Kelembagaan

Madrasah Tsanawiyah Falakhiyah Jampet Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro berada dalam naungan Yayasan Pendidikan Islam Falakhiyah ( YASPIFA ). Badan hukum yang menaungi YASPIFA dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran adalah berdasarkan pada AKTA PENDIRIAN YAYASAN Nomor : 4/200 tanggal 25 Mei 2000 Akte Notaris ENI ZUBAIDAH, SH.

Adapun susunan kepengurusan Yayasan Pendidikan Islam falakhiyah dari periode ke periode sebagai berikut :

 

PERIODE KEPENGURUSAN 2000 – 2005

Penasehat                : K. Sa’dullah

Ketua umum            : KH. Masran Nur Aziz

Wakil ketua               : H. M. Maliki

Sekretaris                 : AM. Zaenuri

Bendahara               : Judi

Anggota                    :

  1. Radi
  2. H. Nur Hasyim
  3. Hj. Binti Hisbiati, BA
  4. Abdul Hadi
  5. M. Kusnan, A.Ma.

PERIODE KEPENGURUSAN 2005 – 2009

Penasehat                 : KH. Abd. Hamid

Ketua umum             : KH. Masran Nur Aziz

Wakil ketua                : H. M. Maliki

Sekretaris                  : M. Kusnan, S.PdI

Bendahara                : H. Judi

Anggota                     :

  1. M. Fauzi, S.Ag
  2. M. Zaenuri, S.Pd
  3. Hj. Binti Hisbiati, BA
  4.  Suprapti
  5. Abdul Hadi
  6. M. Kusnan, A.Ma.
  7. K. Muhaimin

PERIODE KEPENGURUSAN 2009 – 2013

Penasehat               : Sahiruddin

Ketua umum           : KH. M. Maliki, A.Ma

Wakil ketua              : K. M. Ali Muhtar, S.Si

Sekretaris                 : Moh. Thoyyib, S.Pd

Bendahara               : Abdul Hadi

Anggota                    :

  1. Drs. Darmuji, M.Pd.
  2. M. Fauzi, M.PdI
  3. Sri Purbawanti, S.PdI
  4. Endang Sulistyowati, S.PdI
  5. Hj. Binti Hisbiati, BA
  6. Marni, S.PdI
  7. Moh. Ali Mas’udi, S.PdI
  8. Abd. Rosyid

LEMBAGA TA’MIR MASJID INDONESIA (HTMI)

PROFIL
LEMBAGA TA’MIR MASJID INDONESIA
NAHDHATUL ULAMA (LTMI-NU)

LATAR BELAKANG

Kontribusi masjid dalam pembentukan peradaban Islam tak terbantahkan. Bahkan, dalam sejarah Islam awal, masjid merupakan pusat peradaban. Betapa tidak, ketika Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah, pertama kali yang dilakukan adalah membangun masjid, lalu kemudian pasar. Dengan kata lain, peradaban Islam pada fase awal dimulai dengan terbentuknya masyarakat masjid. Masyarakat masjid inilah yang menjadi pilar utama peradaban Islam, untuk selanjutnya, peradaban Islam mendominasi peradaban dunia selama tujuh abad.

Dalam konteks Indonesia, peranan masjid tak kalah urgennya. Pusat-pusat Islam di Nusantara pada umumnya berada di kisaran masjid, madrasah dan pesantren. Kekuatan rakyat Indonesia melawan penjajahan, tak lepas dari peranan masjid. Dari masjid, wacana kemerdekaan didengungkan. Namun, perkembangan kemudian setelah Indonesia relatif lebih baik, masjid tereduksi fungsinya. Masjid hanya untuk kegiatan ibadah mahdlo: untuk salat Jumat dan lima waktu. Wacana-wacana tentang masjid sebagai sumber peradaban, memotivasi umat agar makmur dan sejahtera, relatif kurang terdengar. Lambat laun nilai-nilai kemasjidan dalam masyarakat terus berkurang. Akhirnya, seperti sekarang ini, peradaban umat manusia berada pada posisi ketidakseimbangan. Kriminalitas merajalela di mana-mana, maksiat menyerang semua panca indera kita. Manusia kembali ke perilaku jahiliyah.

