Lembaga Pelayanan Kesehatan N U

LPKNU adalah Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama yang bertugas melaksanakan kebijakan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama di bidang di bidang kesehatan.

V I S I :
Terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang sehat jasmani,rohani dan sosial serta berkemampuan untuk memelihara dan menanggulangi kesehatannya secara optimal.

M I S I :

1. Mengupayakan pemberian pelayanan kesehatan bagi warga nahdliyin dan masyarakat umumnya yang mencakup upaya promotif,preventif,kuratif dan rehabilitatif melalui pendirian berbagai fasilitas kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat.
2. Mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar mengenali resiko kesehatan yang mengancam dan mempunyai kemampuan untuk menanggulanginya secara mandiri serta mempraktekkan perilaku hidup sehat.
3. Terlibat secara aktif dalam mewujudkan perundang-undangan dan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan publik.

Sesuai dengan Anggaran Dasr NU, BAB VI. pasal 10, untuk melaksanakan tujuannya, Nahdlatul Ulama membentuk perangkat organisasi yang meloiputi: Lembaga dan Badan Otonom. Dalam Anggaran Rumah Tangga NU, BAB V, Pasal 16, dinyatakan bahwa, Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama; khususnya yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Secara spesifik, pada ayat 3 dinyatakan bahwa: Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LPKNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan.

Lembaga Waqaf dan Pertahanan NU

Sejarah Wakaf NU

Jika melihat keberadaan Jam’iyah Nahdlatul Ulama yang lahir sejak tahun 1926, yang di bidangi oleh Ulama dan sampai kini dipimpin oleh Ulama, sudah barang tentu aset harta yang diserahkan kepada Nahdlatul Ulama akan lebih aman dan amanat. Dari aspek yang lain keberadaan Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan keputusannya tertanggal 15 september 1989, nomor: C2-7028. HT.01. 05.Th. 89.
Dari aspek struktur, Nahdlatul Ulama memiliki jaringan yang lengkap yaitu dari Pengurus Besar di Jakarta sampai ketingkat Ranting di Desa-desa, termasuk didalamnya memiliki perangkat Majlis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama di tingkat Kecamatan. Dari aspek pengalaman Nahdlatul Ulama sebagai “pengelolah dan pemelihara” aset tanah wakaf sudah dilakukan secara baik dan bermanfaat, lantaran digunakannya sebagai sarana ibadah masjid, langgar,m dan lain-lain. Dari aspek pengalaman, kultur masyarakat Nahdlatul Ulama cukup peka dan sensitif bila ada gelagat penyimpangan terhadap harta wakaf yang tidak sejalan dengan tuntunan fiqh wakaf.
Maka cukup pantas dan layak, bila calon wakif yang akan berniat mewakafkan tanah menjatuhkan pilihan utama dan terutama kepada nazhir Nahdlatul Ulama dan menurut ketentuan pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa: Kekayaan Nahdlatul Ulama dan perangkatnya berupa dana, harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan sebagai kekayaan organisasi Nahdlatul Ulama. Selanjutnya di ayat 3 disebutkan bahwa: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat melimpahkan penguasaan, pengelolaan dan/atau pengurusan kekayaan Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa dan Pengurus Majlis Wakil Cabang (PWNU Jatim, 2006: 14).
Pengurusan dan pengelolaan harta wakaf sejak awal kelahiran NU sudah menjadi program yang dikelola dengan manajemenyang cermat dan rapi dan langsung dipimpin oleh Rois Akbar Pengurus Besar Nahdlatl UlamaKH. Hasyim Asy’ari. Sebuah dokumen autentik berupa STATUTEN dan Reglement Stiehhting Waqfiah telah dibuat pada tanggal 23 Pebruari 1937 di hadapan notaris Hendrik Wilien Nazembreg notaris Surabaya, yang erdiri dari 11 pasal atau artikel yang asalah pasalnya menyebutkan: bahwa perhimpunan Nahdlatul Ulama secara resmi mendirikan Dewan Pengurus Wakaf, sebagai Rois adalah KH. Hasyim Asy’ari dan sebagai katib adalah KH. Wahab Hasbullah.
Keberadaan Stiehting Waqfiah NU telah dilengkapi dengan Anggaran Rumah Tangga yang terdiri dari 31 pasal. Diantara pasal yang menyebutkan bahwa harta wakaf boleh diambil buah atau hasilnya untuk kepentingan umum. Responsi yang tinggi di kalangan para pendiri Nahdlatul Ulama terhadap kegiatan perwakafan adalah bahwa Anggaran Rumah Tangga Stiehting Waqfiah NU telah disetujui secara resmi oleh Kongres Perhimpunan Nahdlatul Ulama ke 14 pada tanggal 4-5 Juli 1939 di Magelang dan dijadikan Plant Nahdltul Ulama secara Nasional. Srutur Stiehting Waqfiah dari Muktamar Nahdlatul Ulama ke Muktamar yang lain adalah mengalami reposisi struktur, tetapi namanya tetap stiehting waqfiah.
Pada Muktamar NU ke 15 pada tanggal 10-15 Desember 1940 posisi Stiehting Waqfiah berada di bawah bagian harta yang langsung dalam pembinaan dan pengawasan Syuriyah NU. Perkembangan selanjutnya nama Stiehting Waqfiah menjadi sub unit tersendiri yang berpusat di Surabaya. Pada Muktamar NU ke 28 pada tanggal 25-28 Nopember 1989di Yogyakarta, posisi struktur Stiehting Waqfiah masuk dalam prangkat lajnah dan namanya berubah menjadi Lajnah Waqfiah yang tugas pokoknya sebagaimana Stiehting. Nama dan posisi sebagai Lajnah Waqfiah pada saat Muktmar Nahdlatul Ulama ke 29 tanggal 1-5 Desember 1994 di Capsung dimasukkan pasal 16 ayat 2 (e) Anggaran Rumah Tangga yang bertugas untuk mengurus tanah dan bangunan yang diwakafkan kepada NU.
Pada Muktamar NU ke 30 tanggal 21-26 Nofember1999 di Lirboyo Kediri, nama Lajnah berubah menjadi AUQOF jamak dari waqfiah. Namun, tugas dan wewenang lajnah tersebut tidak berubah. Dalam Muktamar tersebut terdapat keputusan rekomendasi yang ditujukan pada Pengurus Besar NU agar Stiehting Waqfiah agar dibubarkan secara formal, sehingga tidak ada dualisme struktur. Kemudian selanjutnya pada Muktamar NU pada tanggal 28 Nopember- 2 Desember 2004 di Boyolali Jawa Tengah, Lajnah Auqof dirubah menjadi Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama yang bertugas mengurus, mengelola, dan mengembangkan tanah, bangunan, dan harta benda wakaf milik NU (PWNU Jatim, 2006: 7-8).

