaul secara akrab, banyak sekali humor-humor Pak Imron yang tidak kalh segar dibading kiai-kiai NU lainnya.

Dari tokoh yang brilian itu bisa kita pelajari betapa seorang anak pesantren yang ingin maju, walaupun tanpa beaya bisa berusaha sendiri dengan susah payah, akhirnya berhasil mendidik dan membina diri sendiri secara mandiri, akhirnya bisa mencapai gelar akademis tinggi, serta bisa berkarir di dunia politik secara nasional dan internasional. Karena itu liku dan perjalanan hidup tokoh yang nyaris terlupakan itu perlu kita pelajari, kita teladani. [http://gp-ansor.org%5D

KH. Ali Yafie

KH. Ali Yafie

KH. Ali Yafie (lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, 1 September 1926; umur 84 tahun) adalah ulama fiqh dan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ia adalah tokoh Nahdlatul Ulama, dan pernah menjabat sebagai pejabat sementara Rais Aam (1991-1992). Saat ini, ia masih aktif sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Dakwah Al Irsyad, Pare-Pare, Sulawesi Selatan yang didirikannya tahun 1947, serta sebagai anggota dewan penasehat untuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Biografi

Ali Yafie memperoleh pendidikan pertamanya pada sekolah dasar umum, yang dilanjutkan dengan pendidikan di Madrasah As’adiyah yang terkenal di Sengkang, Sulawesi Selatan. Spesialisasinya adalah pada ilmu fiqh dan dikenal luas sebagai seorang ahli dalam bidang ini. Ia mengabdikan diri sebagai hakim di Pengadilan Agama Ujung Pandang sejak 1959 sampai 1962, kemudian inspektorat Pengadilan Agama Indonesia Timur (1962-1965).

Sejak 1965 hingga 1971, ia menjadi dekan di fakultas Ushuluddin IAIN Ujung Pandang, dan aktif di NU tingkat provinsi. Ia mulai aktif di tingkat nasional pada 1971. Pada muktamar NU 1971 di Surabaya ia terpilih menjadi Rais Syuriyah, dan setelah pemilu diangkat menjadi anggota DPR. Kemudian ia tetap menjadi anggota DPR sampai 1987, ketika Djaelani Naro, tidak lagi memasukkannya dalam daftar calon.

Sejak itu, Ali Yafie mengajar di berbagai lembaga pendidikan tinggi Islam di Jakarta, dan semakin aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada Muktamar NU di Semarang 1979 dan Situbondo 1984, ia terpilih kembali sehagai Rais, dan di Muktamar Krapyak 1989 sebagai wakil Rais Aam. Karena Kiai Achmad Siddiq meninggal dunia pada 1991, maka sebagai Wakil Rais Aam ia kemudian bertindak menjalankan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang sebagai pejabat sementara Rais Aam. Setelah terlibat konflik dengan Abdurrahman Wahid mengenai penerimaan bantuan dari Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial untuk NU, Ali Yafie menarik diri dari PBNU.

Source : http://id.wikipedia.org/