Bagaimana mengembalikan peradaban umat manusia ke posisi keseimbangan? Islam sudah memberi contoh, mulailah dari masjid: membangun masyarakat masjid. Dalam kerangka itulah Lembaga Ta’mir Masjid Indonesia-Nahdlatul Ulama (LTMI-NU) menempatkan perannya: membangun kembali masyarakat masjid yang sudah terbenam.

LTMI-NU sendiri, terlahir dengan nama Haiah Ta’miril Masajid Indonesia (HTMI) pada tahun 1976 sebagai lembaga di bawah naungan PBNU. Pada Muktamar NU yang ke-31, di Asrama Haji, Donohudan, Solo tahun 2004, berubah namanya menjadi LTMI-NU. Beberapa ulama yang sudah terlebih dahulu berkiprah antara lain KH Ahmad Syaikhu, KH Ayatullah Sholeh, KH Ahmad Syaihu Ratib, Prof KH Drs Irfan Zidny, dan Sutrisno Hadi. Jumlah masjid seluruh Indonesia yang di bawah jaringan LTMI-NU hingga sekarang mencapai 125.000 masjid, dari total masjid seluruh Indonesia yang kini berjumlah sekitar 700.000.

Dalam kepengurusan periode tahun 2005-2010 LTMI-NU akan memfokuskan diri untuk menjadikan masjid sebagai pusat peradaban. Membentuk generasi baru yang mempunyai wawasan Islam rahmatalil’alamien.

VISI

Masjid sebagai pusat peradaban dengan mengintegerasikan aspek ubudiyah, mu’amalah (iqtishodiyah/ekonomi), ijima’iyah (social) dan tarbiyah (education).

MISI :

• Menjadikan masjid sebagai gerakan moral dengan meningkatkan iman dan takwa dan menjadi pusat gerakan mencerdaskan umat.

• Menjadikan masjid sebagai inspirasi membangun peradaban umat dalam mewujudkan Islam rahmatan lil’lamin.

• Menjadikan masjid sebagai pusat konsolidasi ukhuwah diniyah, ukhuwah insaniyah dan ukhuwah wathaniyah.

• Menjadikan masjid sebagai instrumen mewujudkan kemaslahatan umat.

• Menjadikan masjid sebagai pusat beribadah dan juga sebagai solusi terhadap segenap persoalan yang berkembang dalam masyarakat.

GARIS BESAR PENGEMBANGAN

Garis Besar Pengembangan LTMI-NU meliputi beberapa aspek :

Peningkatan Ubudiyah

LTMI-NU akan membentuk wahana untuk meningkatkan ubudiyah (beribadah) masyarakat secara konprehensif dan lintas usia: mulai dari anak-anak hingga orang yang akan memasuki usia senja. Program pembinaan ubudiyah anak yaitu melalui TPQ/TPA yang dimodifikasi dengan kurikulum TK. Pembinaan ubudiyah remaja dan majelis ta’lim muslimat dan bapak-bapak.

Peningkatan Kualitas Pendidikan

LTMI-NU akan menjadikan masjid sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal (luar sekolah). Dalam hal ini, LTMI-NU akan memaksimalkan ruangan (space) masjid sebagai sarana pendidikan, baik di dalam masjid maupun kelebihan tanah wakaf di sekitar masjid seperti model-model sekolah unggulan.

Pusat Kesehatan

LTMI-NU akan memprogramkan masjid dijadikan pusat kesehatan masyarakat. Target ke depan, setidaknya di setiap kecamatan ada masjid yang punya satu poliklinik. Jangka Panjang, program ini akan ditindaklanjuti dengan pendirian holding pengadaan obat-obatan dan alat-alat medis.

Pemberdayaan Ekonomi Umat

LTMI-NU akan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan perekonomian umat, mulai dari perkaderan interpreneur, pembentukan wadah perekonomian seperti Lembaga Keuangan Syariah Mikro (LKSM), Koperasi Masjid (Kopmas) dan Baitul Maal Masjid (BMM).