Tata Cara Wakaf Tanah kepada NU

Apabila warga Nahdlatul Ulama atau anggota masyarakat umum berniat mewkafkan tanah kepada Nahdlatul Ulama, maka proses yang perlu dilakukan adalah:

a. Bagi Wakif (yang akan mewakafkan)
1. Memenuhi tokoh Nahdlatul Ulama atau pengurus Nahdlatul Ulama setempat sesuai dengan niat ranting Nahdlatul Ulama, Ke majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, Ke Cabang Nahdlatul Ulama, ke pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau ke pengurus besar Nahdalatul Ulama di Jakarta, untuk menyampaikan niat wakaf tersebut dan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.
2. Menunjukkan surat tanah yang akan diwakafkan :
– Apakah tanahnya sudah bersertifikat, atau
– Masih dalam bentuk petok D/leter C atau Girik,
– Hanya menguasai tanah bekas egindom yang belum ada suratnya.
3. Calon wakif dapat menyampaikan keinginan atau tujuan wakaf tersebut untuk apa ?
– Pendidikan,
– Masjid dan mushalla,
– Untuk kepentingan syariat Islam yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama, dan
– Dapat juga hanya menyerahkan kepad Nahdlatul Ulama, unutk apa nantinya pemanfaatan tanah tersebut terserah Nahdlatul Ulama
b. Bagi penerima di internal Nahdlatul Ulama
1 Bila ada orang yang berniat mewakafkan tanah kepada Nahdlatul Ulama, maka para tokoh Nahdlatul Ulama atau pengurus Nahdlatul Ulama yang ditemui oleh calon wakif, harus bersikap pro aktif menjemput bola. Harus segera dilakukakan forum penerimaan sesui dengan tingkatan struktur Nahdlatul Ulama yang diminati calon wakif. Lokasi pertemuan bisa dikantor Nahdlatul Ulama yang dimaksud calon wakif atau dirumah wakif. Ikrar wakaf lisan yang di ucapkan harus segera ditindak lanjuti dengan dibuatkan surat pernyatan ikrar wakaf kepada Nahdlatul Ulama sesuai dengan struktur Nahdlatul Ulama, sebagai penerima wakaf
2 Pihak pengurus Nahdlatul Ulama yang menerima wakaf, meneliti keabsahan surat kepemilikan tanah yang di wakafkan, sesuai dengan kondisinya. Bila berbeda posisi status surat, maka akan berbeda pula tindak lanjut penyelesaian surat tanahnya.
3 Apabila penyerahan tersebut dilakukan diluar struktur majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama maka diperlukan adanya pertemuan tehnis kordinasi dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan mjelis wakil cabang Nahdlatul Ulama setempat dimana lokasi tanah wakaf tersebut di serahkan.
4 Dalam pertemuan dengan calon muakif tersebut, dapat dibicarakan apakah calon wakif bersedia datang ke kantor urusan agama bersama pengurus Nahdlatul Ulama atau membuat surat kuasa penyerahan yang juga diatur oleh aturan perundangan wakaf
5 Apabila posisi majlis wakil cabang Nahdlatul Ulama setempat sudah memiliki surat pengesahan Nazhir di kantor urusan agama sebagai nazhir badan hukum Nahdlatul Ulama, maka proses akta ikrar wakaf dapat dilakukan dengan menyerahkan surat-surat yang diperlukan sebagaimana yang di atur oleh surat edaran Dirjen Depag RI Nomor 15 tahun 1990.
Dalam pengajuan surat pengesahan nazhir di kantor urusan agama, harus minta dibuatkan akta formulir mode W.5.a yang memang khusus untuk badan hukum dan bukan formulir model W.5 yang digunakan untuk nazhir perorang atau kelompok dan dilampirkan kopi surat menteri kehakiman tahun 1989.