Memperluas Jaringan

LTMI-NU berusaha memperluas jaringan di berbagai daerah dan berusaha mengembangkan jaringan ke tingkat regional dan bahkan di tingkat Internasional. Dengan luasnya jaringan ia akan menjadi perekat dan sebagai instrument dalam usaha membangun masyarakat husnuttafahum (saling pengertian) baik di kalangan internal maupun di tingkat global.

Membuat Pilot Projek

LTMI-NU berusaha membuat berbagai proyek percontohan (uswatun hasanah project) masjid di berbagai daerah dan wilayah di berbagai Nusantara.

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM)

LAKPESDAM adalah salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bekerja untuk program pemberdayaan masyarakat. Ia merupakan salah satu perangkat organisasi Nahdlatul-Ulama (NU) yang mendapat mandat untuk menyelenggarakan program kajian, penelitian, pendidikan, pelatihan, penerbitan dan pusat dokementasi NU dalam rangka khidmat NU dan proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan demokratis. LAKPESDAM didirikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul-Ulama (PBNU) pada tanggal 7 April 1985/16 Rajab 1405 di Jakarta bertepatan dengan Harlah NU yang ke 61.

Program

Untuk mencapai tujuannya, maka LAKPESDAM melaksanakan beberapa program dan kegiatan, antara lain:

  • Program Kajian Keagamaan, Sosial, dan Kebudayaan
    • Kajian kritis tentang masalah-masalah kelembagaan NU, keberagamaan, sosial dan budaya.
    • Pengembangan dan penyebaran wacana kritis tentang kedamaian, anti terorisme, dan keberagaman.
  • Program Penguatan Jama’ah NU
    • Pendidikan kewargaan (civic education) untuk Jama’ah NU.
    • Pengorganisasian Jama’ah NU dalam partisipasi warga dan pengambilan keputusan publik.
  • Program Penguatan Kader dan Kelembagaan
    • Pengembangan dan asistensi program kaderisasi NU melalui: pendidikan-pelatihan reguler, pelatihan thematik, studi banding.
    • Perbaikan sistem manajemen kelembagaan Lakpesdam NU melalui: perbaikan struktur & tata kerja, sistem rekrutmen, manajemen sdm & penjenjangan karir.
    • Penguatan kualitas sdm Lakpesdam di pusat maupun daerah melalui: pemberian beasiswa, program pertukaran, magang dan on the job training.
    • Penguatan jaringan melalui: pertemuan nasional Lakpesdam, penyelenggaraan “clearing house”, publikasi cetak maupun elektronik, peningkatan hubungan dengan Lembaga Donor.
  • Program Fundraising
    • Membangun kesadaran philanthropi.
    • Merancang dan mengoperasikan sistem pendanaan mandiri.
  • Program Dokumentasi, Informasi, dan Penerbitan Program ini berusaha menyuguhkan informasi dan menyebarkan gagasan Islam Moderat, penguatan Civil Society, dan pendalaman demokrasi melalui penerbitan, baik majalah, jurnal, maupun buku. Selama ini LAKPESDAM berhasil menerbitkan Majalah Pesantren, Swara Warga, Jurnal Tashwirul Afkar, Tabloid Panggung Pemilu edisi Pemilihan Legislative dan Presiden, serta edisi Pilkada. Dalam bentuk buku LAKPESDAM telah menerbitkan sejumlah buku, diantaranya: Potret Keluarga Miskin di Tengah Krisis, Civil Society Versus Masyarakat Madani, Geger di Republik NU, NU dalam Sorotan, Kritik Nalar Fiqih NU, Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan, Pedoman Kaderisasi NU, serta buku Sejarah LAKPESDAM. [lakpesdam.or.id]

Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKKNU)

Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan keluarga, sosial, dan kependudukan.

kegiatan-kegiatan yang dijalankan antara lain :

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan di lingkungan madrasah, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) akan mengkapanyekan program hidup sehat di lingkungan madrasah.

Sekretaris LKKNU Rusdin M Nur menjelaskan program ini terinspirasi melihat kondisi di banyak pesantren dan madrasah yang masih membutuhkan dukungan dalam menciptakan lingkungan sehat di institusinya masing-masing.