3. Proses Pensertifikatan Tanah Wakaf NU
Ada bebrapa proses macam cara untuk memproses sertifikat tanah yang diwakafkan kepada Nahdlatul Ulama, hal ini tergantung keadaan surat tanah yang akan diwakafkan tersebut.
Proses pensertifikatan tanah wakaf tersebut antara lain :
Proses wakaf dari tanah milik adat/yayasan;
Jika seorang mewakafkan sebidang tanah (pekarangan, sawah, dan tambak) kepada Nazhir Badan Hukum Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta, maka :
a. Orang tersebut hendaknya datang ke kantor atau rumah pengurus Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama kecamatan setempat dengan didampingi pengurus ranting Nahdlatul Ulama desa atau kelurahan setempat (minimal 2 orang), dengan membawa bukti identitas wakif berupa KTP/KSK yang masih berlaku dan SPPT PBB beserta STTSnya (Sarat dasar).
b. Selanjutnya pengurus wakil cabang Nahdlatul Ulama kecamatan Setempat selaku perwakilan nazhir badan hukum Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta di tingkat kecamatan, dengan seorang wakif dan dua orang pengurus ranting setempat datang ke kantor urusan agama untuk dibuatkan ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf serta surat pengantar pendaftaran ke kantor pertanahan.
c. Setelah itu nazhir Nahdlatul Ulama kecamatan setempat datang kekantor kepala desa atau kepala kelurahan minta surat keterangan riwayat tanah dan keterangan tanah wakaf sebagai kelengkapan dari akta ikrar wakaf untuk permohonan pendaftaran penegasan / pengakuan hak dikantor pertanahan kabupaten/kota setempat.
Dengan demikian lampiran-lampiran sebagai berikut :
d. Permohonan lampiran 13 (PMNA No. 3/1997 pasal 73 ayat 1)
1 Fotokopi KTP atau KSK pihak pertama dan pihak kedua.
2 Fotokopi Letet C desa yang dilegalisir kepala desa atau lurah.
3 Surat keteranga kepemilikan tanah yasan/tanah milik adat.
4 Surat pernyataan penguasaan fisik yang dikuatkan dua orang saksi dan dikuatkan oleh kepala desa/lurah. (PMANA No.3/1997 pasal 76 ayat 2).
5 Surat keterangan riwayat tanah dari kepala desa /lurah. (permendagri No. 6/1997 pasal 6).
6 SPPT dan STTS PBB tahun terakhir.
7 Surat keterangan wakaf dari kepala desa/lurah model WK.
8 Surat pengesahan Nazhir Badan Hukum Nahdlatul Ulama dari KUA kecamatan setempat (model W 5a, bukan model W 5).
9 Fotokopi SK. Menkeh Nomor. C2-7028.HT.01.05TH.19989.
Setelah persyaratan mulai no 1 – 10 di tambah dengan akta ikrar wakaf selesai, langkah selanjutny didaftarkan di kantor pertanahan Kabupaten atau kota setempat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembuatan akta ikrar wakaf. Setelah pendaftaran diterima oleh petugas loket, selanjutnya membayar bea dan biayanya, langkah berikutnya adalah penguuran dilokasi tempat tanah didaftarkan proses gambar ukur (GU) atau surat ukur (SU) selesai kurang lebih satu bulan, selajutnya proses panitia A waktunya kurang lebih satu bulan, kemudian pengumuman waktunya selama dua bulan (PMANA No.3/1997 pasal 86 ayat 2). Selanjutnya proses terakhir penerbitan sertifikat hak milik dan diikuti proses penyelesaian sertifikat tanah wakaf, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 pasal 10 ayat 3 menyatakan “jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan yang dimaksud dalam ayat dua dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan sertifikat”. Permohonan pendaftaran perwakafan tanah hak milik yang belum terdaftar di kantor direktorat agraria (sekarang kantor badan pertahanan) Kabupaten atau Kota. Selanjutnya nazhir badan hukum Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta perwakilan di kecamatan mengambil sertifikat tanah wakaf saja di loket pengambilan produk. Untuk sertifikat hak miliknya dimatikan berdasarkan akta ikrar wakaf yang telah dibuat dan didaftarkan di kantor pertanahan Kabupaten atau Kota.
4. Hak Pengelolaan Tanah Wakaf NU
Pengelolaan tanah yang diwakafkan kepada Nahdlatul Ulama dapat dilakukan secara fleksibel. Hal ini tergantung pada institusi atau perangkat Nahdlatul Ulama yang menerima wakaf tersebut, karena pada dasarnya posisi Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama hanya sebagai nazhir formal mewakili Nahdlatul Ulama. Apabila wakaf tersebut diniatkan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, ranting atau badan otonominya, maka kewenangan penguasaan dan pengelolaannya diserahkan kepada yang menerima wakaf. Dimanfaatkan sendiri atau diserahkan kepada struktur Nahdlatul Ulama tingkat dibawahnya.
Demikian juga perwakafan tanah yang diniatkan diserahkan kepada lembaga dan atau perangkat di lingkungan Nahdlatul Ulama, maka proses legalitas aktanya ke kantor urusan agama harus lewat majlis wakil cabang Nahdlatul Ulama setempat adapun penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga atau perangkat yang menerima wakaf, termasuk sertifikat wakfnya. Hal ini didasarkan pada surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama no. 166/A.II.03/IV/1992 tanggal 27 april 1992 tentang pendelegasisan pengurus hak atas tanah dan bangunan milik Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia, Junto ketentuan pasal 21 ayat 3 anggaran dasar Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa : pengurus besar Nahdlatul Ulama dapt melimpahkan penguasaan, pengelolaan dan atau pengurusan kekayaan Nahdlatul Ulama kepada pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus cabang istimewa dan pengurus majlis wakil cabang tidak perlu khawatir terhadap semua harta benda yang dimiliki oleh struktur Nahdlatul Ulama di masing-masing tingkatan akan dikuasai oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama

F. Peranan Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Jawa Timur dalam Pengelolaan Wakaf

1. Inventarisasi Aset Wakaf
Pendataan inventarisasi tanah NU baik secara perorangan maupun badan hukum mulai dari wilayah, Cabang-cabang, majlis wakil cabang, dan sampai pada ranting-ranting NU. LWP PWNU menata aset wakaf NU di Jawa Timur dengan menyerahkan wakaf pada badan NU sampai tuntas mendapatkan sertifikat wakaf atau ikrar wakaf melalui jalur sturuktural pemerintahan dari kelurahan atau kepala desa dan badan pertanahan Nasional. Dalam rangka untuk melakukan inventarisasi menbutuhkan dana yang cukup. Dalam hal ini, LWP PWNU melakukan terobosan bekerjasama dengan Departemen Agama kerjasama dan pemerintah daerah dalam sertifikasi tanah dengan dana APBD setempat berupa subsidi untuk mengurusi sertifikat wakaf NU, seperti tanah, bangunan, masjid, sekolah, kuburan, dan musalla (Wawancara Irhaz Sairazi, tanggal 19 Nopember 2009).
Program yang sangat urgen yang dilakukan oleh LWP PWNU Jawa Timur adalah skala prioritas. Program ini sesuai dengan kebutuhan yang mendesak karena jika tidak menjadi perhatian utama akan menimbulkan tersia-sianya aset wakaf NU. Prioritas utama dalam inventarisir aset wakaf NU adalah tempat ibadah. Aset wakaf NU yang berupa sarana ibadah sangat banyak sekali ketimbangan dengan sarana yang lain, maka perlu pembenahan yang harus menjadi prioritas utama. Hal itu karena banyak terjadi kasus sehingga raib, seperti masjid Asasu Muttaqin di Semu Mulyo Surabaya wakaf yang telah diserahkan pada NU (Wawancara Irhaz Sairazi, tanggal 19 Nopember 2009). Dalam hal ini, LWP PWNU menggunakan fiqh awlawiyah (fiqh prioritas) sesuai kebutuhan yang mendesak sebagaimana dalam sebuah kaidah, “taqdim al-ahamm min al-muhimmat” (mendahlukan sesuatu yang lebih penting dari beberapa kepentingan).
Oleh karena perlu memahami wakaf secara proporsional sebagai amanah umat dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum (al-mashlahah al-‘ammah). Wakaf tidak hanya berhenti pada pengurus priode tertentu, akan tetapi berkesinambungan (istimrariyah) sehingga hasinya secara optimal dapat dinikmati warga NU (Misbahul Munir, Wawancara tanggal 23 Nopember 2009).
Dalam hal ini, LWP PWNU perlu mengadakan terobosan baru untuk mengembangan wakaf produktif agar hasilnya dapat dinikamati oleh masyarakat secara keseluruhan dengan seoptimal mungkin sesuai dengan tujuan wakif. Faktor pendukung untuk mengembangkan wakaf produktif di Jawa Timur adalah banyaknya aset NU berupa tanah yang sangat luas sekitar 375028.31m2. Hal ini merupakan potensi yang sangat besar untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi apalagi prioritas utama NU di antaranya adalah pemberdayaan ekonomi warga NU.
Hambatan yang dialami dalam menginventarisir aset wakaf NU adalah (1) kesulitan dana dalam pembiaan proses sertifikat (2) banyak surat-surat wakaf tidak jelas identitasnya dan mayoritas melalui lisan bukan bentuk tulisan. Hal itu sangat rawan menimbulkan problem yang subtansial melalui proses hukum seperti Kecamatan Kencong Kabupaten Jember terjadi proses hukum tentang sengketa tiga bidang sawah, (3) belum ada kesadaran wakaf warga NU pada NU sebagai nazhir badan hukum, (4) banyak wakaf yang diserahkan pada yayasan belum diserahkan pada NU sbagai nazhir badan hukm (Saiful Munir, Wawancara tanggal 19 Nofember 2009), dan (5) aset NU sebagai hak milik bukan wakaf sehingga dalam pengelolaanya membutuhkan waktu dan dana untuk operasionalnya, seperti aset milik NU di Jalan Darmo.
Wakaf sebagai bagian sedekah dan akadnya dapat dilakukan secara sepihak (tabarru’ karena tujuannya untuk kebaikan semata-mata) dan jika dilakukan secara tersembunyi dianggap lebih baik. Penempatan wakaf dalam kontek muamalah menuntut adanya pernyataan lisan atau tertulis yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang serta dihadiri oleh saksi. Oleh karena itu kepastian hukum dan tranparansi yang dicatat dalam dokumen resmi merupakan tuntutan modernitas tertib administratif. Apalagi wakaf berkaitan dengan kegiatan ekonomi, maka pencatatan wakaf yang dilakukan oleh pihak yang berwenang secara hukum adalah niscaya. Perkembangan masyarakat menuntut penggabungan antara pernyataan lisan dan pernyataan tertulis. Pernyataan lisan dinilai sebagai alat bukti yang kurang kuat dan pernyataan secara tertulis sebagai alat yang kurang kuat pula, maka perlu penggabungan keduanya adalah bukti yang kuat. Kaidah inilah yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Jaih Mubarak 2008: 45). Pada prnsipnya bahwa keharusan pencatatan dalam wakaf tidak ada dalilnya. Maka pencatatan wakaf, dalam ilmu ushul fiqh termasuk qiyas awlawi yang dianalogikan dengan hutang piutang. Walaupun mayoritas ulama mengatakan bahwa melakukan pencatatan hutang hukumnya sunnah. Hal itu karena konteks pada waktu itu pencatatan (akta autentik) kurang efektif ketimbang dengan lisan. Oleh karena itu, ayat “idza tadayantum bi dain faktubuh” perlu dilakukan ijtihad ulang yang tidak hanya berarti sunnah tetapi dapat bergeser menjadi wajib sesuai dengan tuntutan modernitas sebagaimana kaidah ushul fiqh, “ma la yutimm al-wajib illa bih fahuwa wajib” (apabila suatu kewajiban tidak sempurna dengan suatu hal maka hukumnya wajib). Maka inventarisir yang dilakukan oleh LWP PWNU Jawa Timur merupakan tanggung jawab moral sebagai organisasi keagamaan yang mengayomi beberapa cabang, majlis wakil cabang, dan ranting NU. Tujuannya agar menjaga aset wakaf NU dari sia-sia dan sengketa perebutan dari ahli waris berikutnya sehingga wakaf tersebut dapat diaplikasikan sesuai dengan tujuan wakif.