Untuk sementara, program ini mengambil fokus di 5 madrasah yang berlokasi di Kec. Pancoran Mas mencakup 3 madrasah dan di Kec. Sawangan mencakup 2 madrasah. Keduanya masuk wilayah Kodya Depok. Program ini terselenggara bekerjasama dengan Learning Assistance Program for Islamic Schools (LAPIS) dengan jangka waktu 6 bulan.

Pada tanggal 3 Mei lalu, tim LKKNU telah melakukan survey ke lapangan untuk melihat kondisi dan melakukan need assessment. Selanjutnya hasil survey tersebut dibahas dalam workshop dengan mengundang peserta dari depkes, diknas, depag dan konsultan yang memberikan masukan. Kegiatan ini diselenggarakan di hotel Mega Proklamasi, Kamis.

Dari temuan yang dipaparkan oleh tim survey, lima madrasah yang nantinya akan menjadi sasaran program kondisi sarana dan prasarana kesehatannya memang memprihatinkan.

“Ada madrasah yang tidak memiliki WC atau toilet sehingga mereka harus menumpang di masjid atau di rumah penduduk. Yang memiliki WC kondisinya juga memprihatinkan karena bau atau bangunannya tidak memadai, tutur Atik yang menjadi program orfficer kegiatan ini.

Fasilitas UKS yang seharusnya menjadi standar bagi sekolah juga belum ada dibeberapa madrasah yang menjadi fokus program. Jika ada, perannya tidak maksimal atau tidak ada ruangan untuk itu.

Dari workshop tersebut dapat diambil kesimpulan terdapat dua faktor yang menyebabkan tradisi hidup sehat madrasah. Pertama adalah faktor perilaku yang menjadi kebiasaan sedangkan faktor kedua adalah sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menunjang hidup sehat.

Untuk menunjang program ini, LKKNU akan memberikan pelatihan kepada kepala sekolah, guru dan komite sekolah untuk memberikan kesadaran dan memotivasi mereka dalam menjalankan hidup sehat.

Sebagai pendukung, LAPIS akan memberikan dana stimulus kepada masing-masing madrasah untuk membangun sarana dan prasarana. Karena sifatnya sebagai stimulus, maka dana tersebut baru bisa dicairkan setelah ada dana dari sumber lain yang tersedia, entah dari masyarakat atau pemerintah.

Karena kebersihan dan lingkungan sehat menyangkut banyak fihak, termasuk murid dan orang tua murid, maka program ini didesain secara partisipatoris dengan pendekatan bottom up atau mencari masukan-masukan apa yang perlu dijalankan agar program ini berhasil. [nu.or.id]

LP. Maarif NU

I. SEJARAH SINGKAT

Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (PP LP Ma’arif NU) merupakan salah satu aparat departementasi di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Didirikannya lembaga ini di NU bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan NU. Bagi NU, pendidikan menjadi pilar utama yang harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang mandiri. Gagasan dan gerakan pendidikan ini telah dimulai sejak perintisan pendirian NU di Indonesia. Dimulai dari gerakan ekonomi kerakyatan melalui Nadlatut Tujjar (1918), disusul dengan Tashwirul Afkar (1922) sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, hingga Nahdlatul Wathan (1924) yang merupakan gerakan politik di bidang pendidikan, maka ditemukanlah tiga pilar penting bagi Nadhlatul Ulama yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1334 H, yaitu: (1) wawasan ekonomi kerakyatan; (2) wawasan keilmuan, sosial, budaya; dan (3) wawasan kebangsaan.

Untuk merealisasikan pilar-pilar tersebut ke dalam kehidupan bangsa Indonesia, NU secara aktif melibatkan diri dalam gerakan-gerakan sosial-keagamaan untuk memberdayakan umat. Di sini dirasakan pentingnya membuat lini organisasi yang efektif dan mampu merepresentasikan cita-cita NU; dan lahirlah lembaga-lembaga dan lajnah seperti Lembaga Dakwah, Lembaga Pendidikan Ma’arif, Lembaga Sosial Mabarrot, Lembaga Pengembangan Pertanian, dan lain sebagainya–, yang berfungsi menjalankan program-program NU di semua lini dan sendi kehidupan masyarakat. Gerakan pemberdayaan umat di bidang pendidikan yang sejak semula menjadi perhatian para ulama pendiri ( the founding fathers ) NU kemudian dijalankan melalui lembaga yang bernama Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU). Lembaga ini bersama-sama dengan jam’iyah NU secara keseluruhan melakukan strategi-strategi yang dianggap mampu meng- cover program-program pendidikan yang dicita-citakan NU.

Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) merupakan aparat departentasi Nahdlatul Ulama (NU) yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan pendidikan Nahdlatul Ulama, yang ada di tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Majelis Wakil Cabang. Kedudukan dan fungsi LP Ma’arif NU diatur dalam BAB VI tentang Struktur dan Perangkat Organisasi pasal 1 dan 2; serta ART BAB V tentang Perangkat Organisasi. LP Ma’arif NU dalam perjalannya secara aktif melibatkan diri dalam proses-proses pengembangan pendidikan di Indonesia. Secara institusional, LP Ma’arif NU juga mendirikan satuan-satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menangah hingga perguruan tinggi; sekolah yang bernaung di bawah Departemen Nasional RI (dulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI) maupun madrasah; maupun Departemen Agama RI) yang menjalankan Hingga saat ini tercatat tidak kurang dari 6000 lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air bernaung di bawahnya, mulai dari TK, SD, SLTP, SMU/SMK, MI, MTs, MA, dan beberapa perguruan tinggi.

II. VISI DAN MISI

2.1. Visi
  • Dengan mengambangkan sistem pendidikan dan terus berupaya mewujudkan pendidikan yang mandiri dan membudayakan ( civilitize ), LP Ma’arif NU akan menjadi pusat pengembangan pendidikan bagi masyarakat, baik melalui sekolah, madrasah, perguruan tinggi, maupun pendidikan masyarakat.
  • Merepresentasikan perjuangan pendidikan NU yang meliputi seluruh aspeknya, kognitif, afektif, maupun psikomotorik.
  • Menciptakan komunitas intitusional yang mampu menjadi agent of educational reformation dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan masyarakat beradab.
2.2. Misi
  • Menciptakan tradisi pendidikan melalui pemberdayaan manajemen pendidikan yang demokratis, efektif dan efisien, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal
  • Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, terutama pada masyarakat akar rumput ( grass root ), sehingga terjalin sinegri antar kelompok masyarakat dalam memajukan tingkat pendidikan
  • Memperhatikan dengan sungguh-sungguh kualitas tenaga kependidikan, baik kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi melalui penyetaraan dan pelatihan serta penempatan yang proporsional, dengan dukungan moral dan material.
  • Mengembangkan system informasi lembaga pendidikan sebagai wahana penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi serta penyebarluasan gagasan, pengalaman dan hasil-hasil kajian maupun penelitian di bidang ilmu, sains dan teknologi lewat berbagai media.
  • Memperkuat jaringan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga/institusi masyarakat dan swasta untuk pemberdayaan lembaga pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan maupuh subyek-subyek yang terlibat, langsung maupun tidak langsung, dalam proses-proses pendidikan.

III. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Kebijakan

  • Menata dan mensosialisasikan kepengurusan LP Maarif NU.
  • Melanjutkan penyusunan database satuan pendidikan di lingkungan NU.
  • Mempertegas identitas pendidikan (Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi) Ma’arif NU.
  • Meningkatkan madrasah/sekolah unggul dan perguruan tinggi di masing-masing wilayah.
  • Meningkatkan hubungan dan jaringan ( networking ) kerja sama dengan lembaga Internasional

3.2. Strategi

  • Menguatkan soliditas dan komitmen Pengurus Ma’arif NU di semua tingkatannya;
  • Menggalang kekuatan struktural dan kultural warga NU (nahdliyin) dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Ma’arif NU;
  • Mendirikan badan-badan usaha di bawah naungan PP LP Ma’arif NU untuk mencukupi kebutuhan pendanaan;
  • Meningkatkan partisipasi pendidikan warga NU (nahdliyin) melalui berbagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan;
  • Membuka dan memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri, baik pemerintah maupun swasta.