2. Online SIWAK (Sistem Informasi Wakaf NU)

Untuk memperbaiki manajemen aset Nahdlatul Ulama, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur telah mengembangkan Sistem Informasi Wakaf Nahdlatul Ulama atau disingkat SIWAK NU. Sistem tersebut mulai disosialisasikan pada turba PWNU yang berlangsung mulai Rabu tanggal 18 Pebruari 2009. Dengan sistem ini dalam pandangan Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Jatim Saiful Munir, berharap aset NU akan dapat dikelola secara transparan, akuntabel dan lebih berdayaguna ketika turba perdana di Pondok Pesantren Al-Qodiri, Gebang, Jember. Tujuan utama sistem tersebut dirancang untuk melengkapi regulasi yang sudah ada. Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait manajemen aset NU. Sistem ini diharapkan akan melengkapi kebijakan dan regulasi yang sudah diterbitkan oleh PBNU. dengan adanya sistem tersebut, kemajuan pengelolaan aset wakaf NU akan dapat dimonitor secara berkala oleh pengurus NU di masing-masing tingkatan. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan pengurus lembaga wakaf ke depan akan lebih terukur.
Menurut Nurvan Indra Praja perancang SIWAK NU bahwa sistem ini didesain untuk memberikan informasi detail tentang aset NU. Mulai dari lokasi lahan atau bangunan, wakif, nazhir dan peruntukannya, dan status sertifikat tanahnya. Informasi detail tersebut dapat diakses oleh pengurus PWNU agar dapat mengecek perkembangan manajemen aset yang dimilikinya (nujatim.or.id)/[nawawirofin.blogspot.com]

Lembaga Pengembangan Pertanian NU

Mayoritas warga NU menggantungkan hidupnya dari pertanian.  Sudah selayaknya PBNU mencurahkan perhatiannya pada pengembangan sektor pertanian guna mengangkat nasib jutaan petani yang notabene mayoritas nahdliyin. KH Said Aqil Siradj dalam rapat pertama harian syuriyah-tanfidziyah yang diselenggarakan PBNU pekan lalu dengan tegas menjadikan pertanian dan nelayan sebagai salah satu lima program pokok PBNU. Selanjutnya, menjadi tugas penting bagi Lembaga Pengembangan Pertanian (LP2NU) untuk menggerakkan sektor ini.
Ahli Pertanian UGM, yang kini juga menjadi salah satu ketua PBNU Prof Dr Maksum mendukung program ini dan menegaskan betapa pentingnya sektor, tetapi diabaikan oleh pemerintah, sebagai akibatnya, banyak produk pertanian terpaksa diimpor.

“Sebagai negara agraris, Indonesia melakukan importasi terhadap segala macam pangan utama, korban utamanya adalah produsen domestik, yaitu rakyat tani yang mayoritasnya adalah Nahdliyyin,” katanya kepada NU Online, Selasa.

Ia mencontohkan tahun 2009 negara mengimpor garam dapur sampai 70 persen, padahal banyak daerah yang menjadi produsen garam seperti di Pati, Rembang dan Sumenep.

“Kenapa import dipilih sebagai solusi? Kenapa bukan melakukan pembenahan sistem produksi basis Nahdliyin untuk efisien dan bersaing? Kalo garam negeri maritim ini harus impor begitu besar, lantas apa lagi yg dibanggakan?” tanyanya.

Balada yg sama terjadi pula pada kedele yang 70 persen impor, daging sapi 40 persen, susu sapi 70 persen, bawang putih 90 persen, gula 40 persen, dan lain-lain. Untuk terigu? tentu 100 persen. Masih banyak lagi balada di Republik tercinta.

“Sekilas gambaran ini mengisyaratkan cakupan gerak NU dan LP2NU ke depan mulai dari tingkat mikro sampai makro dalam menegakkan Khitthah Ekonomi Kerakyatan NU, al-zirai’yyah,” tambahnya.

Dijelaskannya, pada tingkat mikro, benah pemberdayaan harus mulai ditata ulang melalui pendampingan Rakyat Tani, lahan, tata air, teknologi, pasar, kapital, dan lainnya merupakan ranah benah yang sampai sekarang nyaris jalan di tempat.

“Untuk kapital misalnya, pengembangan Kredit Pedesaan nyaris gagal total menyentuh Rakyat Tani Miskin, RTM Nahdliyin. Ini fakta. Solusinya? Kalo NU tidak bisa kembangkan sistem keuangan pedesaan ya kehilangan momentum. Untuk ini BMT harus digalakkan oleh Lembaga Perekonomian NU,” tandasnya.

Pendampingan teknologis dan advokatifnya harus dijalankan oleh LP2NU bersama dengan LPNU. Urusan produktifitas, efisiensi dan daya saing melalui pendekatan pemberdayaan pada tingkat mikro petani.

“Ini harus harus dilakukan lebih methodologis, bahasa NU-nya lebih manhajiyyah. Pertanian inilah sesungguhnya konsentrasi utama Khitthah Ekonomi Kerakyatan NU,” tegasnya.

Upaya advokasi juga harus dilakukan sampai pada tingkatan makro karena ashbabul masa’il, biang persoalannya sesungguhnya adalah kebijakan makro yg selama ini menganak-tirikan rakyat tani miskin, RTM meskipun persoalan mikro, efisiensi dan daya saing adalah keniscayaan yang harus dibenahi serius.

“Karena itu advokasi pada tingkat meso dan makro harus juga senantiasa dilakukan oleh LP2NU dan bahkan PBNU agar supaya pembangunan perekonomian nasional tidak semakin salah kiblat, tidak semakin dholim terhadap kehidupan mayoritas warga NU, RTM Nahdliyyin,” terangnya. (mkf/nuonline)

Rabithah al-Ma’ahid al-Islamiyyah (RMI)

Rabithah al-Ma’ahid al-Islamiyyah (RMI) adalah lembaga Nahdlatul Ulama dengan basis utama pondok pesantren yang mencapai + 14.000 buah di seluruh Indonesia. Lembaga ini lahir sejak 20 Mei 1954 dengan nama Ittihad al-Ma’ahid al-Islamiyah yang dibidani oleh KH. Achmad Syaichu dan KH. Idham Kholid. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama 2010 Bab V Pasal 18 huruf c menyebutkan bahwa Rabithah Ma’ahid Islamiyah adalah lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. Disinilah RMI berfungsi sebagai katalisator, dinamisator, dan fasilitator bagi pondok pesantren menuju tradisi mandiri dalam orientasi menggali solusi-solusi kreatif untuk Negeri. Rabithah Ma’ahid Islamiyah berpijak pada upaya pengembangan kapasitas lembaga, penyiapan kader-kader bangsa yang bermutu, dan pengembangan masyarakat.

Di dalam pondok pesantren pendidikan yang didapatkan bukan sebatas teori, namun juga praktik beragama. Pesantren merupakan tempat penanaman nilai-nilai moral yang mampu membentuk jatidiri manusia yang berbudi luhur. Pondok pesantren merupakan wadah santri menimba ilmu pengetahuan (keagamaan) setiap hari selama bertahun-tahun dibawah kepemimpinan kyai. Prinsip-prinsip dasar yang ditanamkan dalam dunia pesantren adalah tathawwur (berkembang secara gradual), tawasuth (moderat), tawazun (harmonis-seimbang), I’tidal (lurus) dan tasamuh (toleran) dengan berpihak pada nilai-nilai permusyawaratan dan keadilan dalam orientasi kemaslahatan umum.

Setiap pesantren memiliki karakteristik tersendiri walau unsur-unsurnya sama. Keragaman karakteristik ini merupakan kekuatan dan sekaligus keunikan. Unsur-unsur dasar yang membentuk lembaga pondok pesantren adalah kyai, masjid, asrama, santri dan kitab kuning. Kyai menempati posisi sentral dalam lingkungan pesantren, karena ia bias sebagai pemilik, pengelola, dan pengajar, serta imam pada acara-acara keagamaan yang diselenggarakan. Unsur lainnya (masjid, asrama, santri, dan kitab kuning) bersifat subside, dibawah kendali kyai. Dengan unsure-unsur yang dimilikinya, pondok pesantren telah menjadi pusat pembelajaran (training centre) dan pusat kebudayaan (cultural centre).

NILAI-NILAI
Nilai-nilai yang menjadi budaya Rabithah Ma’ahid Islamiyah adalah kreatif, harmonis, amanah, responsive, intelek, sederhana, mandiri, dan aktif yang dapat disingkat KHARISMA 2015

V I S I

Terwujudnya peran pesantren sebagai wadah tafaqquh fiddin  dan rekayasa dalam upaya membangun kemaslahan masyarakat yang maju, mandiri, dan berakhlak mulia berdasarkan ahlusunnah waljama’ah an-nahdilyah

MISI
1.  Meningkatkan kualitas peran pesantren sebagai pusat kaderisasi ulama yang intelektual.
2.  Menjadikan pesantren sebagai pusat pembentukan karakter bangsa yang berbudi luhur3. Menjadikan pesantren sebagai pusat pengembangan keterampilan dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
4.  Meningkatkan kualitas tatakelola pesantren sebagai lembaga yang maju dan dinamis.

STRATEGI DAN IMPLEMENTASI
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Rabithah Ma’ahid Islamiyah menempuh langkah-langkah strategis dalam bentuk penelitian, pelatihan, pendampingan, dan pemagangan. Dalam rangka peningkatan kualitas peran pesantren sebagai pusat kaderisasi ulama yang intelektual maka dirancang program penguatan institusi pesantren, program pelatihan kepeimpinan ulama, dan program pengembangan keilmuan pesantren.
Untuk menjadikan pesantren sebagai pusat pembentukan karakter bangsa maka dirancang program-program pegnembangan  pembentukan karakter bangsa melalui pesantren, pengembangan budaya damai melalui pesantren, program pendidikan politik untuk santri, dan pengembangan pesantren marginal. Untuk menjadikan pesantren sebagai pusat pengembagnan keterampilan dan pengembangan ekonomi kerakyatan maka dirancang program penguatan peran pesantren di tengah masyarakat melalui program keterampilan khusus dan program pengembangan kewirausahaan pesantren. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola pesantren sebagai lembaga yang maju dan dinamis maka dirancang program penguatan institusi dan administrasi organisasi, dan program filantropi.