IV. POLA HUBUNGAN ORGANISASI

1. Konsultatif

Hubungan kelembagaan yang bersifat konsultatif adalah hubungan antara Pimpinan LP Ma’arif NU dengan Dewan Penasehat pada masing-masing tingkatannya. Selain itu hubungan konsultatif juga dibangun antara LP Ma’arif dengan para ulama, tokoh, dan sesepuh di kalangan Nahdlatul Ulama. Hubungan seperti ini diperlukan untuk meminta pertimbangan-pertimbangan yang bersifat moral di luar kebijakan dasar konstitusional organisasi dalam rangka mengembangkan program-program LP Ma’arif NU

2. Koordinatif-Konsolidatif

Hubungan koordinatif-konsolidatif adalah hubungan antar Pimpinan LP Ma’arif NU yang secara bertingkat dapat diurutkan dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Wakil Cabang. Hubungan koordinatif-konsolidatif juga dilakukan antara Pimpinan LP Ma’arif NU dengan sekolah, madrasah, maupun perguruan tinggi yang menjadi binaannya.

3. Instruktif

Hubungan instruktif adalah hubungan antar Pengurus NU dan Pimpinan LP Ma’arif NU yang secara bertingkat dapat diurutkan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Pimpinan Pusat LP Ma’arif, Pengurus Wilayah NU kepada Pimpinan Wilayah LP Ma’arif, Pengurus Cabang NU kepada Pimpinan Cabang LP Ma’arif. [www.maarif-nu.or.id]

Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU)

LDNU adalah salah satu lembaga yang terbentuk didalm tubuh NU bertugas untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dakwah agama Islam yang menganut faham ahlussunnah wal jamaah.

Maklumat Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) se-Indonesia

Tentang

Amaliyah Ahlussunnah Wal Jama’ah
Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan memohon ridla Allah SWT. dan mengharap syafa’at Rasul Allah SAW., kami menyadari dengan sepenuh hati, bahwa dewasa ini telah tumbuh dan berkembang gejala pemikiran dan gerakan keislaman (al-harakah al-islamiyyah) melalui praktek-praktek keagamaan yang dapat melunturkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah ala Nahdlatul Ulama dan mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka dengan ini kami menyatakan:

Pertama, meneguhkan kembali Dakwah Ahlussunnah wal Jama’ah ala Nahdlatul Ulama sebagai komitmen kembali ke khittah tahun 1926 demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, senantiasa menjalankan amaliah ibadah Ahlussunnah wal Jama’ah ala Nahdlatul Ulama, melestarikan praktek-praktek dan tradisi keagamaan salafush shalih; sepert shalat-shalat sunnah, shalat tarawih 20 rakaat; wirid, shalawat, qunut, talqin, ziarah qubur, tahlil, manaqib, ratib, maulid Nabi, haul, dan istighotsah; serta toleran terhadap tradisi budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari Dakwah Ahlussunnah wal Jama’ah ala Nahdlatul Ulama.

Ketiga, menjadikan Ahlussunnah wal Jama’ah sebagai kaidah gerakan sosial kemasyarakatan dan tashfiyah (penjernihan) fikrah nahdliyah menuju terciptanya rasa keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Demikian Maklumat ini dibuat agar dapat disampaikan kepada warga Nahdliyyin
oleh Pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) seluruh Indonesia. .

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thoriq
Jakarta, 25 Pebruari 2007

Wakil-Wakil Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama
1. Dra. Hj. Mihmadati Afif, M.Pd.I. (Jawa Timur)
2. Drs. Syahrul Ependi Siregar (Sumatera Utara)
3. H. Abdurrahman Ar, S.Pd., M.AP. (Kalimantan Timur)
4. KH. Drs. Muh. Syawir Dahlan, MA. (Sulawesi Selatan)
5. Drs. Harun Ginoni (Maluku Utara)
6. H.M. Komari Syakur, S.Pd.I. (papua dan Irjabar)
7. H. Drs. Nuril Huda (PP. LDNU)
8. Drs. H. Abd Rahma, M.Ag. (Kalimantan Tengah)
9. Dr. HE. Mustofa, M.sc. (Jawa Barat)

[nu.or.id]