JARINGAN
Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama mempunyai jaringan yang menyebar di 33 propinsi dan 450 Kabupaten/kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka maksimalisasi kerja lembaga maka Rabithah Ma’ahid Islamiyah membangun jaringan dengan pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri. [rmi-nu.or.id]

LP. Maarif NU

I. SEJARAH SINGKAT

Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (PP LP Ma’arif NU) merupakan salah satu aparat departementasi di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Didirikannya lembaga ini di NU bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan NU. Bagi NU, pendidikan menjadi pilar utama yang harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang mandiri. Gagasan dan gerakan pendidikan ini telah dimulai sejak perintisan pendirian NU di Indonesia. Dimulai dari gerakan ekonomi kerakyatan melalui Nadlatut Tujjar (1918), disusul dengan Tashwirul Afkar (1922) sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, hingga Nahdlatul Wathan (1924) yang merupakan gerakan politik di bidang pendidikan, maka ditemukanlah tiga pilar penting bagi Nadhlatul Ulama yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1334 H, yaitu: (1) wawasan ekonomi kerakyatan; (2) wawasan keilmuan, sosial, budaya; dan (3) wawasan kebangsaan.

Untuk merealisasikan pilar-pilar tersebut ke dalam kehidupan bangsa Indonesia, NU secara aktif melibatkan diri dalam gerakan-gerakan sosial-keagamaan untuk memberdayakan umat. Di sini dirasakan pentingnya membuat lini organisasi yang efektif dan mampu merepresentasikan cita-cita NU; dan lahirlah lembaga-lembaga dan lajnah seperti Lembaga Dakwah, Lembaga Pendidikan Ma’arif, Lembaga Sosial Mabarrot, Lembaga Pengembangan Pertanian, dan lain sebagainya–, yang berfungsi menjalankan program-program NU di semua lini dan sendi kehidupan masyarakat. Gerakan pemberdayaan umat di bidang pendidikan yang sejak semula menjadi perhatian para ulama pendiri ( the founding fathers ) NU kemudian dijalankan melalui lembaga yang bernama Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU). Lembaga ini bersama-sama dengan jam’iyah NU secara keseluruhan melakukan strategi-strategi yang dianggap mampu meng- cover program-program pendidikan yang dicita-citakan NU.

Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) merupakan aparat departentasi Nahdlatul Ulama (NU) yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan pendidikan Nahdlatul Ulama, yang ada di tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Majelis Wakil Cabang. Kedudukan dan fungsi LP Ma’arif NU diatur dalam BAB VI tentang Struktur dan Perangkat Organisasi pasal 1 dan 2; serta ART BAB V tentang Perangkat Organisasi. LP Ma’arif NU dalam perjalannya secara aktif melibatkan diri dalam proses-proses pengembangan pendidikan di Indonesia. Secara institusional, LP Ma’arif NU juga mendirikan satuan-satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menangah hingga perguruan tinggi; sekolah yang bernaung di bawah Departemen Nasional RI (dulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI) maupun madrasah; maupun Departemen Agama RI) yang menjalankan Hingga saat ini tercatat tidak kurang dari 6000 lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air bernaung di bawahnya, mulai dari TK, SD, SLTP, SMU/SMK, MI, MTs, MA, dan beberapa perguruan tinggi.

II. VISI DAN MISI

2.1. Visi
  • Dengan mengambangkan sistem pendidikan dan terus berupaya mewujudkan pendidikan yang mandiri dan membudayakan ( civilitize ), LP Ma’arif NU akan menjadi pusat pengembangan pendidikan bagi masyarakat, baik melalui sekolah, madrasah, perguruan tinggi, maupun pendidikan masyarakat.
  • Merepresentasikan perjuangan pendidikan NU yang meliputi seluruh aspeknya, kognitif, afektif, maupun psikomotorik.
  • Menciptakan komunitas intitusional yang mampu menjadi agent of educational reformation dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan masyarakat beradab.
2.2. Misi
  • Menciptakan tradisi pendidikan melalui pemberdayaan manajemen pendidikan yang demokratis, efektif dan efisien, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal
  • Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, terutama pada masyarakat akar rumput ( grass root ), sehingga terjalin sinegri antar kelompok masyarakat dalam memajukan tingkat pendidikan
  • Memperhatikan dengan sungguh-sungguh kualitas tenaga kependidikan, baik kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi melalui penyetaraan dan pelatihan serta penempatan yang proporsional, dengan dukungan moral dan material.
  • Mengembangkan system informasi lembaga pendidikan sebagai wahana penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi serta penyebarluasan gagasan, pengalaman dan hasil-hasil kajian maupun penelitian di bidang ilmu, sains dan teknologi lewat berbagai media.
  • Memperkuat jaringan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga/institusi masyarakat dan swasta untuk pemberdayaan lembaga pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan maupuh subyek-subyek yang terlibat, langsung maupun tidak langsung, dalam proses-proses pendidikan.

III. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Kebijakan

  • Menata dan mensosialisasikan kepengurusan LP Maarif NU.
  • Melanjutkan penyusunan database satuan pendidikan di lingkungan NU.
  • Mempertegas identitas pendidikan (Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi) Ma’arif NU.
  • Meningkatkan madrasah/sekolah unggul dan perguruan tinggi di masing-masing wilayah.
  • Meningkatkan hubungan dan jaringan ( networking ) kerja sama dengan lembaga Internasional

3.2. Strategi

  • Menguatkan soliditas dan komitmen Pengurus Ma’arif NU di semua tingkatannya;
  • Menggalang kekuatan struktural dan kultural warga NU (nahdliyin) dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Ma’arif NU;
  • Mendirikan badan-badan usaha di bawah naungan PP LP Ma’arif NU untuk mencukupi kebutuhan pendanaan;
  • Meningkatkan partisipasi pendidikan warga NU (nahdliyin) melalui berbagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan;
  • Membuka dan memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri, baik pemerintah maupun swasta.

IV. POLA HUBUNGAN ORGANISASI

1. Konsultatif

Hubungan kelembagaan yang bersifat konsultatif adalah hubungan antara Pimpinan LP Ma’arif NU dengan Dewan Penasehat pada masing-masing tingkatannya. Selain itu hubungan konsultatif juga dibangun antara LP Ma’arif dengan para ulama, tokoh, dan sesepuh di kalangan Nahdlatul Ulama. Hubungan seperti ini diperlukan untuk meminta pertimbangan-pertimbangan yang bersifat moral di luar kebijakan dasar konstitusional organisasi dalam rangka mengembangkan program-program LP Ma’arif NU

2. Koordinatif-Konsolidatif

Hubungan koordinatif-konsolidatif adalah hubungan antar Pimpinan LP Ma’arif NU yang secara bertingkat dapat diurutkan dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Wakil Cabang. Hubungan koordinatif-konsolidatif juga dilakukan antara Pimpinan LP Ma’arif NU dengan sekolah, madrasah, maupun perguruan tinggi yang menjadi binaannya.

3. Instruktif

Hubungan instruktif adalah hubungan antar Pengurus NU dan Pimpinan LP Ma’arif NU yang secara bertingkat dapat diurutkan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Pimpinan Pusat LP Ma’arif, Pengurus Wilayah NU kepada Pimpinan Wilayah LP Ma’arif, Pengurus Cabang NU kepada Pimpinan Cabang LP Ma’arif. [www.maarif-nu.or.id]

Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU)

LDNU adalah salah satu lembaga yang terbentuk didalm tubuh NU bertugas untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dakwah agama Islam yang menganut faham ahlussunnah wal jamaah.

Maklumat Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) se-Indonesia

Tentang

Amaliyah Ahlussunnah Wal Jama’ah
Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan memohon ridla Allah SWT. dan mengharap syafa’at Rasul Allah SAW., kami menyadari dengan sepenuh hati, bahwa dewasa ini telah tumbuh dan berkembang gejala pemikiran dan gerakan keislaman (al-harakah al-islamiyyah) melalui praktek-praktek keagamaan yang dapat melunturkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah ala Nahdlatul Ulama dan mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka dengan ini kami menyatakan:

Pertama, meneguhkan kembali Dakwah Ahlussunnah wal Jama’ah ala Nahdlatul Ulama sebagai komitmen kembali ke khittah tahun 1926 demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, senantiasa menjalankan amaliah ibadah Ahlussunnah wal Jama’ah ala Nahdlatul Ulama, melestarikan praktek-praktek dan tradisi keagamaan salafush shalih; sepert shalat-shalat sunnah, shalat tarawih 20 rakaat; wirid, shalawat, qunut, talqin, ziarah qubur, tahlil, manaqib, ratib, maulid Nabi, haul, dan istighotsah; serta toleran terhadap tradisi budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari Dakwah Ahlussunnah wal Jama’ah ala Nahdlatul Ulama.

Ketiga, menjadikan Ahlussunnah wal Jama’ah sebagai kaidah gerakan sosial kemasyarakatan dan tashfiyah (penjernihan) fikrah nahdliyah menuju terciptanya rasa keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Demikian Maklumat ini dibuat agar dapat disampaikan kepada warga Nahdliyyin
oleh Pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) seluruh Indonesia. .

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thoriq
Jakarta, 25 Pebruari 2007

Wakil-Wakil Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama
1. Dra. Hj. Mihmadati Afif, M.Pd.I. (Jawa Timur)
2. Drs. Syahrul Ependi Siregar (Sumatera Utara)
3. H. Abdurrahman Ar, S.Pd., M.AP. (Kalimantan Timur)
4. KH. Drs. Muh. Syawir Dahlan, MA. (Sulawesi Selatan)
5. Drs. Harun Ginoni (Maluku Utara)
6. H.M. Komari Syakur, S.Pd.I. (papua dan Irjabar)
7. H. Drs. Nuril Huda (PP. LDNU)
8. Drs. H. Abd Rahma, M.Ag. (Kalimantan Tengah)
9. Dr. HE. Mustofa, M.sc. (Jawa Barat)

[nu.or.id]

Lajnah Ta’lif wan Nasr

Lajnah adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama utk melaksanakan program Nahdlatul Ulama yg memerlukan penanganan khusus.

Lajnah Ta’lif wan Nasr bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku, serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal jama’ah.

Pembentukan dan penghapusan Lajnah ditetapkan oleh permusyawaratan tertinggi pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama. Pembentukan Lajnah Wilayah dan Cabang dan MWC dilakukan sesuai dgn kebutuhan penanganan program khusus dan tenaga yg tersedia